Mudharabah: Sebuah Dilema

Mudharabah: Sebuah Dilema

Rezdi Luthfan Pramananda – Bisnis Islam 2014

            Dewasa ini, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang tidak asing lagi bagi masyarakat, khususnya di Indonesia. Alharbi (2015) mendefiniskan bank syariah sebagai suatu lembaga keuangan yang memiliki karakterisitik (a) patuh kepada prinsip syariah dalam menjalankan tugasnya sebagai perantara keuangan antara surplus unit dan deficit unit; (b) memberikan jasa perbankan dengan kontrak atau akad yang sesuai syariah; dan (c) memiliki keseimbangan antara keuntungan secara ekonomi dan sosial.

Salah satu akad yang dimiliki oleh perbankan syariah adalah akad mudharabah, yang merupakan akad bagi hasil. Mudharabah adalah akad yang melibatkan dua pihak, satu pihak sebagai pemegang modal (shahibul maal) dan pihak yang lainnya sebagai pengusaha (mudharib). Shahibul maal dan mudharib akan menekan kontrak untuk melakukan usaha. Sistem bagi hasil terjadi apabila mudharib menggunakan modal tersebut untuk menjalankan usaha dan terjadi keuntungan, maka keuntungan akan dibagi dua, yang dimana persentase pembagian keuntungan bersifat pre-determined rate, bukan fixed layaknya bunga perbankan konvensional (misal; 60% untuk shahibul maal, 40% untuk mudharib). Tetapi, ketika terjadi kerugian, maka yang menanggung kerugian secara keseluruhan adalah shahibul maal, selama kerugian tersebut bukan terjadi karena kelalaian atau kesengajaan mudharib.

Pada perbankan syariah, penggunaan akad ini umum digunakan untuk dua kegunaan. Kegunaan pertama adalah untuk simpanan, yakni dengan produk tabungan dan deposito. Pada produk ini, nasabah penabung berperan sebagai shahibul maal, sedangkan bank sebagai mudharib. Kegunaan kedua adalah untuk pembiayaan atau pinjaman, yakni dengan produk pembiayaan mudharabah. Pada produk pembiayaan, dana hasil simpanan nasabah kini akan digunakan bank untuk menyalurkan pembiayaan, sehingga bank memiliki tugas sebagai shahibul maal sedangkan nasabah penerima pembiayaan sebagai mudharib.

         A. Pembiayaan Mudharabah

Akad pembiayaan mudharabah merupakan akad yang memiliki risiko dan return yang tinggi (Ismal, 2014). Return yang dihasilkan bahkan dapat melebihi pinjaman perbankan konvensional biasa, karena sifat bagi hasil yang apabila dihasilkan keuntungan sangat besar, maka bank juga mendapatkan hasil yang sangat besar juga. Kendati memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembiayaan konvensional dengan basis hutang, terdapat jumlah yang sangat kecil apabila melihat persentase pembiayaan mudharabah, yakni hanya sebesar 5,92% (OJK, 2017) apabila dibandingkan dengan total pembiayaan (musyarakah, murabahah, qardh, istisna, ijarah, dan salam) yang diberikan bank syariah di Indonesia. Adapun pembiayaan yang masih menjadi favorit untuk bank syariah adalah pembiayaan dengan akad murabahah, yang merupakan akad berbasis hutang, yakni mencakup 54,11% dari total pembiayaan bank syariah di Indonesia (OJK, 2017).

Kecilnya angka persentase pembiayaan mudharabah bukannya tanpa sebab. Salah satu penyebab rendahnya penggunaan akad mudharabah dalam pembiayaan adalah pada risiko default (gagal bayarnya mudharib). Tentunya pada risiko default, terdapat risiko yang sangat besar, karena pada akad mudharabah, bank syariah yang harus menanggung biaya 100%. Selain risiko default, terdapat risiko agen (agency risk) (Bacha, 1997). Risiko agency pada akad mudharabah memiliki dua masalah utama, yakni pada bagi hasil, dan pada alokasi biaya.

