Utang Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam

Utang Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam

Utang Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam rangka menghadapi bonus demografi di sekitar tahun 2020 – 2030, saat ini Indonesia melakukan peningkatan pembangunan negara agar dapat memanfaatkan bonus tersebut sehingga tercapainya percepatan usaha Indonesia mencapai developed country. Untuk mencapai percepatan usaha tersebut, pemerintah harus menambahkan jumlah belanja negara. Di dalam APBN 2017 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp1.750,3 triliun dengan belanja Rp2.080,5 triliun. Artinya, kurangnya pendapatan negara membuat pemerintah Indonesia melakukan pinjaman luar negeri untuk membiayai belanja tersebut, baik dari negara lain maupun dari lembaga keuangan internasional. Ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan memiliki pembahasan dan cara tersendiri terkait pembiayaan pembangunan ekonomi.

Utang secara Umum dalam Islam

Di dalam Al-Quran dan hadits, Allah dan Rasulnya memerintahkan agar saling membantu sesama dalam pinjam meminjam serta mengembalikan pinjaman tepat pada waktu yang sudah ditentukan, tentunya dengan mengembalikan pokok yang sudah di pinjam tanpa adanya penambahan yang di syaratkan (riba). Pelarangan atas riba dalam surat Al-Baqarah ayat 275 memiliki arti bahwa uang yang dipinjamkan harus tanpa adanya harapan akan pengembalian yang melebihi jumlah pokoknya. Dalam hal ini setiap peminjam yang menuntut atau menetapkan keuntungan tidaklah bersifat sah. Dalam pelunasan utang pun harus memerhatikan waktu jatuh tempo yang sudah di berikan. Menurut Imam Malik, hal ini seperti halnya ketika seseorang yang memberikan waktu lebih panjang ketika piutangnya telah jatuh tempo dan menambahkan jumlah utang (debt reschedulling) kepada debitur yang menjadikannya akad ini tergolong dalam riba.

Perbedaan pandangan Utang Negara dalam Fikih dan Ilmu Ekonomi

Dalam perspektif fikih terdapat dua pendapat terkait budget defisit yang ditutup dengan external financing. Pandangan pertama mengatakan bahwa negara tidak diperbolehkan menutup budget deficit dengan melakukan external financing dalam bentuk utang luar negeri. Hal ini didasari pada pertimbangan preventif bahwa mekanisme pinjaman utang luar negeri menggunakan sistem bunga, sedangkan dalam Islam, bunga dalam bentuk apapun baik konsumsi atau produksi dan besar atau kecil secara tegas dilarang.

Pendapat kedua mengatakan bahwa utang diperbolehkan jika kondisi yang sudah mendesak dan digunakan untuk kepentingan umum. Menurut Al Ghazali, pinjaman publik harus dikaitkan dengan kepentingan sektor publik dan dibolehkan dengan syarat negara mengantisipasi pendapatan di masa yang akan datang untuk membayar utang tersebut. Selain itu, menurut Beik (2015) utang negara harus memiliki prinsip diperbolehkannya berutang jika memang tidak ada sumber lain yang mencukupi kebutuhan, pinjaman harus sesuai dengan kemampuan negara untuk membayarnya (dimasa mendatang), dan utang publik tidak boleh terdapat unsur riba di dalamnya. Jika pinjaman negara digunakan untuk konsumtif dan tidak mengantisipasi kemampuan negara dalam membayarnya, maka ini jelas tidak di perbolehkan.

Dalam ilmu ekonomi pun, praktik external financing dari luar negeri memiliki perbedaan pendapat. Sebagian besar ahli ekonomi konvensional meyakini bahwa saat pemerintah menjalankan kebijakan budget deficit, konsumen yang memiliki pendapatan lebih tinggi akibat berkurangnya penerimaan pajak akan merespon dengan meningkatkan konsumsinya di masa depan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan negara. Namun, sebagian ekonom yang memiliki pandangan Ricardian Equivalence juga berpendapat bahwa utang luar negeri dengan asumsi konsumen yang forward-looking akan berpikir rasional terkait konsumsi di masa depannya sehingga membuatnya menahan konsumsi saat ini untuk menggantikan beban penerimaan pemasukan negara di periode selanjutnya, hal ini didasari pemahaman bahwa utang pemerintah sama dengan pajak di masa depan. Selain itu, beberapa ekonom berpendapat secara umum utang luar negeri dalam jangka panjang dapat menyebabkan terjadinya debt overhang (Krugman, 1988 dan Sachs, 1988) dan crowding out effect (Patenio dan Agustina, 2007) yang membuat utang dalam kondisi tertentu justru memiliki korelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembiayaan Pembangunan dalam Ekonomi Islam

Dengan sistem pinjaman luar negeri saat ini yang berbasis bunga dan dampak negatif dari utang luar negeri yang dapat terjadi, bukan berarti negara Islam (secara demografi) tidak dapat melakukan pembangunan negara dengan sumber modal layaknya negara yang melakukan pinjaman luar negeri. Alternatif sumber pembiayaan pembangunan di ekonomi Islam dapat diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber dalam negeri dapat menggunakan berbagai instrumen seperti wakaf dan sukuk, sedangkan sumber luar negeri dapat berupa kerjasama dengan negera lain berdasarkan akad-akad yang sesuai syariah.

