Mudik 2021, Antara Nyawa dan Keluarga

Oleh: Evelyn Fairuz Wibowo (Ilmu Ekonomi Islam 2019), Kepala Departemen Kajian dan Hanifa Ramadhani (Bisnis Islam 2019), Wakil Kepala Departemen Kajian

Tidak terasa hari raya idulfitri tinggal menghitung hari. Biasanya, masyarakat Indonesia khususnya yang beragama muslim memanfaatkan momentum liburan nasional ini untuk mudik ke kampung halaman. Namun, kondisi saat ini yang masih dilanda  pandemi dan angka kasus Covid-19 yang justru semakin meningkat, membuat pemerintah mengambil langkah untuk menekan laju penularan dengan membuat kebijakan larangan mudik. 

Aturan mengenai larangan mudik resmi diberlakukan dan tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah. Melalui surat edaran ini, pemerintah melarang masyarakat untuk mudik mulai dari tanggal 6-17 Mei 2021 serta berlaku untuk seluruh jenis moda transportasi, kecuali pada kasus-kasus tertentu seperti kunjungan duka. Aturan ini diberlakukan dengan tujuan mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. 

Namun, dilansir dari CNBC Indonesia, satgas penanganan Covid-19 memperbarui aturan larangan mudik tersebut dengan menerbitkan Addendum Surat Edaran Nomor 13 tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriyah. Melalui aturan baru, satgas penanganan Covid-19 mengatur mengenai pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April – 5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei – 24 Mei 2021). Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo mengatakan bahwa Addendum tersebut ditujukan untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus antardaerah pada masa sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik diberlakukan.

Tentu pemberlakuan larangan mudik ini tidak mendapat respon positif dari seluruh masyarakat. Banyak masyarakat perantauan yang menyayangkan larangan ini karena menghapus harapan mereka untuk dapat mudik dan berkumpul dengan keluarga kembali setelah mudik tahun lalu yang juga dilarang. Para pelaku usaha juga mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap pemberlakuan larangan mudik. Sebab larangan ini akan menghambat pemasukan mereka, padahal ini adalah momen yang tepat untuk mereka kembali meraih pundi-pundi uang setelah badai Covid-19 yang cukup menghantam usaha mereka. 

Dilansir dari CNBC Indonesia, Ketua Organisasi Angkatan Darat (ORGANDA), Adrianto Djokosoetono, mengatakan imbas larangan mudik memang merugikan terutama bagi angkutan darat, “Angkutan darat salah satu yang terdampak, dan memang belum kembali normal sebelum pandemi. Paling parah angkutan charter pariwisata mendekati nol pendapatanya. AKAP juga ada yang dibawah 10%“. Andrianto menambahkan bahwa banyak pengusaha yang akhirnya gulung tikar bahkan harus menyerahkan kendaraannya ke leasing sebab sudah tidak mampu lagi mencicil.

Selain sektor transportasi umum, pelarangan mudik juga merugikan industri rumahan seperti penghasil oleh-oleh, dan tentunya sektor pariwisata. Salah satu yang menjadi pertanyaan masyarakat juga mengenai kenapa tempat-tempat pariwisata dibuka tetapi mudik tetap dilarang, karena pengunjung tempat pariwisata itu biasanya didominasi oleh wisatawan dari luar kota yang memanfaatkan momen mudik ini. Tradisi mudik seharusnya meningkatkan pendapatan berbagai sektor tersebut apalagi para perantauan yang berasal dari kota akan membawa perputaran uang yang cukup besar pada daerah-daerah yang disinggahinya. 

Saat bulan ramadhan, konsumsi masyarakat meningkat seiring dengan kenaikan daya beli masyarakat akibat pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Masyarakat akan meningkatkan permintaannya terhadap bahan pokok dan barang lainya yang mengakibatkan kenaikan permintaan agregat. Oleh karena itu larangan mudik juga berpotensi mengurangi perputaran uang pada masyarakat. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Marlison Hakim mengatakan bahwa realisasi perputaran uang pada lebaran tahun lalu sebesar Rp109,20 triliun, turun 43,3% dari tahun-tahun sebelumnya.