  1. Masalah Bagi Hasil

Karena sifat bagi hasil adalah pembagian keuntungan hasil usaha, maka mudharib dapat melakukan kecurangan. Kecurangan yang dimaksud adalah, karena keuntungan (profit) didapatkan dari keuntungan kotor (revenue) dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul (cost), maka mudharib dapat melaporkan laporan keuangan palsu kepada shahibul maal. Laporan keuangan palsu yang dimaksud adalah, adanya pelaporan keuntungan yang jauh dibawah keuntungan aslinya (misal; dengan menaikkan jumlah biaya yang timbul), karena semakin meningkatnya keuntungan, maka semakin meningkat pula jumlah keutungan yang harus dibagi hasil kepada bank syariah.

  1. Masalah Alokasi Biaya

Masalah ini timbul, apabila suatu perusahaan yang membutuhkan dana untuk suatu proyek atau membentuk anak perusahaan yang baru. Apabila perusahaan tersebut mendapatkan dana dengan akad mudharabah, maka bank syariah tentu hanya memiliki klaim bagi hasil pada proyek atau anak perusahaan tersebut, bukan klaim bagi hasil kepada keseluruhan perusahaan. Hal ini dapat memicu perusahaan untuk mengalokasikan sebanyak-banyaknya biaya kepada proyek atau anak perusahaan yang terbentuk atas dana mudharabah tersebut, agar total profit yang dibagi-hasilkan jumlahnya berkurang.

Masalah risiko default (gagal bayar) dapat ditanggulangi dengan adanya collateral (jaminan) sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) NO:07/DSN-MUI/IV/2000, dimana jaminan bersifat sebagai cadangan dana untuk bank yang dapat dilikuidasi apabila terjadi kerugian. Namun, proses likuidasi aset yang menjadi jaminan tentu bukanlah proses yang cepat dan mudah, terutama apabila sifat aset jaminan merupakan aset yang tidak lancar seperti tanah atau bangunan.

Adapun masalah agency risk sebenarnya dapat ditanggulangi dengan adanya pengawasan oleh bank seperti pengawasan langsung maupun audit. Tetapi, masalah selanjutnya timbul: biaya. Biaya yang timbul atas pengawasan tentunya tidak murah. Beberapa masalah yang telah dipaparkan dapat menunjukkan bahwasanya akad mudharabah kurang diminati untuk digunakan sebagai akad pembiayaan oleh perbankan syariah.

         B. Simpanan Mudharabah

Pada simpanan mudharabah, produk yang biasanya ditawarkan oleh perbankan syariah adalah tabungan dan deposito mudharabah. Tabungan merupakan produk yang dapat nasabah ambil uangnya kapan saja, serta memiliki tingkat bagi hasil yang rendah apabila dibandingkan dengan deposito mudharabah. Deposito sendiri merupakan produk tabungan yang memiliki jangka waktu, sehingga tidak dapat diambil kapan pun sesuka hati nasabah.

Secara teori, seharusnya simpanan mudharabah memiliki karakteristik yang sama layaknya pembiayaan mudharabah; yakni memiliki risiko dan return yang tinggi. Implikasi yang nyata adalah pada simpanan mudharabah (mudharabah deposits) tidak ada jaminan terhadap simpanan tersebut (misal; apabila terjadi kerugian, maka uang simpanan akan hilang). Namun, terjadi perbedaan yang signifikan antara pembiayaan mudharabah dengan simpanan mudharabah.

Kenyataannya, simpanan mudharabah diperlakukan layaknya simpanan pada bank konvensional (fixed deposits) karena risiko-risiko perbankan dibebankan kepada capital bank, bukan kepada simpanan mudharabah (Rosly dan Zaini 2008). Melihat sifat dan karakter dari akad mudharabah, seharusnya risiko-risiko yang terjadi yang memberikan dampak kepada operasional bank juga dibebankan kepada simpanan mudharabah, tidak hanya kepada capital dari perbankan itu sendiri.

Bank syariah juga melakukan praktik profit smoothing dengan cara Profit Equalization Reserve (PER) dan Investment Risk Reserve (IRR) (Diaw dan Mbow, 2011). PER sendiri menurut standar The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) adalah sebagian dari pendapatan kotor dari pendapatan mudharabahah yang disisihkan sebelum mengalokasikannya ke bagian mudharib dengan tujuan untuk memberikan return yang lebih merata kepada pemilik rekening dan pemegang saham. Sedangkan IRR adalah sebagian dari pendapatan investor yang disesuaikan dengan cara mengurangi bagian dari pendapatan mudharib yang bertujuan untuk menutupi kerugian-kerugian di masa yang akan datang pada sebuah investasi yang dibiayai dengan skema pembiayaan berbentuk bagi hasil. Selain praktik PER dan IRR, Diaw dan Mbow (2011) juga menemukan bahwasanya tingkat Return on Mudharabah Deposit (ROMD) atau tingkat bagi hasil untuk nasabah pengguna simpanan mudharabah juga didapatkan memiliki kemiripan dengan tingkat suku bunga (interest rate) pada beberapa perbankan di daerah Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA).