Wakaf merupakan penahanan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat, dengan kata lain wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran agama Islam. Sifat wakaf adalah memberikan manfaat untuk masyarakat serta mendekatkan diri kepada Allah SWT. Infrastruktur yang ingin dibangun dapat dibiayai dengan mekanisme wakaf, hal tersebut sangat dapat dilakukan mengingat potensi wakaf di Indonesia yang sangat besar, yaitu sekitar Rp377 triliun atau 4,2 miliar meter persegi tanah. Pembangunan dilakukan dengan cara menggunakan wakaf tanah sebagai lahan pembangunan infrastruktur dan wakaf tunai yang digunakan untuk permodalan pembangunan infrastruktur. Pembuatan sistem terintegrasi dari pemerintah dalam mempertemukan permintaan wakaf (pengelola wakaf atau nazir) dan penawaran wakaf (pemberi wakaf atau wakif) sangat dibutuhkan, hal tersebut dapat diterapkan dalam Bank Wakaf Ventura yang dimiliki pemerintah. Selain itu, hasil dari operasional wakaf pun dapat menjadi dana wakaf produktif yang dapat terus bertambah pokoknya seperti yang telah dilaksanakan di Singapura, Malaysia, dan Arab Saudi. Di negara non-muslim seperti Singapura, wakaf di kelola oleh Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS). MUIS mengelola dana wakaf untuk mempromosikan pendidikan Islam di Asia Tenggara. MUIS juga biasa menangani dan mengembangkan 200 wakaf properti di negara ini, dengan nilai total asset S $ 250 juta. Maka hasil dari pendapatan sewa tahunan wakaf ini hingga jutaan dolar, dan membuat Singapura menjadi negara paling maju dalam pengembangan wakaf.

Sukuk negara yang saat ini sedang berkembang di Indonesia juga memiliki potensi yang sangat baik untuk dijadikan sumber utama pembiayaan pembangunan negara, dalam dua penerbitan sukuk negara terakhir, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penerbitan sukuk dalam dua seri tersebut berhasil menghimpun dana US$3 miliar sekitar Rp39,96 triliun, penerbitan sukuk tersebut menjadi yang terbesar dunia di luar negara teluk. Selain itu, saat ini Indonesia pun dikenal sebagai leading sovereign sukuk issuer in the world sehingga sukuk sangat dapat dipertimbangkan untuk dijadikan salah satu instrumen fiskal dalam memenuhi pembiayaan pembangunan

Pinjaman luar negeri tanpa riba juga dapat dilakukan untuk pembangunan infrastruktur yang direncanakan pemerintah dengan bentuk kerjasama yang diperkenankan oleh syariah, seperti mudharabah (profit-loss sharing), musyarakah (partnership), murabahah dan lain sebagainya. Bentuk ini pada prinsipnya lebih bersifat flow creating equity dibanding dengan flow creating debt. Saat ini bentuk tersebut telah dikembangkan oleh lembaga-lembaga internasional, salah satunya adalah Islamic Development Bank dengan memberikan penyertaan modal yang lebih konstruktif, proporsional, dan adil dalam kerjasama karena terdapat pembagian keuntungan dan risiko (Profit-Loss Sharing).

Bentuk ini pun berbeda dengan pinjaman berbasis hubungan debitur-kreditur, dimana negera debitur dapat diatur oleh kreditur dalam kebijakan ekonomi yang diambil sebagaimana yang terjadi ketika IMF mendikte Indonesia di tahun 1990an, utang luar negeri melanggar prinsip fair dealing dalam Islam. Dilihat dari proses yang diutarakan terdahulu, tidak ada proses tawar menawar yang adil dalam pemberian utang. Tawar-menawar yang terjadi sangat bias ke arah keuntungan negara maju dan kerugian bagi negara penerima.

Dengan beberapa sumber pembiayaan  untuk pembangunan negara tersebut, hasil yang didapat InsyaAllah tidak hanya berupa pembangunan secara fisik, melainkan memberikan dampak multi-dimensional yang memberikan kemakmuran masyarakat yang adil (societal welfare) dengan masuknya variabel berkah dari Allah Ta’ala. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan sumber pembiayaan alternatif yang tidak bertentangan dengan syariah dalam melakukan pembangunan negara

 

Penulis : Wulan Staf Departemen Penelitian dan Kajian IBEC

Editor    : Muhammad Indra

Daftar Pustaka

Abdullahi, Muhammad Mustapha, et al. 2016. Debt Overhang versus Crowding Out Effects: Understanding the Impact of External Debts on Capital Formation in TheoryInternational Journal of Economics and Financial Issues. Vol. 6, No. 1, 271-278.

Atmadja, Adwin Surya, 2000. Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia : Perkembangan dan Dampaknya. Jurnal Akuntansi & Keuangan. Vol. 2, No. 1, Mei 2000: 83 – 94

Mankiw, N. Gregory, 2004. Principles of Macroeconomics. Edisi ketiga. Thomson South Western.

Muhaimin, Muhaimin. (2010). Masalah Utang Luar Negeri Indonesia dan Alternatif Solusinya dalam Perspektif Kebijakan Ekonomi Makro Islam. At-Taradhi. 5. . 10.18592/taradhi.v5i2.225.

http://akucintakeuangansyariah.com/tiga-kunci-sukses-sukuk-negara/

https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017

http://www.pajak.go.id/content/article/negara-terjebak-budaya-utang-tutup-utang