Maximizing Creative Industry’s Potential to Uplift Halal Sector Condition

Maximizing Creative Industry’s Potential to Uplift Halal Sector Condition

Kontributor: Moh Daffa Aditya (EAK’20), Evelyn Fairuz Wibowo (EIEI’19), Hanifa Ramadhani (EBI’19)

 

Tahun 2021 ditetapkan oleh PBB sebagai Tahun Internasional Ekonomi Kreatif Dunia (Kurniawan, 2021). Mengagetkannya, Indonesia adalah salah satu inisiator yang mencetuskan ide tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen negara Indonesia terhadap industri dan ekonomi kreatif. Akan tetapi, pada kenyataannya di masyarakat industri dan ekonomi kreatif masih kurang dimengerti. Konsep dan istilah industri kreatif sendiri masih tergolong baru dan kurang dikenal secara luas, terutama oleh rakyat Indonesia. Istilah industri kreatif pertama kali dicetuskan oleh Pemerintahan Inggris, tepatnya oleh Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS)­­­. Menurut DCMS, industri kreatif adalah industri yang bersumber dari kreativitas, keterampilan, dan talenta serta memiliki potensi dalam penciptaan keuntungan dan lapangan kerja melalui karya intelektual (DCMS, 2001). Istilah ini muncul di artikel yang berjudul “Creative Industries Mapping Document” yang pertama kali dirilis pada tahun 1998 dengan tujuan untuk memperkenalkan industri kreatif dan kontribusinya terhadap ekonomi kepada masyarakat Inggris.

Menurut United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD), suatu industri bisa dinyatakan sebagai industri kreatif jika kapital utama dari barang dan jasa yang dihasilkan adalah kekreativitasan dan intelek seseorang (UNCTAD, 2008). Jika ditelaah lebih dalam, industri kreatif adalah jantung dari ekonomi kreatif. Ada pula definisi ekonomi kreatif sendiri menurut UNCTAD: menghasilkan pertumbuhan ekonomi; menghasilkan pendapatan dan lapangan kerja sembari mempertimbangkan human development; mencakup aspek ekonomi, budaya, dan sosial; mencakup satu set kegiatan ekonomi berbasis intelek; bersifat inovatif.

Pemerintah Indonesia sudah sadar akan potensi dari industri dan ekonomi kreatif. Hal ini ditunjukkan dengan diubahnya Kementerian Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Sandiaga Uno (Kemenparekraf, 2020). Kemenparekraf membagi ekonomi kreatif menjadi tujuh belas sektor: pengembang permainan; arsitektur; desain interior; musik; seni rupa; desain produk; fashion; kuliner; film, animasi dan video; fotografi; desain komunikasi visual; televisi dan radio; kriya; periklanan; seni pertunjukan; penerbitan; dan aplikasi. Dari tujuh belas subsektor diatas, usaha kuliner, fashion, dan kriya adalah tiga subsektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Indonesia (Prakoso, 2021). Hal ini bisa terlihat dengan banyak bermunculannya restoran-restoran baru dengan konsep yang unik dan fashion trend yang selalu berubah. Selain itu, subsektor yang memiliki pertumbuhan tercepat adalah televisi dan radio; film, animasi, dan video; seni pertunjukan; dan desain komunikasi visual.

Kontribusi industri kreatif terhadap perekonomian Indonesia tidak bisa dibilang insignifikan. Faktanya, sebesar 7,44% PDB Indonesia di tahun 2018 berasal dari kontribusi industri kreatif (Prakoso, 2021). Selain itu, industri kreatif juga berhasil berkontribusi terhadap 14,28% lapangan kerja dan 13,77% total ekspor Indonesia. Tentu saja angka-angka ini bisa terus berkembang ke depannya. Oleh karena itu, pemerintah harus mengembangkan industri kreatif secara serius.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia berada di perspektif yang cukup unik terhadap ekonomi kreatif. Indonesia tidak hanya memikirkan apakah suatu hal kreatif akan menguntungkan perekonomian, tetapi juga harus memikirkan bagaimana Islam memandang hal kreatif tersebut. Pandangan Islam sering kali menjadi bahan pertimbangan dalam berbagai bidang di Indonesia, tak terkecuali industri kreatif. Walaupun suatu objek atau ide kreatif memiliki potensi untuk berkembang dan meraih keuntungan, jika hal tersebut dinyatakan dilarang oleh Islam, mayoritas penduduk Indonesia tidak bisa mengonsumsi objek tersebut.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, menyatakan bahwa Indonesia diproyeksikan menjadi produsen halal terbesar di dunia pada 2024 (Republika, 2020). Pernyataan tersebut membuat Indonesia sebagai calon produsen halal terbesar melebarkan sayapnya ke ranah ekonomi kreatif termasuk industri kreatif. Islam memandang industri kreatif tidak jauh berbeda dari industri kreatif pada umumnya. Islam mendefinisikan industri kreatif sebagai industri kreatif yang berlandaskan prinsip ekonomi Islam, mulai dari produksi, pembiayaan, sampai ke pemasaran. Oleh karena itu, para pelaku industri kreatif Islam harus memenuhi kaidah syariah Islam (Khamasasyiah et al, 2015).