Beberapa pakar melihat pelarangan ini tidak akan efektif. Kesadaran masyarakat yang rendah terhadap bahaya Covid-19 dan didukung dengan antusiasme yang menumpuk dari tahun lalu membuah banyak peneliti memperkirakan bahwa jumlah pemudik akan tetap meningkat. Berkaca dari tahun lalu, masyarakat akan tetap mudik jika pemerintah tidak mengimbangi kebijakan ini dengan meningkatkan pengawasan dan peningkatan, serta pembatasan aktivitas di berbagai daerah. Melihat betapa besarnya dampak yang diakibatkan dan berbagai prediksi ahli yang melihat kurang efektifnya penerapan kebijakan ini, banyak masyarakat yang berharap bahwa pemerintah dapat mengkaji ulang dengan berbagai pertimbangan kebijakan alternatif. 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, memberikan izin kepada tempat wisata untuk tetap buka pada saat liburan lebaran asalkan setiap pengelola tempat wisata mengantongi sertifikat CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, dan Environmental Sustainability). Selain itu keputusan ini juga tetap tergantung kepada pemerintah daerah setempat dengan melihat jumlah kasus Covid-19. Dengan adanya larangan mudik, pemerintah menargetkan wisatawan lokal untuk berkunjung ke tempat wisata di wilayah masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan. Apabila pemerintah tidak menerapkan kebijakan larangan mudik, dikhawatirkan terjadinya lonjakan kasus yang sama seperti lebaran tahun lalu yaitu meningkatnya penularan Covid-19 hingga 90% ketika mudik karena wisatawan lokal maupun dari daerah lain yang berkunjung akan menimbulkan kerumunan.

Rasulullah saw mengingatkan untuk tidak memasuki daerah yang sedang terjangkit penyakit dan tidak keluar dari daerah yang sedang tertimpa wabah.

 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا جَاءَ سَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرْغَ 

Artinya, “Dari Abdullah bin Amir bin Rabi‘ah, Umar bin Khattab r.a. menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sargh, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah saw pernah bersabda, ‘Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi wabah di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.’ Lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan Sargh,” (HR Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadis di atas, pemerintah Indonesia sudah selaras dengan anjuran Nabi Muhammad saw terkait penanganan wabah/pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun di Indonesia. Dalam rangka menekan angka penularan Covid-19, pemerintah memberlakukan kebijakan larangan mudik namun tetap membuka tempat wisata merupakan keputusan yang dilema karena harus menimbang-nimbang pembatasan wisatawan agar tidak terjadi kerumunan dan tetap melanjutkan roda perekonomian di daerah wisata yang tidak lama ini mengalami mati suri agar setidaknya tetap ada pemasukanke sektor pariwisata. Hal ini yang menyebabkan pemerintah lebih menargetkan wisatawan lokal dibandingkan wisatawan dari luar daerah wisata untuk mengurangi angka penularan dan juga mengetatkan kebijakan patuh protokol kesehatan dengan menetapkan jumlah pengunjung yang terbatas.

Islam memandang kebijakan ini dengan mempertimbangkan maqashid syariah, yaitu apakah kebijakan ini mendatangkan maslahah atau mafsadah? Jika dilihat dari salah satu aspek maqashid syariah yaitu penjagaan jiwa (hifdzun nafs), kebijakan larangan mudik ini lebih mendatangkan maslahah yang besar karena lebih mengutamakan keselamatan jiwa dan menghindarkan masyarakat dari kasus penularan Covid-19. Selain itu penjagaan jiwa juga merupakan hal utama yang sifatnya dharuriyat, yaitu apabila tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, menyatakan bahwa mudik atau silaturahmi itu hukumnya sunnah sedangkan menjaga diri dari penularan penyakit atau bahaya itu hukumnya wajib. Oleh karena itu, beliau meminta kepada segenap kaum muslim untuk selalu memprioritaskan upaya penekanan kasus penularan Covid-19. 

