PERJALANAN BANK SYARIAH DI INDONESIA SELANJUTNYA: MENJADI BANK PENYALUR DANA APBN?

PERJALANAN BANK SYARIAH DI INDONESIA SELANJUTNYA: MENJADI BANK PENYALUR DANA APBN?

Ziyan Muhammad Farhan – Ilmu Ekonomi Islam 2014

Usulan Bank Syariah Menjadi Penyalur Dana APBN

Pada pertengahan tahun 2017, Majelis Ulama Indonesia mengusulkan 10% dana APBN disalurkan melalui bank syariah. Pernyataan ini mengarah kepada harapan perjalanan bank syariah selanjutnya di Indonesia menjadi Bank Operasional I Pusat yang bertindak sebagai bank operasional mitra Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat. Usulan tersebut disambut baik oleh beberapa tokoh dan praktisi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, salah satunya adalah Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB, Irfan Syauqi Beik. Ia mengungkapkan bahwa usulan MUI itu merupakan terobosan untuk mendorong peningkatan market share perbankan syariah di Indonesia sekaligus memberi ruang lebih besar kepada bank syariah untuk berpartisipasi menyukseskan pembangunan. Dengan delapan bank syariah yang saat ini sudah terdaftar sebagai bank BUKU 2, maka menurutnya bank syariah bisa mendapatkan kesempatan untuk menyalurkan APBN setidaknya 10%. Baginya, tinggal bagaimana komitmen pemerintah secara serius dan berani berperan sebagai partner bank syariah dalam penyaluran APBN. Sebagai perbandingan, saat ini negara tetangga Malaysia sudah menyalurkan APBN melalui bank syariah sebesar 53%, dimana hal ini berbanding lurus dengan industri perbankan syariah Malaysia yang terus meningkat pesat dalam dua dekade terakhir, sehingga langkah ini dianggap penting dalam memperkuat ekonomi syariah tanah air.

Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI sekaligus praktisi ekonomi syariah Adiwarman Karim juga mengungkapkan bahwa dalam hal pembesaran bank syariah, usaha yang diberikan pemerintah Indonesia masih terlalu minim jika dibandingkan dengan usaha yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia. Ia mengatakan bahwa arus baru ekonomi Indonesia seharusnya mencerminkan circular dependency antara pendekatan top down dan bottom up, serta dilandasi rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan yang bersifat mutually recursive.

Kondisi Perbankan Syariah Tanah Air

Dari sisi masyarakat, walaupun market share perbankan syariah Indonesia yang diukur dari sisi aset masih sangat kecil, yaitu sebesar 4,86% (OJK, 2016), namun market share yang diukur dari sisi jumlah nasabah sudah cukup besar. Pada September 2014, market share nasabah perbankan syariah di Indonesia mencapai 17%-20% atau kurang lebih 17,4 juta orang. Fakta tersebut menjadi menarik ketika diimbangi pada fakta lain bahwa populasi muslim Malaysia hanya sebesar 15 juta orang. Hal tersebut sejalan dengan segmentasi bank syariah di Indonesia saat ini yang masih menyasar segmen ritel, dimana pengukuran besar tidaknya lebih relevan jika diukur dengan jumlah nasabah dibanding jumlah aset. Ruang itulah yang pada dasarnya harus diisi oleh pemerintah, yaitu bagaimana cara meningkatkan jumlah aset pada perbankan syariah di Indonesia. Dilihat dari besarnya bank syariah di Indonesia melalui komponen dana pihak ketiga (DPK), diketahui bahwa 90% dana berasal dari nasabah, sisanya berasal dari pemerintah dan BUMN. Sementara itu di Malaysia, dana yang berasal dari masyarakat hanya 25%-30% sehingga peran yang diambil pemerintah dan BUMN sangatlah besar. Oleh karena itu, penyaluran dana APBN dapat menjadi salah satu rencana awal yang baik yang dapat ditawarkan dari sisi top down untuk membantu bank syariah meningkatkan jumlah asetnya dalam jangka panjang.

Keuntungan Menjadi Bank Penyalur APBN

Awal ditunjuk pada Januari 2014, BNI berhasil menyalurkan dana APBN sebanyak 2,7 juta transaksi pada tahun 2014 dan 5,4 juta transaksi pada tahun 2015, naik 100% dalam jangka waktu satu tahun, dengan penyaluran hanya di tahun 2015 saja sebesar 172,4 triliun rupiah. Fakta tersebut merupakan gambaran terkait efek yang akan dihasilkan dari penetapan bank syariah menjadi penyalur APBN. Keuntungan lain yang akan diperoleh bank syariah antara lain adalah:

  1. Dapat menambah potensi sumber pengendapan dana pihak ketiga (DPK) apabila rekening satuan kerja atau mitra satuan kerja dibuka di bank syariah.
  2. Memberikan brand image kepada stakeholder sebagai bank yang ikut mensukseskan program pemerintah.
  3. Menarik minat satuan kerja dan pengusaha yang menjadi mitra pemerintah untuk membuka rekening di bank syariah dimana bank syariah dengan demikian dapat mengeluarkan produk baru yang menarik khusus untuk mitra yang menerima dana APBN melalui rekening bank syariah terkait.