 

Pandangan Islam Mengenai Industri Kreatif

Allah Swt telah menetapkan makanan halal dan makanan haram untuk umat manusia, namun masih banyak orang pada zaman jahiliyah yang mengikuti langkah-langkah syaitan yang menyesatkan seperti mengharamkan bahiirah (unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu telinga unta itu dibelah, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan air susunya tidak boleh diambil lagi), saa-ibah (unta betina yang dibiarkan pergi ke mana saja karena suatu nadzar), dan washiilah (seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina, maka yang jantan disebut washiilah, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala). Oleh karena itu, kisah ini menjadi asbabun nuzul dari Surat Al-Baqarah ayat 168—169.

Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأرْضِ حَلالا طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ (١٦٩)

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. 2:168) Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruhmu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. (QS. 2:169)

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, Allah Swt telah mengizinkan manusia memakan segala yang ada di muka bumi, selagi makanan itu halal dari Allah dan thayyib (baik dan bermanfaat bagi dirinya, serta tidak membahayakan bagi jiwa raganya). Tafsir ayat ini juga diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan dari ‘Iyadh bin Himar, dari Rasulullah saw bersabda, “Allah Swt berfirman: ‘Sesungguhnya setiap harta yang Aku anugerahkan kepada hamba-hamba-Ku adalah halal bagi mereka. Dan Aku menciptakan hamba-hamba-Ku cenderung kepada kebenaran (kebaikan), lalu syaitan datang kepada mereka dan menyesatkan mereka dari agama mereka serta mengharamkan atas mereka apa yang telah Aku halalkan bagi mereka.’ (HR. Muslim)

Dengan demikian, umat Islam harus patuh kepada perintah Allah Swt dan menjauhi segala larangan-Nya dengan harus mengonsumsi makanan, minuman, dan produk halal dan thayyib bagi dirinya. Tidak hanya pada aktivitas konsumsi, tetapi kita juga harus memastikan kehalalan suatu produk dari bahan dasarnya, proses produksi, proses distribusi, pemasaran, hingga produk sampai ke tangan konsumen (halal supply chain). Islam telah memiliki solusi dari permasalahan yang selama ini diresahkan oleh umat muslim, yaitu dengan mendirikan industri berdasarkan syariat Islam atau biasa kita sebut dengan industri halal.

 

Ekonomi Islam Mendukung Industri Kreatif Melalui Industri Halal
Dalam Surat Al-Baqarah ayat 164, Allah Swt berfirman: “…Sungguh terdapat tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.” Yakni, pada semuanya itu terdapat bukti-bukti nyata yang menunjukkan keesaan Allah Swt. Pada ayat ini Allah Swt memerintahkan manusia untuk memikirkan tentang betapa besarnya kekuasaan Allah dan segala penciptaan yang ada di langit maupun di bumi. Allah Swt telah menciptakan manusia berbeda dari makhluk yang lain, yakni dengan adanya pikiran/akal-lah manusia dipilih Allah sebagai khalifah di muka bumi. Manusia diminta untuk bisa memanfaatkan dan bertanggung jawab pada apa yang sudah mereka ambil dari alam dengan tidak menggunakan berlebih-lebihan dan tidak merusak.

Dalam Islam sendiri konsep industri kreatif secara keseluruhan sama sekali tidak bertentangan, justru Islam menyuruh umatnya untuk berpikir kreatif untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki dampak positif dan bermanfaat bagi banyak orang. Namun, Islam memiliki beberapa perbedaan di beberapa sektor industri kreatif yang mengharuskan arah dan proses di dalam industri selaras dengan peraturan agama. Meskipun industri kreatif merupakan kegiatan muamalah (urusan kemasyarakatan), namun apabila telah bertentangan dengan larangan agama, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Untuk itu, Islam memiliki konsep industri yang berdasarkan syariah yang biasa kita sebut dengan industri halal yang juga masuk ke dalam industri kreatif. Dari sinilah ekonomi islam dapat menyokong industri kreatif nasional.

 

Pengertian dan Cakupan Industri Halal dan Realitasnya

Industri halal adalah kegiatan memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan sarana dan peralatan yang dibolehkan oleh syariat Islam. Industri halal merupakan perwujudan dari UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berfungsi sebagai perlindungan dan jaminan tentang kehalalan suatu produk. Kini di Indonesia, industri halal sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat hingga terdapat tujuh sektor yang menjadi penyumbang pendapatan pada industri kreatif. Tujuh sektor industri halal meliputi makanan halal, keuangan islami, pariwisata halal, fashion, farmasi halal, kosmetik, serta media dan rekreasi (State of Global Islamic Economy Report, 2020). 

