Kuda Hitam: Mampukah Sektor Filantropi Menyelamatkan Indonesia dari Resesi Ekonomi?

Oleh: Muhammad Ghithrif Gustomo Putra (Ilmu Ekonomi Islam 2019), Juara 3 Open Submission I-Share

Hampir dua tahun Indonesia berjuang mengatasi pandemi COVID-19. Berbagai kebijakan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah telah dilakukan untuk mencegah penyebaran virus lebih lanjut. Pandemi COVID-19 telah membawa pengaruh yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi. Masyarakat yang semula bekerja di kantor kini sebagian besar harus bekerja dari rumah. Pelajar dan mahasiswa yang semula belajar di kelas kini harus menyesuaikan diri dengan pembelajaran jarak jauh/daring.

Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 sangat besar bagi Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonsia triwulan II-2020 terhadap triwulan II-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32 persen (y-on-y). Terhadap triwulan sebelumnya, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,19 persen (q-to-q). Sektor yang paling terdampak adalah sektor transportasi dan penerbangan. Sektor ini tercatat mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 30,84 persen.  Selain itu, kontraksi ekonomi yang turut terjadi di banyak negara sangat memengaruhi volume ekspor dan impor Indonesia. Komponen Ekspor Barang dan Jasa serta Impor Barang dan Jasa triwulan II-2020 terhadap triwulan II-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar 11,66 persen dan 16,96 persen.

Penurunan komponen permintaan agregat akan berakibat pada menurunnya tingkat pendapatan masyarakat. Apabila tingkat pendapatan masyarakat menurun, sangat mungkin terjadi penambahan jumlah penduduk miskin. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan BPS yang mengatakan bahwa pada Maret 2020, terjadi peningkatan penduduk miskin sebanyak 1,63 juta orang dibandingkan periode September 2019. Peningkatan penduduk miskin ini terjadi salah satunya karena diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona (COVID-19). Dengan diberlakukannya PSBB, volume transaksi perekonomian masyarakat akan berkurang sehingga turut memengaruhi pendapatan pelaku ekonomi. Bahkan, tidak sedikit perusahaan yang merumahkan sebagian besar karyawannya untuk menekan biaya gaji dan overhead perusahaan.

Patut diakui bahwa penurunan pendapatan dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, kita tidak boleh mencerna fakta ini mentah-mentah. Meskipun seluruh lapisan masyarakat mengalami penurunan pendapatan, penurunan pendapatan terbesar dirasakan oleh masyarakat yang berada pada golongan ekonomi menengah-kebawah. Alasannya sederhana. Mereka biasanya hanya memiliki satu sumber penghasilan (stream of income) sehingga ketika sumber penghasilan ini terganggu, pendapatan mereka menurun secara drastis. Sebaliknya, golongan ekonomi menengah-keatas yang lebih melek ekonomi memiliki sumber penghasilan aktif dan pasif. Meskipun penghasilan aktif mereka terdisrupsi, mereka masih mendapatkan penghasilan dari transaksi di pasar modal, bisnis online, dll. Ironisnya, mayoritas penghasilan pasif masyarakat menengah-keatas lebih besar daripada penghasilan aktifnya sehingga adanya pandemi COVID-19 hanya memberikan sedikit dampak terhadap penurunan kesejahteraan mereka.

Kombinasi dari penurunan pendapatan masyarakat ekonomi menengah-kebawah dan kuatnya perekonomian masyarakat menengah-keatas akan menghasilkan jurang ketimpangan yang sangat besar, bahkan apabila kondisi pandemi telah berakhir. Hal ini lagi-lagi terbukti oleh BPS yang menyatakan bahwa pada Maret 2020, gini ratio menjadi 0,381 (naik 0,001 poin dibandingkan September 2019).

Masalah penurunan pendapatan dan peningkatan ketimpangan mengindikasikan bahwa negara kita belum dapat dikatakan merdeka secara ekonomi. Kedua masalah tersebut menjadi lampu kuning bahwa mungkin saja negara kita akan diterjang badai resesi sebagimana yang telah dialami oleh negara-negara lain. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia beserta berbagai lembaga terkait telah mengeluarkan stimulus fiskal dan moneter yang jumlahnya tidak sedikit untuk menyelamatkan Indonesia dari jurang resesi.

Apabila kita lihat dari sisi fiskal, defisit APBN tahun ini akibat COVID-19 sebesar Rp1.028,5 triliun. Angka ini 20,58 persen lebih tinggi dari proyeksi defisit APBN sebelumnya yang hanya sebesar Rp852,9 triliun. Secara makroekonomi, tidak ada yang salah dengan defisit ini karena penyelamatan ekonomi dapat dilakukan dengan stimulasi permintaan agregat dengan meningkatkan stimulus fiskal. Selain itu, rasio utang terhadap GDP kita masih dalam kategori aman, yaitu 36,5 persen (April 2020).  Namun, tingginya tingkat utang akan menempatkan negara kedalam resiko default/gagal bayar. Apalagi tidak seluruh utang kita dalam mata uang rupiah sehingga nilai utang sangat rentan terkoreksi akibat perubahan kurs rupiah di pasar valas.