Bank Penyalur APBN Sebagai Faktor Penyuksesan SPAN

Penggencaran Bank Operasional yang bertugas menyalurkan dana APBN pada dasarnya mengikuti program Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang dimulai pada tahun 2009 dan diuji coba pada tahun 2014. Menurut mantan Dirjen Perbendaharaan Negara, Herry Purnomo, SPAN merupakan amanat undang-undang keuangan negara dimana kas negara dikelola lebih transparan, akuntabel, dan efisien yang mengedepankan good corporate governance. Hal ini sesuai dengan program SPAN yang memakai sistem teknologi informasi terbaru yang mengedepankan keterbukaan sehingga dapat memperoleh tujuan untuk mengumpulkan dana APBN lebih banyak serta dapat menyalurkan lebih baik. Menurutnya, SPAN merupakan tonggak perbaikan manajemen keuangan publik di Indonesia.

Dalam implementasi SPAN, terdapat sistem penyaluran dana melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2N) dimana penyalurannya dilakukan oleh Bank Operasional yang dipilih. Menurut pasal 3 PP Menteri Keuangan RI N0.14/PMK.05/2013, bank umum yang dapat dipilih sebagai penyalur dana SP2D harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. memiliki tingkat kesehatan minimal Peringkat Komposit 3 pada 2 (dua) periode terakhir pemeringkatan yang dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia kepada Bank Umum yang bersangkutan;
  2. memiliki jaringan yang luas dan mempunyai kantor layanan yang tersebar paling kurang di 30 (tiga puluh) provinsi, kecuali untuk BO II;
  3. mempunyai teknologi informasi yang berkualitas/handal, dapat melakukan transaksi Overbooking/pemindahbukuan/BI-RTGS/SKN-BI dengan baik, dan mempunyai kemampuan membangun interkoneksi dengan SPAN sesuai dengan kebutuhan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
  4. bersedia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam pengembangan dan implementasi SPAN, kecuali untuk BO II.

Siapkah Bank Syariah Menjadi Penyalur Dana APBN?

            Pertanyaan yang kemudian muncul dari kesempatan dan potensi yang sudah disebutkan diatas adalah terkait kesiapan dari bank syariahnya itu sendiri. Mampukah bank syariah di Indonesia menerima mandat ini dari kementerian keuangan? Jangan sampai keputusan untuk memberikan kesempatan kepada bank syariah di Indonesia menjadi BO I Pusat berakhir kegagalan. Dalam hal ini penulis berusaha melihatnya dari sudut pandang empat prasyarat yang sudah disebutkan diatas:

  1. Tingkat kesehatan bank minimal peringkat komposit 3 pada dua periode terakhir.

Berdasarkan laporan peringkat bank syariah per 31 Desember 2015 disebutkan bahwa BTPN Syariah, BCA Syariah, Bank Syariah Bukopin, BNI Syariah, dan BRI Syariah memiliki peringkat komposit 2 dimana mencerminkan bahwa bank tersebut memiliki kondisi tingkat kesehatan yang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang baik. Sementara itu untuk Bank Syariah Mandiri, Panin Syariah, dan Bank Jabar Banten Syariah memiliki peringkat komposit 3 yang mencerminkan kondisi kesehatan yang cukup baik. Walaupun dari keterangan diatas paling tidak terdapat delapan bank syariah yang memenuhi prasyarat, namun masih dapat diperdebatkan karena terdapat batasan penelitian dimana belum terdapat laporan terbaru yang menggambarkan tingkat kesehatan bank syariah dalam dua tahun terakhir. Namun demikian, laporan tersebut masih bisa menggambarkan sebagian dari kondisi kesehatan bank syariah saat ini.

  1. Memiliki kantor layanan di minimal 30 provinsi di Indonesia.

Dari 13 Bank Umum Syariah yang terdaftar dan diawasi oleh OJK pada tahun 2017, paling tidak terdapat empat BUS yang memiliki kantor layanan di lebih dari sama dengan 30 provinsi di Indonesia antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, BRI Syariah, dan BNI Syariah.