Menurut State of Global Islamic Economy Report tahun 2020, pada sektor makanan halal, pengeluaran konsumen muslim untuk makanan halal naik 40 miliar dolar tahun 2018. Diperkirakan selama pandemi Covid-19 tidak akan menyebabkan penurunan besar dalam belanja muslim untuk tahun 2020. Hal ini disebabkan pola konsumsi umat Islam yang sangat terikat dengan peraturan agama yang mengharuskan mereka untuk tetap mengonsumsi makanan halal kecuali pada kondisi darurat. Perubahan perilaku konsumen pada masa pandemi justru memberikan pengaruh positif pada produk-produk berbasis stok. Pada sektor keuangan islami, tercatat nilai aset keuangan islami naik 360 miliar dolar di tahun 2019. Meskipun keuangan islami juga terdampak pandemi Covid-19, keuangan islami lebih kuat dari terpaan krisis daripada keuangan konvensional.

Sektor industri halal yang seakan-akan mengalami mati suri adalah sektor pariwisata halal. Hal ini disebabkan terdapat kebijakan dari berbagai negara termasuk Indonesia untuk mengurangi wisatawan asing dalam pencegahan penularan virus Covid-19. Pada tahun sebelumnya, pengeluaran muslim di pariwisata halal naik hingga 500 miliar dolar. Akibat adanya kebijakan ini juga berdampak pada pembelanjaan muslim pada sektor pariwisata halal turun ke 58 miliar dolar di tahun 2020. Pemerintah Indonesia sendiri telah berupaya untuk bangkit dari keterpurukan dan beradaptasi dengan keadaan dengan menerapkan “new normal” yang diharapkan nantinya dapat memulihkan sektor pariwisata nasional termasuk juga pariwisata halal. 

Selain itu pada sektor fashion islami yang pada tahun lalu mengalami peningkatan pembelanjaan konsumen hingga 277 miliar dolar, kini turun ke angka 268 miliar dolar akibat pandemi Covid-19. Hal ini tercermin dari perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang kerap mengurangi anggaran mereka untuk berbelanja fashion dan lebih memilih untuk menabung. Namun, disebabkan lagi maraknya belanja online di platform e-commerce, menjadi harapan tersendiri bagi sektor fashion yang tidak lama ini mengalami keredupan di dunia bisnis. Disamping itu sektor farmasi halal juga tidak jauh berbeda kondisinya dengan fashion, meskipun mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 hingga 7 miliar dolar, sektor farmasi halal juga masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena terdapatnya tuntunan agama yang mengharuskan setiap umat muslim memilih dan menggunakan produk obat-obatan yang halal termasuk juga vaksin halal. Disebabkan tingginya demand vaksin halal, pemerintah juga telah berupaya dengan menggandeng MUI untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin yang telah disediakan oleh pemerintah sudah tersertifikasi halal.

Kemudian pada sektor kosmetik halal juga sama seperti sektor lainnya yang mengalami penurunan 2 miliar dolar akibat pandemi Covid-19. Banyak dari konsumen maupun produsen yang beralih ke platform e-commerce dalam memasarkan produk mereka. Selain itu, terdapat juga perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih minat terhadap produk kecantikan dari bahan alami, organik, dan pastinya bersertifikasi halal bagi pasar muslim. Merek-merek kosmetik halal juga sudah menyesuaikan diri dalam melayani permintaan konsumen baik di dalam negeri maupun luar negeri. Terakhir terdapat sektor baru dalam industri halal yakni media dan rekreasi yang juga sama mengalami penurunan pengeluaran konsumen muslim pada masa pandemi. Namun selama masyarakat banyak yang melakukan karantina mandiri atau biasa disebut dengan slogan “di rumah aja”, tidak sedikit dari masyarakat yang justru tertarik dengan media dan rekreasi seperti permintaan seminar, kuliah dan khotbah online serta platform streaming. Seperti Netflix yang merespon permintaan serial khusus islami maupun serial berbahasa arab. Tidak hanya itu, para wiraswastawan termasuk sektor pariwisata juga lebih memanfaatkan platform media dan rekreasi sebagai wajah baru hiburan virtual yang dapat mencakup berbagai golongan masyarakat berpenghasilan menengah maupun ke atas.

 

Bagaimana Suatu Produk Dikatakan Halal

Kewajiban umat muslim mengonsumsi produk halal, tidak hanya berupa produk yang berwujud (tangible) namun juga produk yang tidak berwujud (intangible). Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, mengatur bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk yang dimaksud adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Namun, bagaimana suatu produk dapat didefinisikan sebagai halal atau haram?. Dalam bahasa Arab, halal berarti yang dibolehkan atau yang diizinkan, sedangkan haram adalah yang tidak diperbolehkan atau yang dilarang. Al-Ghazali mengklasifikasikan produk haram menjadi dua macam. Pertama, haram lidzatihi dimana suatu produk dikatakan haram karena keadaan atau zat yang terkandung di dalamnya. Kategori kedua menyatakan bahwa suatu produk tergolong haram sebab faktor eksternal seperti cara memperolehnya atau cara pelaksanaanya, kategori ini biasa disebut haram lighairihi (Al-Qasimi, Jalaluddin, dikutip dalam Sucipto, 2014).

