WAKAF MENSEJAHTERAKAN PEMBERI DAN PENERIMA

Ardhini Risfa Jacinda

WAKAF MENSEJAHTERAKAN PEMBERI DAN PENERIMA

Berdasarkan data terakhir mengenai jumlah penduduk muslim yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah umat muslim di Indonesia hingga tahun 2010 telah mencapai lebih dari 207 juta penduduk. Sementara, berdasarkan jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga tahun 2017 mencapai sekitar 27 juta penduduk. Penduduk miskin yang dimaksud berdasarkan Badan Pusat Statistik ialah penduduk yang memiliki pengeluaran rata – rata di bawah garis kemiskinan. Sementara angka garis kemiskinan didapatkan dari nilai pengeluaran kebutuhan minimum baik untuk makanan maupun non makanan.

Secara perhitungan kasar, berarti terdapat sekitar 180 juta penduduk yang berada di atas garis kemiskinan. Apabila 30% dari jumlah tersebut saja yakni 54 juta penduduk dapat mewaqafkan hartanya sebesar Rp 50.000,- dapat terkumpul sejumlah 2,7 triliun setiap bulannya, dan dapat terkumpul sejumlah 32,4 triliun dalam satu tahun saja.

Namun, saat ini waqaf yang telah tersalurkan lebih banyak mengendap saja, tidak produktif. Memang, waqaf sendiri merupakan amal jariyah, sehingga realistis apabila para waqif atau pemberi waqaf memberikan atau membelikan waqafnya dalam bentuk masjid, sekolah, atau dalam bentuk lainnya yang memang sangat bermanfaat dan produktif dari sudut pandang islam karena menjadi amalan jariyah, namun tidak produktif dari sudut pandang ekonomi.

Padahal apabila di kelola lebih baik lagi, dana atau harta waqaf tersebut dapat menjadi lebih produktif dari kedua sudut pandang seperti yang telah disebutkan di paragraf sebelumnya. Misalnya, dengan menggunakan dana waqaf untuk dibangun gedung perkantoran, kemudian di bagian atas gedung perkantoran tersebut di bangun masjid. Bisa pula dengan membangun rumah susun bagi penduduk yang tidak mampu dengan harga yang sangat murah, dan di bangun masjid pula di bagian atasnya.

Memang terlihat menjadi seperti komersil, namun dengan memberikan rumah yang sangat murah tersebut bukankah juga menjadi amalan jariyah? Anggap saja seperti memberikan waqaf untuk orang – orang yang tidak mampu dengan membelikan setengah dari harga rumahnya. Kemudian uang yang di dapat dari sewa gedung perkantoran juga cicilan rumah tersebut dapat kembali digunakan untuk membangun bentuk waqaf produktif yang sama, atau bisa pula disisihkan untuk dibangunkan sekolah – sekolah gratis.

Namun, untuk merealisasikan hal tersebut tentunya diperlukan lembaga pengelola waqaf yang professional, independen dan terpusat. Saat ini waqaf dikumpulkan dan dikelola oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) di bawah Kementerian Agama. Sementara berdasarkan Undang – Undang Tentang Wakaf BAB II Pasal 10 ayat 1, persyaratan nazhir atau pengelola waqaf ialah yang merupakan warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Kriteria tersebut masih sangat umum, sehingga diperlukan penambahan persyaratan yang lebih terperinci seperti memiliki kemampuan manajemen yang baik, memiliki pengetahuan dan keahlian dalam mengelola dan memanfaatkan harta, peka terhadap peluang usaha, dan lain sebagainya. Dengan memiliki nazhir yang telah memenuhi kriteria yang lebih spesifik seperti contoh di atas, diharapkan waqaf yang terkumpul dapat dikelola lebih efektif dan efisien dengan membuatnya menjadi lebih produktif dan lebih bermanfaat.

Dengan memproduktifkan waqaf seperti contoh diatas dapat lebih melipatgandakan kebermanfaatan bagi sesama dan juga melipatgandakan pahala bagi waqif atau orang yang memberikan waqaf, sehingga dapat mensejahterakan penerima waqaf dan juga mensejahterakan pemberi waqaf di akhirat nanti.

Referensi:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23

http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321

https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119