Dari sisi moneter, Bank Indonesia telah melakukan pemangkasan BI 7-day (Reverse) Repo Rate menjadi 4,00% (per 16 Juli 2020). Selain itu, dilakukan pula Quantitative Easing atau penyuntikan likuiditas ke pasar uang dan perbankan sebesar Rp614,8 triliun (per Sabtu, 27 Juni 2020). Pada Mei 2021, bank Indonesia secara agresif menggunakan pelonggaran kuantitatif meskipun suku bunga acuan masih efektif digunakan. Lagi-lagi tidak ada yang salah dengan dua kebijakan tersebut. Hanya saja, penurunan suku bunga dan pelonggaran kuantitatif akan semakin membatasi gerak Bank Indonesia dalam memengaruhi perekonomian melalui kebijakan moneter. Hal ini pernah terjadi di Jepang yang mengalami jebakan likuiditas.

Berdasarkan dua contoh tersebut, dapat dilihat bahwa pemerintah telah berupaya memaksimalkan sektor fiskal dan moneter untuk memengaruhi perekonomian agar terhindar dari resesi. Sebenarnya, masih ada satu sektor lagi yang dapat digenjot pemerintah. Sektor tersebut adalah sektor sosial/filantropi. Sayangnya, sektor ini masih kerap kali dianggap sebagai kuda hitam karena dipersepsikan sebagai sektor informal yang dampaknya tidak begitu besar terhadap perekonomian.

Meskipun sektor filantropi bukanlah sektor resmi pemerintah, bukan berarti sektor ini tidak dapat menyelamatkan Indonesia dari jurang resesi. Sebagai contoh, di sektor ini terdapat berbagai macam instrumen seperti zakat, infaq, sedekah, transfer payment, society safety net, dll. Karena sifatnya yang sukarela, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang mendorong insentif masyarakat untuk berkontribusi. Apakah sektor ini benar-benar dapat menyelamatkan Indonesia dari jurang resesi? Tentu saja bisa! Dengan adanya donasi dari masyarakat yang kaya kepada masyarakat miskin, terjadi peningkatan konsumsi masyarakat miskin sehingga mereka berkontribusi terhadap peningkatan permintaan agregat. Peningkatan permintaan agregat inilah yang akan menyelamatkan Indonesia dari jurang resesi. Tidak hanya itu, peningkatan permintaan agregat dari sektor filantropi memiliki perbedaan dari peningkatan permintaan agregat melalui stimulus fiskal dan moneter. Kita tidak perlu khawatir terlilit utang atau jebakan likuiditas apabila sektor filantropi ini kita optimalkan untuk mendorong permintaan agregat. Tujuan akhir (menyelamatkan Indonesia dari jurang resesi) sama-sama tercapai namun dengan efek jangka panjang yang berbeda.

Selain itu, lembaga filantropi yang ada di masyarakat baik formal maupun informal lebih mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya sehingga dengan memanfaatkan sektor ini, penyerahan bantuan dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran serta menghindarkan resiko moral hazard dan adverse selection. Betapa sering kita mendengar bahwa ada golongan masyarakat yang sebenarnya mampu secara ekonomi namun tetap menerima bantuan sosial dari pemerintah karena adanya akses yang mereka miliki ke aparat pemerintahan. Ironisnya, masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah yang seharusnya mendapatkan prioritas terdepan dalam pemulihan ekonomi justru kerap kali tidak mendapatkan bantuan tersebut . Kebijakan berbasis pengeluaran agregat yang salah sasaran tetap akan meningkatkan permintaan agregat perekonomian karena secara umum, komponen konsumsi akan meningkat. Namun, ketimpangan distribusi pendapatan yang dicirikan oleh rasio gini juga turut meningkat. Tentu di kala pandemi, kita tidak menginginkan terjadinya peningkatan ketimpangan pendapatan di masyarakat, terlebih karena adanya error dalam eksekusi kebijakan.

Kemudian apabila kita bandingkan dari perilaku konsumsi, masyarakat ekonomi menengah-keatas memiliki marginal propensity to consume (MPC) yang lebih kecil daripada masyarakat ekonomi menengah-kebawah sehingga apabila kita menarik 1 rupiah dari masyarakat kaya untuk diberikan kepada masyarakat miskin, total kesejahteraan ekonomi secara umum akan tetap meningkat. Perekonomian berbasis filantropi adalah perekonomian yang tidak hanya ideal secara teori ekonomi, namun juga sesuai dengan maqashid syariah. Keunikan dari sektor filantropi adalah harta yang diedarkan ke masyarakat justru akan semakin brerkembang sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Sebaliknya, harta yang cenderung ditahan akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Keberhasilan sektor ini sangat dipengaruhi oleh sejauh apa pemerintah berkomitmen untuk menggenjotnya. Sebagaimana COVID-19 telah mentransformasi kehidupan kita, pemerintah harus mentransformasi paradigma mengenai upaya penyelamatan negara agar tidak hanya berfokus pada sektor moneter dan fiskal saja karena peluang di sektor filantropi masih terbuka lebar bagi Indonesia. Sebagai contoh, dari potensi zakat Rp230 triliun (menurut Badan Amil Zakat Nasional), baru Rp8 triliun yang terealisasi. Bayangkan saja apabila Rp230 triliun ini diinjeksikan untuk mendorong permintaan agregat.  Permintaan agregat yang meningkat akan lebih dari Rp230 triliun karena adanya multiplier effect. Tentu kita tidak perlu berhutang kesana-kemari dan membatasi kebijakan moneter kita. Nilai Rp230 triliun ini belum termasuk potensi dari infaq, sedekah, dan wakaf yang tentu nilainya tidak bisa disepelekan.