Untuk menandakan kehalalan produk itu sendiri dibutuhkan sertifikasi halal. Khan & Haleem (2016) menyatakan bahwa sertifikasi halal adalah proses sertifikasi atau menjamin produk yang memenuhi kaidah dan hukum syariah. Sertifikasi halal juga menjadi aspek penting dalam perkembangan industri halal, bahkan menjadi salah satu program utama dalam rangka penguatan halal value chain. Di Indonesia, sertifikasi halal menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bekerja sama dengan lembaga terkait seperti Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menerbitkan sertifikat halal. 

Untuk mendapatkan sertifikat halal, pertama-tama para pelaku harus mengajukan produknya ke BPJPH untuk nantinya diperiksa sesuai regulasi yang berlaku. Nantinya, BPJPH bersama dengan lembaga terkait akan memeriksa kesesuaian antara dokumen dan kenyataan di lapangan. Pemeriksaan ini ditujukan untuk melihat apakah kehalalan itu tetap terjaga selama seluruh proses supply chain hingga diterima ditangan masyarakat. Jika BPJPH dan lembaga terkait sepakat bahwa produk tersebut sesuai syariah, maka LPPOM MUI melalui lembaga fatwa akan menetapkan kehalalan produk dan BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal sebagai tanda bahwa produk tersebut sudah sesuai dengan syariah Islam.

Namun, sertifikasi halal yang tersedia saat ini masih terbatas pada produk saja bukan pada sistem. Sehingga, sektor-sektor jasa atau produk yang berbasis sistem masih belum bisa mendapatkan sertifikat halal. Pada akhirnya, umat muslim sendiri yang harus memilah dan mengidentifikasi berdasarkan substansi setiap produk. 

 

Hambatan Susah Masuknya Industri Kreatif ke Industri Halal

Walaupun industri kreatif secara umum sudah bisa tergolong halal oleh agama, beberapa sektor industri kreatif tidak bisa digolongkan sebagai industri halal karena terhalang oleh regulasi pemerintah. Pertama-tama, suatu produk bisa dikategorikan halal jika produk tersebut lolos sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia. Dampak dari sertifikasi halal sendiri ternyata cukup signifikan terhadap kenaikan penjualan suatu produk. Menurut Teten Masduki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, usaha dengan sertifikasi halal MUI mengalami peningkatan omzet rata-rata sebesar 8,53% (Puspaningtyas, 2020).

Permasalahan utama dari mendapatkan sertifikasi halal adalah biaya. Biaya sertifikasi halal berkisar sekitar Rp2,5 juta sampai Rp5 juta (Afroniyati, 2014). Perlu diingat bahwa ini adalah harga per produk dan bukan keseluruhan. Sehingga semakin banyak produk yang dibuat oleh produsen, biaya akan semakin besar. Masalah biaya ini tentu akan menjadi kendala bagi usaha-usaha yang sedang berjalan dengan tight budget, terutama bagi usaha mikro dan kecil. Tidak hanya harus memperkirakan biaya produksi, sekarang produsen juga harus mengeluarkan uang juga untuk mendapatkan sertifikasi halal. Bahkan, masalah pembiayaan ini diakui oleh drh. H. Sumarsongko, penanggung jawab kegiatan sertifikasi halal Kalimantan Timur (MUI, 2020). Beliau mengakui bahwa banyak pengusaha yang tidak sanggup membayar sertifikasi halal secara mandiri. 

Selain masalah dalam pembiayaan, proses sertifikasi halal sendiri masih dianggap rumit oleh beberapa pihak dan bahkan beberapa pihak kurang sadar akan pentingnya sertifikasi halal (Bappenas, 2018). Banyak perusahaan, terutama UMKM yang belum menganggap bahwa sertifikasi halal itu penting, terutama dari segi bagaimana masyarakat melihat produk mereka.

Masalah selanjutnya adalah meskipun Indonesia memiliki banyak populasi Muslim, Sebagian besar dari populasi Muslim tersebut masih menjadi konsumen dan bukan menjadi produsen dari industri halal (Brodjonegoro, 2019). Masalah ini dicetuskan dalam acara peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia pada tanggal 14 Mei 2019 oleh Prof Bambang Brodjonegoro, selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional pada saat itu.  Ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia belum memaksimalkan potensinya dalam mengembangkan industri kreatif di sektor halal. Selain itu, menurut beliau regulasi pemerintah mengenai perkembangan industri kreatif di sektor halal masih sangat kurang, bahkan bisa dibilang tumpang tindih. Terakhir, tingkat pemahaman masyarakat akan produk dan jasa halal masih rendah. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa sektor halal hanya terdiri dari perbankan syariah serta makanan dan minuman saja (Katadata, 2020). Padahal, industri kreatif juga bisa digolongkan kedalam sektor halal. Pakaian, kosmetik, media, dan berbagai industri kreatif lainnya juga seharusnya bisa digolongkan ke dalam sektor halal. Keterbatasan pengetahuan atau informasi masyarakat kepada sektor halal ini merupakan salah satu penghambat masuknya industri kreatif ke sektor halal.