Gambar 1. Diminishing Marginal Maslahah dan Diminishing Maslahah

Sumber : Mohammad Soleh Nurzaman, Ph.D

Dari kurva di atas dapat disimpulkan bahwa apabila semakin terpenuhinya aspek dharuriyyat, aspek hajiyyat, dan aspek tahsiniyyat maka total maslahah semakin meningkat.  Namun hal ini berbanding terbalik dengan marginal maslahah yang justru kondisinya semakin menurun. Jika zona dharuriyyat sebagai zona hukum wajib, sedangkan zona hajiyyat dan zona tahsiniyyat sebagai zona hukum sunnah, maka kurva di atas menunjukkan kondisi diminishing maslahah dari hal yang diwajibkan dengan hal yang disunnahkan. Untuk itu suatu keutamaan untuk menjaga jiwa karena hal tersebut merupakan kewajiban dibandingkan mudik yang hanya sebuah sunnah yang hukumnya akan berubah apabila dalam kondisi darurat seperti pada saat wabah/pandemi. 

Tabel 1. Mudik Episentrum Covid-19 Potensi Eskalasi Penyebaran Wabah dari Jabodetabek

Estimasi Asal Pemudik 

Jabodetabek (Juta Orang)

Estimasi Tujuan Pemudik 

Jabodetabek (Juta Orang)

Mudik Intra Provinsi ↓ Mudik Lintas Provinsi ↑ Mudik Intra Provinsi ↓ Mudik Lintas Provinsi ↑
Jakarta 0,2 3,4 Sumatera 1,4
Bekasi 0,3 2,2 DKI Jakarta 0,2 1,9
Tangerang 0,1 2,3 Jawa Barat 0,8 1,2
Bogor  0,2 1,1 Jawa Tengah 3,5
Depok 0,2 1.0 Yogyakarta 0,3
Jawa Timur 1,0
Banten 0,1 0,4
Indonesia Timur 0,3

Sumber : Simulasi Staf IDEAS, diolah dari BPS 2019

Dengan demikian, mudik merupakan fenomena Jawa karena lebih dari 50% pemudik berasal dari Jawa dan menuju Jawa. Pulau Jawa kini menjadi episentrum wabah, terutama Jabodetabek, maka mudik berpotensi besar mendorong eskalasi penyebaran covid-19 ke seantero Jawa (IDEAS, 2020). IDEAS memperkirakan penyebaran covid-19 melalui mudik dikarenakan peningkatan intensitas penyebaran dari episentrum wabah, yaitu Jabodetabek, ke penjuru negeri, terutama ke seantero Jawa. Pola mudik metropolitan Jakarta dan wilayah sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) didominasi oleh mudik jarak jauh (lintas provinsi). Dari 11 juta potensi pemudik Jabodetabek, kami perkirakan 1 juta orang akan melakukan mudik intra provinsi, dan 10 juta orang sisanya melakukan mudik lintas provinsi ke penjuru tanah air, yaitu Jawa (8,4 juta), Sumatera (1,4 juta) dan kawasan Timur Indonesia (0,3 juta). Jalur utama dari pergerakan jutaan pemudik Jabodetabek ke Jawa adalah menuju ke Jawa Tengah (3,5 juta), DKI Jakarta (1,9 juta), Jawa Barat (1,2 juta), dan Jawa Timur (1 juta). Dengan angka potensi pemudik yang terbilang tidak sedikit ini dapat menyebabkan terjadinya ledakan baru kasus Covid-19 yang akan terjadi serentak di penjuru tanah air apabila tidak adanya larangan mudik. Hal ini menjadikan pemerintah lebih cepat tanggap dalam mengatasi kasus permasalahan ini dengan adanya kebijakan larangan mudik 2021. 