  1. Mempunyai teknologi informasi yang berkualitas dan handal.

Pada dasarnya seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia secara keseluruhan sudah dan sedang menerapkan teknologi informasi yang tercermin dalam produk layanan via internet seperti mobile banking dan internet banking. Namun demikian, jika dibandingkan dengan bank konvensional, layanan internet yang ditawarkan oleh bank syariah belum semenarik bank konvensional jika dilihat dari sisi kecepatan dan tampilannya. Hal ini sesuai dengan survey yang pernah penulis lakukan dengan mengambil 50 narasumber dimana dihasilkan bahwa 80% narasumber mengatakan lebih memilih bank konvensional dibandingkan bank syariah dari sisi fasilitas dan pelayanannya dimana didalamnya terdapat layanan via internet. Fakta ini menunjukkan bahwa bank syariah masih harus terus berbenah diri, terutama jika ingin membangun interkoneksi dengan SPAN.

  1. Bersedia bekerja sama dengan Kemenkeu dan Dirjen Perbendaharaan dalam implementasi SPAN.

Dalam poin lebih ini bank syariah lebih diarahkan kepada komitmen untuk menjalankan amanah ketika sudah ditunjuk dengan tetap menjaga dan mengoptimalkan ketiga poin yang sudah dijelaskan diatas.

Setelah 25 tahun semenjak bank syariah pertama di Indonesia berdiri, sudah seharusnya industri perbankan syariah tidak lagi menjadi fokus sampingan oleh pemerintah Indonesia. Momen di tahun 2017 merupakan waktu yang sangat tepat untuk terus mengakselerasi industri ini, terlebih lagi teriring dengan pendirian Komite Nasional Keuangan Syariah yang dikomandoi oleh presiden RI secara langsung. Dengan demikian, usulan penyaluran dana APBN melalui bank syariah masih harus terus dikaji kembali dan bukan hanya wacana semata. Oleh karena itu, tantangan riil yang dihadapi tinggal kesiapan, komitmen, dan konsistensi pemerintah dan bank syariah dalam melaksanakan potensi ini dengan sebaik mungkin untuk terus mengembangkan ekonomi syariah pada umumnya, dan perbankan syariah pada khususnya di Indonesia.

Referensi:

  1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.14/PMK.05/2013 tentang Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana dalam Rangka Impelemtasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.112/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.1116/PMK.06/2006 tentang Pemilihan Bank Operasional I Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
  3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
  4. Otoritas Jasa Keuangan. 2016. “Statistik Perbankan Syariah Juni 2017.” Jakarta.
  5. Otoritas Jasa Keuangan. 2016. “Direktori Perbankan Indonesia 2016.” Jakarta.
  6. Otoritas Jasa Keuangan. 2016. “Booklet Perbankan Indonesia 2016.” Jakarta.
  7. Bank Indonesia. 2012. “Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan: Penilaian Kesehatan Bank.” Jakarta.
  8. Bank Syariah Mandiri. 2016. “Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank Syariah Mandiri.” Jakarta.
  9. Fortrania, Lotus Mega. 2014. “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan Metode CAMELS dan RGEC.” Malang.
  10. Husein, Arif Rachman. 2016. “Tingkat Kesehatan Bank: Analisa Perbandingan Pendekatan CAMELS dan RGEC (Studi Pada Bank Umum Syariah Tahun Periode 2012-2014).” Surabaya.
  11. Farhan, Ziyan Muhammad. 2016. “Analisis Pemilihan Tempat Menabung oleh Mahasiswa FEB UI dengan Metode Analytical Hierarchy Process.” Depok.
  12. http://www.worldbank.org/in/news/feature/2016/02/22/indonesia-new-system-to-improve-financial-spending-and-accountability
  13. http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_091707.aspx
  14. http://bisnis.liputan6.com/read/2392177/bank-mandiri-jadi-bank-penyalur-dana-apbn-2016
  15. http://bisnis.liputan6.com/read/2392047/kemenkeu-gandeng-4-bank-bumn-salurkan-dana-apbn
  16. http://lifestyle.kompas.com/read/2009/12/29/09440987/inilah.bank.penyalur.dana.apbn
  17. http://www.republika.co.id/berita/koran/syariah-koran/14/10/31/neaoo812-tempatkan-apbn-di-bank-syariah
  18. http://tekno.kompas.com/read/2015/12/17/125420326/Jadi.Mitra.Kemenkeu.Transaksi.Penyaluran.Dana.APBN.BNI.Tumbuh.100.Persen
  19. http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2012/12/26/216510/empat-bank-bumn-jadi-penyalur-dana-apbn
  20. http://peraturan.go.id/permen/kemenkeu-nomor-112-pmk.05-2009-tahun-2009-11e44c5139325260b4aa313233343036.html