 

Potensi Industri Halal Jika Industri Kreatif Masuk ke Industri Halal

Industri halal yang pertama kali dikembangkan oleh pemerintah dan yang sekarang merupakan sektor industri halal terbesar di Indonesia adalah sektor keuangan Syariah (Katadata, Industri Halal untuk Semua, 2020). Perkembangan sektor keuangan Syariah Indonesia juga berhasil menempati urutan pertama di dunia dengan skor 81,93 poin menurut Cambridge Institute of Islamic Finance. Tak hanya itu, sektor ekonomi Syariah berhasil menyumbangkan $3,8 miliar ke PDB, menarik $1 miliar investasi luar negeri, dan membuka 127 ribu lapangan kerja tiap tahunnya. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa sektor halal dan Syariah memiliki potensi yang besar dalam perekonomian negara. 

 

Grafik 1: Prediksi Pertumbuhan Populasi Muslim Dunia (Sumber: Pew Research Center)

 

Potensi besar tersebut dapat dikembangkan lagi jika industri kreatif ditambahkan ke industri halal. Menurut Pew Research Center Forum on Religion & Public Life, populasi muslim dunia akan mengalami peningkatan sebesar 35%. Ini berarti permintaan terhadap produk-produk halal akan mengalami peningkatan juga. Oleh karena itu, potensi industri kreatif harus bisa dimanfaatkan untuk mendukung sektor halal.

Seperti yang dituliskan di awal, tiap sektor industri kreatif memiliki potensi yang besar, terutama untuk sektor kuliner dan fashion. Untuk menjelaskan apa pengaruh industri kreatif terhadap kemajuan industri halal, potensi dari ketiga subsektor ini akan dijelaskan satu-persatu.

Kuliner bisa dibilang merupakan subsektor yang paling menjadi perhatian utama populasi muslim. Sertifikasi halal MUI bisa menjadi keunggulan kompetitif suatu produk karena sertifikasi halal MUI membuktikan bahwa produk tersebut sesuai hukum islam baik dalam higienis, sanitasi, dan keselamatan (Bappenas, 2018). Selain itu, sertifikasi halal MUI sudah diakui oleh 48 badan sertifikasi halal dunia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal menjadi suatu cara agar sektor kuliner Indonesia tidak hanya dipercaya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri.

Sumbangan subsektor Fashion terhadap PDB Indonesia cenderung stabil, yaitu sebesar 1,34%-1,35% tiap tahunnya (Bappenas, 2018). Selain itu, subsektor fashion muslim Indonesia sendiri di kancah dunia selalu mengalami perbaikan, ditunjukkan dengan Indonesia menempati posisi ke-2 di dunia dalam bidang fashion muslim. Sehingga bisa dipastikan jika industri halal lebih inklusif terhadap subsektor fashion akan terjadi pertumbuhan signifikan untuk sektor halal.

Tahun

Kontribusi terhadap PDB Indonesia (Dalam triliun rupiah)
2019 1.211*
2018 1.105 
2017 1.009
2016 922,59
2015 852

Tabel 1: Pertumbuhan Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap PDB Indonesia (Sumber : Laporan Kinerja Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2019)

 

Berdasarkan laporan kinerja Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) tahun 2019, diketahui bahwa kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Apabila industri halal dengan segala potensinya bisa memanfaatkan peluang ini maka akan tercipta sinergi yang luar biasa menguntungkan bagi kedua belah pihak. Mengingat pasar dari kedua industri ini sama-sama besar, maka sangat memungkinkan untuk mewujudkan sinergi antar keduanya. 

 

Solusi yang Bisa Dilakukan Pemerintah

Dengan seluruh potensi yang industri halal dapatkan jika industri kreatif masuk ke sektor halal, pemerintah harus mencari solusi untuk mengatasi hambatan masuknya industri kreatif ke sektor halal. Masalah paling utama yang harus diselesaikan adalah pembiayaan sertifikasi halal. Sertifikasi halal harus dimurahkan atau diberi subsidi agar para pelaku usaha dapat dengan mudah mendapatkan sertifikasi tersebut. Sejauh ini, pihak usaha yang mengalami kendala biaya bisa mendapatkan bantuan dari Pemda ataupun CSR perusahaan (MUI, 2020). Akan tetapi, alangkah lebih baiknya jika dari pemerintah dan MUInya sendiri bisa membantu meringkankan biaya sertifikasi, mengingat sejak tahun 2019 sertifikasi halal merupakan hal wajib yang harus dilakukan (Bappenas, 2018).