Hasil temuan ini semakin mendukung klaim bahwa simpanan mudharabah diperlakukan layaknya simpanan pada bank konvensional (fixed deposits). Kenyataan yang terjadi bukan tanpa alasan, mengingat apabila bank syariah menerapkan prinsip simpanan mudharabah layaknya mudharabah yang memiliki risiko tinggi, ia dapat kehilangan nasabah karena adanya displaced commercial risk (Hutapea dan Kasri, 2010). Risiko ini timbul karena adanya persaingan dengan bank konvensional, yang dimana apabila bank syariah memberikan rate yang lebih rendah daripada tingkat rate bank konvensional, maka bank syariah dapat kehilangan nasabah. Tentu hal ini menjadi pemikiran nasabah rasional, karena nasabah rasional akan memilih bank yang memberikan return yang paling tinggi baginya yang ingin menabung. Selain masalah displaced commercial risk, adapula masalah lain yakni tidak dijaminnya uang nasabah, sesuai dengan karakter akad mudharabah. PER dan IRR menjawab masalah ini, karena apabila tidak ada PER dan IRR, maka dana nasabah dapat hilang begitu saja, dan tentunya hal ini akan membuat nasabah kehilangan kepercayaan kepada bank syariah, karena dana yang ia gunakan untuk menabung malah hilang, karena adanya kerugian atas usaha bank.

Sebagai kesimpulan, penggunaan akad mudharabah di perbankan syariah masih memiliki beberapa masalah. Pada sisi pembiayaan, jumlah penggunaan akad yang sangat kecil merefleksikan risiko besar yang diemban oleh akad mudharabah. Pada sisi simpanan, pemberlakuan akad mudharabah layaknya fixed deposit di perbankan konvensional bukan tanpa alasan, akan tetapi karena nasabah yang memang belum siap dengan karakter high risk high return dari akad mudharabah. Pada akhirnya, diperlukan sinergi perbankan syariah, nasabah, serta pemerintah agar tercipta penggunaan akad mudharabah semestinya, baik pada sisi pembiayaan maupun simpanan.

Referensi:

Alharbi, Ahmad, (2015) “Development of the Islamic Banking System”, Jorunal of Islamic Banking and Finance, Vol. 3, No. 1, pp.12-25

Abdou Diaw, Abdoulaye Mbow, (2011) “A comparative study of the returns on Mudhārabah deposit and on equity in Islamic banks”, Humanomics, Vol. 27 Issue: 4, pp.229-242

Dewan Syariah Nasional. 2000. “Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah (Qiradh)”. Jakarta.

Erwin G. Hutapea, Rahmatina A. Kasri, (2010) “Bank margin determination: a comparison    between Islamic and conventional banks in Indonesia”, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 3 Issue: 1, pp.65-82

Nu Htay, Sheila Nu, & Salman, Syed Ahmed, (2013) “Practice of Profit Equalization Reserve and Investment Risk Reserve by Islamic Banks”, International Journal of Research in Social Science, Vol.2, No.2

Obiyathulla I. Bacha (1997) “Adapting Mudarabah Financing to Contemporary Realities: A Proposed Financing Structure”, INCEIF the Global University in Islamic Finance

Otoritas Jasa Keuangan. 2016. “Statistik Perbankan Syariah Juli 2017.” Jakarta.

Rifki Ismal (2014), “An optimal risk – return portfolio of Islamic banks “, Humanomics, Vol. 30 Iss 4 pp. 286- 303

Saiful Azhar Rosly, Mohammad Ashadi Mohd. Zaini, (2008) “Risk‐return analysis of Islamic banks’ investment deposits and shareholders’ fund”, Managerial Finance, Vol. 34 Issue: 10, pp.695-707