Meskipun pemerintah telah berupaya maksimal dalam menegakkan aturan larangan mudik, hal ini akan percuma apabila tanpa adanya kesadaran dari dalam diri masyarakat. Memang mudik memberikan dampak baik bagi perekonomian masyarakat di daerah tujuan pemudik, namun hal ini tidak sebanding dengan pengeluaran pemerintah apabila terjadinya ledakan baru kasus Covid-19 yang tidak dihiraukan. Dengan demikian, menurunnya kinerja ekonomi dalam pandemi adalah tidak terhindarkan. Pemerintah diminta agar lebih fokus pada kebijakan mengatasi pandemi agar perekonomian dapat dipulihkan segera. Semakin lambat upaya mencegah eskalasi pandemi, semakin suram prospek perekonomian (IDEAS, 2020).

Dalam rangka menekan angka penyebaran dan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mendorong konsumsi masyarakat, dengan meminta pihak swasta untuk memberikan THR bagi para karyawannya, mengingat sejumlah fasilitas dan insentif kepada beberapa sektor yang telah banyak diberikan oleh pemerintah. Maka, pemerintah mendorong pembayaran THR itu untuk memberi insentif kepada pasar yang selama ini tampak lesu akibat pandemi. Selain itu, pemerintah juga mendukung hari belanja nasional di H-10 dan H-5 Idulfitri yang ditujukan untuk produk nasional dengan mensubsidi ongkos kirim (ongkir) hingga Rp500 miliar. Dengan demikian, masyarakat tetap bisa membantu penjual yang jaraknya jauh tanpa datang langsung dan penjual juga dapat menjangkau pasar yang lebih besar lagi dengan adanya hari belanja nasional. Sementara itu, pemerintah juga terus mempercepat proses vaksinasi agar pandemi cepat usai. Sehingga diharapkan lebaran Idulfitri tahun depan kita sudah terbebas dari pandemi Covid-19.

Akibat adanya larangan mudik yang mengharuskan masyarakat Indonesia merayakan Idulfitri 2021 “di rumah aja”, sebagai gantinya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengajak masyarakat untuk melaksanakan silaturahmi secara virtual. Menteri Kominfo, Johnny Plate, mengatakan bahwa silaturahmi bersama keluarga maupun kerabat bisa dilakukan secara online dengan memanfaatkan platform digital. Selain itu, silaturahmi secara virtual melalui aplikasi tidak akan mengurangi makna silaturahmi itu sendiri. Masyarakat justru bisa terhubung satu sama lain, khususnya bagi mereka yang tinggal di lokasi berbeda seperti luar kota atau kampung halaman. Kominfo juga turut menggandeng sejumlah operator seluler untuk terus melakukan pengawasan jaringan (monitoring) dan memastikan pelanggan tetap terhubung dengan nyaman, terlebih di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini (Kompas, 2021).

Walaupun kebijakan larangan mudik masih menimbulkan perdebatan di masyarakat, pemerintah sudah cukup tegas dalam menerapkan kebijakan larangan mudik 2021 dibandingkan pada tahu sebelumnya. Meskipun mudik dilarang, bukan berarti pemerintah juga menutup tempat wisata. Hal ini pastinya sudah dipertimbangkan dengan matang oleh pemerintah. Dalam rangka menyukseskan kebijakan larangan mudik untuk menekan angka penyebaran kasus Covid-19, masyarakat diminta untuk merayakan lebaran Idulfitri kali ini dengan di rumah, serta memanfaatkan platform digital untuk tetap bisa bersilaturahmi dari rumah. Dengan demikian, pada dasarnya memang mudik hanyalah sebatas sunnah dan menjaga jiwa merupakan hal utama yang hukumnya wajib.