Pemerintah dan regulator perlu membuat regulasi yang sejalan dengan pengembangan standar halal produk sebagai salah satu strategi dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi Islam dunia, khususnya mengenai regulasi mengenai sertifikasi halal. Mengapa sertifikasi halal menjadi fokus dalam pengembangan industri halal? sebab sertifikat halal yang direpresentasikan dengan logo halal dapat mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ghadikolaei (2016) membuktikan bahwa logo halal mempunyai pengaruh positif pada pembelian konsumen, baik itu konsumen muslim maupun non-muslim. Sehingga, jika regulasi sertifikasi halal sudah baik maka akan lebih banyak sektor yang bisa dijangkau dengan industri halal.

Pemerintah juga harus mengambil peran dalam mengembangkan industri halal dari segi kebijakan dan kesadaran masyarakat. Untungnya, pemerintah Indonesia sudah sadar akan potensi industri halal dan sudah membuat kebijakan terkait pengembangan industri halal ini. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yang dibuat oleh Bappenas merupakan contoh nyata bentuk kepedulian pemerintah terhadap industri halal. Akan tetapi, perlu dipastikan bahwa rencana-rencana yang tertuang di masterplan tersebut dilaksanakan dengan baik. Selain itu, masyarakat Indonesia juga harus tahu bahwa pemerintah sangat mendukung perkembangan industri kreatif. Hal ini bisa dilakukan dengan cara seperti memberi subsidi kepada pelaku usaha kreatif, memberikan platform yang mendukung terbentuknya usaha kreatif, atau bahkan dengan sekedar pelatihan untuk masyarakat. Salah satu contoh program pemerintah yang sudah dilakukan adalah Halal Park yang dibuat pada tahun 2019 lalu (Amindoni, 2019). Halal Park dijadikan tempat oleh para pegiat usaha untuk memasarkan dagangannya dan diharapkan bisa menjadi tempat masyarakat memenuhi kebutuhan produk-produk Syariah. Akan tetapi, program-program seperti Halal Park ini harus dipastikan bisa berjalan secara berkelanjutan. 

 

Peran Masyarakat untuk Meningkatkan Industri Halal

Saat ini Industri halal tidak hanya diminati oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, akan tetapi negara-negara barat sudah melirik potensi pasar yang besar terkait permintaan produk halal. Hal ini disebabkan oleh banyaknya umat muslim dari penjuru dunia yang melakukan perjalanan ke negara-negara non-muslim seperti Jepang, Thailand, China, dan lainnya. Bahkan konsep halal produk menjadi perbincangan dunia sebab mendapatkan pengakuan sebagai patokan alternatif untuk keamanan, higienis, dan jaminan kualitas dari apa yang kita konsumsi. Sehingga, produk yang diproduksi sesuai kaidah halal dapat diterima dengan mudah oleh konsumen muslim maupun konsumen dari agama lain (Ambali & Bakar, 2014). Meskipun begitu masih terdapat rasa kekhawatiran dalam terjaminnya makanan dan fasilitas halal. Dengan demikian sektor pariwisata negara non-muslim merespon dengan baik dalam melengkapi fasilitas-fasilitas halal yang dibutuhkan oleh para wisatawan muslim dari asia tenggara maupun dari timur tengah. Mayoritas mereka lebih menyukai destinasi yang memiliki hotel sesuai syariah dengan sarapan halal dan mushola (Jia, X., & Chaozhi, Z, 2021). 

Jika dilihat dari permasalahan di atas, permintaan akan timbul akibat adanya suatu dorongan dari konsumen muslim yang merasa bahwa perlu dan pentingnya akan suatu sertifikasi halal dalam produk maupun pelayanan jasa. Suatu dorongan juga akan timbul dari gaya hidup atau kebiasaan konsumen muslim yang menaati dan mengikuti ajaran agama yang selalu menjadi landasan dalam mengonsumsi suatu produk dan jasa. Oleh sebab itu, peran masyarakat merupakan hal utama dalam terciptanya suatu bisnis maupun industri halal. Selain itu peran suatu organisasi, komunitas, tokoh agama, serta edukasi sangat penting dalam membangun awareness dalam diri masyarakat bahwa pentingnya mengonsumsi produk dan jasa berdasarkan ketentuan syariah. 

Masyarakat Indonesia janganlah hanya menjadi konsumen produk-produk halal. Sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia, Indonesia harus bisa memproduksi produk-produk halal sendiri dan tidak bergantung pada negara lain. Untuk mencapai hal itu, masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang sektor halal. Masyarakat harus tahu bahwa sektor halal tidak hanya terdiri dari keuangan syariah dan makanan minuman saja, tetapi juga beragam industri lainnya.

Namun, ini semua akan menjadi sia-sia apabila masyarakat tidak berpartisipasi dalam pengembangan industri halal. Masyarakat perlu mendorong industri halal untuk berkembang lebih luas lagi. Peran masyarakat tidak hanya menjadi produsen dan konsumen produk halal, tetapi juga turut serta mengawal pengembangan regulasi dan fatwa khususnya mengenai sertifikasi halal.