Yang tidak kalah penting adalah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Apabila masyarakat percaya kepada pemerintah, tentu mereka akan senang hati mengeluarkan dananya untuk diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Dalam perekonomian berbasis filantropi, kepercayaan pemerintah dan masyarakat adalah dua hal mutlak yang diperlukan. Kepercayaan investor terhadap resiliensi sistem keuangan dari terpaan krisis akan meyakinkan mereka untuk menanamkan dananya di Indonesia, meskipun dalam kondisi pandemi. Secara otomatis, komponen investasi perekonomian akan ikut tergenjot sehingga mendorong permintaan agregat dan output secara simultan.

Lalu kapan sebaiknya sektor filantropi digunakan? Secepatnya! Sembari memperbaiki dan mengevaluasi kekurangan yang ada, instrumen filantropi yang pada umumnya tidak asing di masyarakat dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan agregat. Apalagi saat ini adalah masa-masa majunya teknologi dan informasi yang memungkinkan eksekusi kebijakan berjalan dengan lebih efektif, efisien, dan transparan. Potensi permintaan agregat yang terseraptentu akan lebih besar jika kita mempertimbangkan network externality dalam penggunaan internet.

Pandemi COVID-19 adalah pandemi yang membutuhkan penyelesaian secara komprehensif dan menyeluruh. Sektor fiskal dan moneter yang digaungkan oleh ekonom Keynesian untuk membantu perekonomian keluar dari resesi tentu memiliki batasan sehingga berpotensi kurang efektif dalam mengatasi permasalahan yang timbul. Indonesia tidak boleh gengsi memanfaatkan potensi sektor yang selama ini dianggap sebagai kuda hitam dalam upaya penyelamatan negara di kala krisis.

Sekarang adalah saat yang tepat untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu terhindar dari resesi dengan mengoptimalkan potensi sektor filantropinya. Dengan demikian, negara kita akan lebih berdaulat secara ekonomi karena tidak melulu tergantung dari pembiayaan luar negeri. Kita sudah terkena virus COVID-19, jangan sampai kita terkena virus resesi ekonomi. Jayalah Indonesiaku, Maju Terus Pantang Mundur!

 

Referensi

Bi.go.id. 2020. BI 7-Day Reverse Repo Rate Turun 25 Bps Menjadi 4,00%:Bersinergi Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional – Bank Sentral Republik Indonesia. [online] Available at: <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_225220.aspx> [Accessed 19 August 2020].

Bps.go.id. 2020. Badan Pusat Statistik. [online] Available at: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html> [Accessed 19 August 2020].

Kurniati, D., 2020. Efek Corona, Angka Rasio Gini Indonesia Naik Jadi 0,381. [online] Efek Corona, Angka Rasio Gini Indonesia Naik Jadi 0,381. Available at: <https://news.ddtc.co.id/efek-corona-angka-rasio-gini-indonesia-naik-jadi-0381-22373#:~:text=JAKARTA%2C%20DDTCNews%E2%80%94Badan%20Pusat%20Statistik,gini%20September%202019%20sebesar%200%2C380.> [Accessed 19 August 2020].

Media, K., 2020. BPS: Dampak Covid-19, Penduduk Miskin Naik Jadi 26,42 Juta Orang Halaman All – Kompas.Com. [online] KOMPAS.com. Available at: <https://money.kompas.com/read/2020/07/15/150436926/bps-dampak-covid-19-penduduk-miskin-naik-jadi-2642-juta-orang?page=all#:~:text=Whats%20New ,BPS%3A%20Dampak%20Covid%2D19%2C%20Penduduk%20Miskin%20Naik,Jadi%2026%2C42%20Juta%20Orang&text=%22%20Penduduk%20miskin%20naik%201%2C63,15%2F7%2F2020).> [Accessed 19 August 2020].

Putri, C., 2020. Punya Potensi Rp 230 T, Zakat Yang Terkumpul Baru Rp 8 T. [online] cnbcindonesia.com. Available at: <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20191113142052-29-114977/punya-potensi-rp-230-t-zakat-yang-terkumpul-baru-rp-8-t> [Accessed 19 August 2020].

Sembiring, L., 2020. Defisit APBN 2020 Naik Lagi Jadi 6,27% Atau Rp 1.028 T. [online] news. Available at: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200518154429-4-159292/defisit-apbn-2020-naik-lagi-jadi-627-atau-rp-1028-t> [Accessed 19 August 2020].