Wallahua’lam bisshowaab

 

Referensi

Erdianto, K. (2021). Pemerintah Siapkan Rp500 Miliar untuk Subsidi Ongkos Kirim Harbolnas Lebaran. Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2021/04/08/06272131/pemerintah-siapkan-rp-500-miliar-untuk-subsidi-ongkos-kirim-harbolnas

IDEAS. (2020). Mudik di Pusaran Covid-19. Retrieved from http://ideas.or.id/2020/05/05/mudik-di-pusaran-covid-19/

Indonesia, C. (2021). BI Siapkan Uang Rp152,14 T untuk Ramadan dan Lebaran 2021. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210414125454-78-629750/bi-siapkan-uang-rp15214-t-untuk-ramadan-dan-lebaran-2021

Indonesia, C. (2021). Larangan Mudik, Kendala Penerapan, dan Antusiasme Masyarakat. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210409143555-20-627929/larangan-mudik-kendala-penerapan-dan-antusiasme-masyarakat

Iqbal, M. (2021). Larangan Mudik Direvisi, Pengetatan Mulai 22 April-24 Mei. Retrieved from https://www.cnbcindonesia.com/news/20210422115753-4-239912/larangan-mudik-direvisi-pengetatan-mulai-22-april-24-mei

Kurniawan, A. (2020). Ini Hadits Rasulullah Seputar Wabah Penyakit, Thaun, atau Covid-19. Retrieved from https://islam.nu.or.id/post/read/118402/ini-hadits-rasulullah-seputar-wabah-penyakit–thaun–atau-covid-19

Liputan6. (2021). Pemerintah Beri Insentif Bagi Sektor yang Terdampak Larangan Mudik Lebaran 2021. Retrieved from https://www.liputan6.com/bisnis/read/4540298/pemerintah-beri-insentif-bagi-sektor-yang-terdampak-larangan-mudik-lebaran-2021

Makdori, Y. (2021). Ma’ruf Amin Sebut Mudik Hukumnya Sunah, Menjaga Diri dari Covid-19 Wajib. Retrieved from https://www.liputan6.com/news/read/4528851/maruf-amin-sebut-mudik-hukumnya-sunah-menjaga-diri-dari-covid-19-wajib

Mudik Lebaran Jangan, Belanja-Belanja Silakan. (n.d.). Retrieved from https://www.indonesia.go.id/kategori/feature/2677/mudik-lebaran-jangan-belanja-belanja-silakan

Nugroho, R. S. (2021). Berlaku 6-17 Mei, Ini Aturan Lengkap Larangan Mudik Lebaran 2021. Retrieved from https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/10/070500765/berlaku-6-17-mei-ini-aturan-lengkap-larangan-mudik-lebaran-2021?page=all

Prasetya, A. W. (2021). Tempat Wisata Buka Saat Libur Lebaran, Sandiaga: Wajib Kantongi CHSE. Retrieved from https://travel.kompas.com/read/2021/04/27/070700027/tempat-wisata-buka-saat-libur-lebaran-sandiaga–wajib-kantongi-chse

Rosendar, Y. (2021). Bagaimana pemerintah bisa mengurangi dampak ekonomi dari larangan mudik. https://theconversation.com/bagaimana-pemerintah-bisa-mengurangi-dampak-ekonomi-dari-larangan-mudik-158707

Stephanie, C. (2021). Mudik Dilarang, Menkominfo Ajak Masyarakat Ber-Lebaran Digital. Retrieved from https://tekno.kompas.com/read/2021/05/06/09120067/mudik-dilarang-menkominfo-ajak-masyarakat-ber-lebaran-digital

Yanwardhana, E. (2021). Larangan Mudik Diperpanjang, Ini Sektor yang Berdarah-Darah! Retrieved from https://www.cnbcindonesia.com/news/20210423212031-4-240467/larangan-mudik-diperpanjang-ini-sektor-yang-berdarah-darah

Yati, R. (2021). Pengetatan Larangan Mudik, Pemerintah Dinilai Kurang Cerdas: Ekonomi. Retrieved from https://ekonomi.bisnis.com/read/20210422/98/1384904/pengetatan-larangan-mudik-pemerintah-dinilai-kurang-cerdas