 

Kesimpulan dan Saran

Industri kreatif memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Umat muslim diharuskan patuh kepada perintah Allah Swt dan menjauhi larangan-Nya yaitu dengan mengkonsumsi barang halal dan menghindari barang haram. Oleh karena itu, produk-produk kreatif yang dibuat tidak hanya harus memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga harus diperbolehkan dalam agama. Industri kreatif juga sebenarnya tidak bertentangan dengan agama Islam karena agama Islam memerintahkan umatnya untuk berpikir kreatif serta memberi dampak positif ke masyarakat. Oleh karena itu,  industri kreatif bisa juga dijadikan bagian dari industri halal, yaitu kegiatan memproduksi barang dan jasa sesuai dengan syariat Islam.

Cakupan industri halal sangatlah luas, mulai dari makanan, pariwisata, fashion, kosmetik, media kreasi, dan lain lain. Untuk dapat didefinisikan sebagai produk halal, suatu produk harus memiliki sertifikasi halal yang diterbitkan oleh MUI. Kehalalan suatu produk harus dipastikan mulai dari seluruh proses supply chain hingga sampainya produk ke tangan masyarakat. Akan tetapi, sertifikasi halal yang tersedia sekarang masih belum bisa menilai kehalalan produk yang berbasis sistem. Hambatan-hambatan lain seperti mahalnya biaya sertifikasi, kurang pahamnya masyarakat kepada batasan halal haram dan sertifikasi halal, dan juga regulasi pemerintah yang cenderung tumpang tindih menjadi penghambat masuknya industri kreatif ke industri halal. Masalah-masalah ini sangat disayangkan mengingat industri kreatif akan memberikan sumbangsih yang besar terhadap perkembangan industri halal. Oleh karena itu, pemerintah harus berperan aktif dalam mengembangkan industri halal. Pemerintah harus membuat fatwa dan regulasi yang berpihak pada sektor yang belum terjangkau industri halal, mempermudah proses sertifikasi halal, memberikan bantuan dana untuk sertifikasi halal, dan membuat kebijakan yang bisa memajukan industri halal. Selain pemerintah, masyarakat juga harus turun berperan dalam memajukan industri halal dengan cara meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang sektor halal, mulai menjadi produsen produk halal, dan juga terus mengawal pengembangan regulasi dan fatwa.

Selain itu pemerintah selaku regulator dengan menggandeng beberapa lembaga seperti MUI dan KNEKS bersama-sama meningkatkan awareness masyarakat dengan membuat kebijakan yang baru-baru ini banyak diperdebatkan oleh berbagai kalangan masyarakat yaitu omnibus law. Dalam rangka mendukung industri halal, pemerintah sebelumnya telah menetapkan kebijakan pada pada UU NO. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 4 yang di dalamnya berbunyi “Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.” Yang dimaksud pada pasal ini yakni para pelaku usaha dalam skala besar/menengah/mikro/kecil juga diwajibkan memproduksi produk halal. Selain itu untuk menguatkan kebijakan ini, pemerintah telah mengeluarkan peraturan tambahan yaitu pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 4A yang di dalamnya memuat dorongan kepada Usaha Mikro dan Kecil untuk mendaftarkan produknya kepada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mengonsumsi suatu produk meskipun produk tersebut diproduksi oleh UMKM karena produk tersebut sudah tersertifikasi halal.

Masyarakat mempunyai peran yang tidak kalah penting dengan pemerintah dan regulator dalam mendorong pengembangan industri halal. Selain sebagai produsen dan konsumen produk halal, tetapi masyarakat juga berperan dalam mengawal setiap regulasi dan fatwa yang dikeluarkan supaya sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk senantiasa menjalani setiap regulasi dan fatwa yang dikeluarkan demi terwujudnya harapan bersama untuk memajukan industri halal khususnya di Indonesia. Sehingga, diperlukan sinergi antara pemerintah, regulator, serta masyarakat untuk bersama-sama saling menyokong dan mendukung peran masing-masing dalam pengembangan industri halal.

Wallahua’lam bisshowaab

 

Referensi:

 

Afroniyati, L. (2014). Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik, 37-50.

Al-Qasimi, Jalaluddin, Mau’idhah al-Mukminin min Ihya’ ‘Ulum al-Din, Dar al-Fikr, Beirut, 1995.

Ambali, A. R., & Bakar, A. N. (2014). People’s Awareness on Halal Foods and Products: Potential Issues for Policy-makers. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 121, 3–25. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1104

Amindoni, A. (2019, Mei 18). Industri halal: sekadar label atau gaya hidup? Retrieved from BBC Indonesia: https://www.bbc.com/indonesia/majalah-4829177

Badan Ekonomi Kreatif. (2020). Laporan Kinerja Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2019. Retrieved from Kemenparekraf : https://www.kemenparekraf.go.id/asset_admin/assets/uploads/media/pdf/media_1598879701_BUKU_BEKRAF_28-8-2020.pdf

Bappenas. (2018). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. 54-55.

Bashir, A.M. (2019), “Effect of halal awareness, halal logo and attitude on foreign consumers’ purchase intention”, British Food Journal, Vol. 121 No. 9, pp. 1998-2015. https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2019-0011

Brodjonegoro, B. (2019). LAPORAN. PELUNCURAN MASTERPLAN EKONOMI SYARIAH INDONESIA (pp. 1-4). Jakarta: KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH.

DCMS. (2001, April 9). Creative Industries Mapping Documents 2001. Retrieved from GOV.UK:https://www.gov.uk/government/publications/creative-industries-mapping-documents-2001

Fischer, J. (2012). Branding halal: A photographic essay on global Muslim markets (Respond to this article at http://www.therai.org.uk/at/debate). Anthropology Today, 28(4), 18-21. doi:10.1111/j.1467-8322.2012.00886.x

Ghadikolaei, F.S. (2016), “The effect of halal signs and symptoms on consumers’ purchase intention in Muslim and non-Muslim countries-a review”, International Journal of Business and Management Invention, Vol. 5 No. 7, pp. 44-49.

Hayat, R., Butter, F. D., & Kock, U. (2012). Halal Certification for Financial Products: A Transaction Cost Perspective. Journal of Business Ethics, 117(3), 601-613. doi:10.1007/s10551-012-1534-9

Jia, X., & Chaozhi, Z. (2021). Turning impediment into attraction: A supplier perspective on Halal food in non-Islamic destinations. Journal of Destination Marketing & Management, 19, 100517. doi:10.1016/j.jdmm.2020.100517

Katadata. (2020, April 17). Industri Halal untuk Semua. Retrieved from Katadata: https://katadata.co.id/timpublikasikatadata/analisisdata/5ea3a73811d32/industri-halal-untuk-semua

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2020). Ekonomi Islam Global Laporan 2020/2021 Ringkasan Eksekutif Tumbuh Dalam Ketidak-Pastian. DinarStandard

Kemenparekraf. (2020). Subsektor Ekonomi Kreatif. Retrieved from Kemenparekraf: https://kemenparekraf.go.id/layanan/Subsektor-Ekonomi-Kreatif

Khamasasyiah et al. (2015). Ubud Islamic Food Addict sebagai Bentuk Inovasi Ekspansi UMKM Syariah di Indonesia. Jurnal Syariah

Khan, M. I., & Haleem, D. A. (2016). Understanding “Halal” and “Halal Certification & Accreditation System”- A Brief Review. Saudi Journal of Business and Management Studies, 1, 32-42.

Konety, N., Purnama, C., & Rosyana Rachmawati Amantjik, F. (2019). Securitisation of Halal Issue in Southeast Asia Region: Comparative Studies in Thailand and Indonesia. In Central European Journal of International and Security Studies (Vol. 13, Issue 4).

Kurniawan, A. (2021, April 06). Bangga, Indonesia Jadi Inisiator Tahun Internasional Ekonomi Kreatif Dunia. Retrieved from Kompas: https://travel.kompas.com/read/2021/04/06/160148227/bangga-indonesia-jadi-inisiator-tahun-internasional-ekonomi-kreatif-dunia?page=all

Masjiduna.com Referensi Berita Islam Indonesia. (n.d.). Masyarakat Pesantren Dorong Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Retrieved from https://masjiduna.com/1089-2/

MUI. (2020, Agustus 7). Dana Subsidi Jadi Solusi Biaya Sertifikasi Halal bagi UMK. Retrieved from Halal MUI: https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/dana-subsidi-jadi-solusi-biaya-sertifikasi-halal-bagi-umk

Prakoso, J. P. (2021, Maret 09). Industri Kreatif bisa Jadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Retrieved from Bisnis : https://ekonomi.bisnis.com/read/20210309/9/1365918/industri-kreatif-bisa-jadi-penopang-pertumbuhan-ekonomi-nasional

Puspaningtyas, L. (2020, Oktober 20). Menkop: Sertifikasi Halal Tingkatkan Omzet Penjualan UMKM. Retrieved from Republika: https://www.republika.co.id/berita/qihl8d383/menkop-sertifikasi-halal-tingkatkan-omzet-penjualan-umkm

Santosa, L. W. (2021, April 08). Pemerintah dorong kolaborasi lintas sektor kuatkan industri halal. Retrieved from https://www.antaranews.com/berita/2088798/pemerintah-dorong-kolaborasi-lintas-sektor-kuatkan-industri-halal

Sucipto, S. (2012). Halal dan haram menurut Al-Ghazali dalam kitab Mau’idhotul Mukminin. ASAS, 4(1).

Umar, I. K., L-Mubarakfuri, S. A., & Al-Atsari, A. I. (2006). Shahih tafsir Ibnu Katsir Jilid 1. Pustaka Ibnu Katsir.

UNCTAD. (2008). The Challenge of Assessing the Creative Economy:towards Informed Policy-making. Creative Economy Report.

Zuliyati. (2015). Pengembangan Industri Kreatif Pigura Kaligrafi Menuju Pasar Global, Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, Universitas Muria Kudus. Vol 4. Nomor 3