,

Gerakan Nasional Wakaf Uang: Transformasi Wakaf Dalam Upaya Optimalisasi

Oleh: Nuruddin Asyifa (Bisnis Islam 2020), Staf Departemen Kajian IBEC FEB UI 2021

Wakaf berupa harta tidak bergerak (fisik), seperti tanah, bangunan, ataupun infrastruktur sudah sering didengar dan dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia. Padahal, jenis wakaf tidak hanya itu saja, salah satu contoh jenis wakaf lainnya adalah wakaf uang. Menurut pengertian Fatwa MUI tahun 2002, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk surat-surat berharga.

Secara normatif (standar evaluatif) dan yuridis (kekuatan hukum), wakaf uang mempunyai landasan yang kuat, baik dari dalil agama maupun dari legitimasi peraturan perundang-undangan. Banyak sekali landasan hukum dalam Islam yang menjelaskan mengenai anjuran berwakaf, salah satunya adalah Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 267, Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Beberapa ulama dan mazhab ada yang memperbolehkan wakaf uang dan sebagian lagi tidak memperbolehkan adanya wakaf uang. Seperti, mazhab Syafi’i dan Hambali yang berpendapat bahwa wakaf dinar dan dirham tidak diperbolehkan karena itu akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit mengekalkan zatnya. Di samping itu, uang juga tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan merubah fungsi uang sebagai standar nilai harga. Akan tetapi, berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 32 tahun 2002 tentang wakaf, hukum dari wakaf uang ini adalah jawaz (boleh) jika hanya disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i dan nilai pokok wakaf uang ini dijamin kelestariannya, tidak dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Berdasarkan sejarah Islam, istilah wakaf uang sebenarnya memang belum dikenal pada zaman Rasulullah. Wakaf uang (cash waqf) baru dipraktikkan sejak awal abad kedua Hijriyah. Iman Az-Zuhri, salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadits, memfatwakan dan menganjurkan wakaf dinar dan dirham sebagai upaya dalam pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Seiring berkembangnya zaman, wakaf uang mulai familiar di masyarakat dan luar negeri, seperti Turki. Negara tersebut melakukan wakaf uang sejak abad ke 15 yang mayoritas mengikuti mazhab Hanafi. Penelitian yang dilakukan oleh Profesor Murat Cikazca (2004) mengungkapkan bahwa hasil dari wakaf uang berhasil mengoptimalisasi pendidikan, kesehatan, dan kegiatan lainnya. Berdasarkan rujukannya juga, wakaf uang biasanya merujuk pada cash deposits di lembaga-lembaga keuangan seperti bank dimana wakaf uang tersebut biasanya diinvestasikan pada profitable business activities. Kemudian, keuntungan dari hasil investasi tersebut digunakan kepada segala sesuatu yang bermanfaat secara sosial keagamaan.

Pada tanggal 25 Januari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Indonesia. Kebijakan ini merupakan salah satu terobosan yang menandai dimulainya transformasi pelaksanaan wakaf secara lebih luas dan modern. Peluncuran GNWU adalah wujud dukungan untuk merealisasikan potensi wakaf nasional di masyarakat secara luas sehingga menjadi gerbang awal menggelorakan ekonomi syariah menuju pusat dunia.

“Bagaikan suatu rumah tangga yang sudah tidak kuat membiayai hidup rumah tangganya sehingga mencari cincin kawin untuk digadai atau bahkan dijual” pandangan masyarakat saat pertama kali mendengar adanya peluncuran gerakan nasional wakaf uang di Indonesia. Defisit APBN dan resesi yang dialami Indonesia membuat beberapa masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap kebijakan tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan total penerimaan Indonesia mengalami penurunan sebesar 13,11%, pada tahun  2019 sebesar Rp1.995,13 lalu pada tahun 2020 turun menjadi Rp1.698,65 triliun. Akibat pandemi Covid-19, utang pemerintah dan defisit anggaran juga semakin besar, alhasil hingga Januari 2021 rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 40,28% dengan rasio defisit anggaran sepanjang Januari 2021 terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 0,26% (Pamungkas, 2021).

Peluncuran GNWU tahun ini merupakan upaya dukungan pemerintah untuk memayungi berbagai inisiatif gerakan masyarakat terhadap wakaf uang serta menjadi momentum percepatan penguatan literasi, partisipasi, dan kebermanfaatan wakaf uang untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengurangi ketimpangan sosial (Hadiningdyah, 2021). Pemerintah juga berencana untuk menjadikan GNWU sebagai brand syariah nasional dari produk filantropi ekonomi Islam untuk mempersiapkan ekonomi syariah Indonesia menjadi rujukan kelas dunia (Purnamasari, 2021). Program pengembangan ekonomi syariah yang lebih masif yaitu dengan GNWU juga tidak hanya sekadar meningkatkan literasi dan edukasi, tetapi juga memperkuat rasa kepedulian dan solidaritas sosial untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Gambar 1 Model Pengelolaan Wakaf Uang

Sumber:  Badan Wakaf Indonesia 2020

Dalam pengelolaannya, wakaf uang diintegrasikan melalui berbagai sistem modern dan lembaga keuangan syariah yang telah ada. Berdasarkan skema efektif dari wakaf uang, wakif (pewakaf) tidak boleh langsung menyerahkan wakaf uang kepada nazhir (pengelola wakaf), tetapi harus melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) terlebih dahulu. Kemudian, nazhir bertugas untuk menginvestasikan wakaf sesuai syariah dengan satu syarat yaitu nilai nominal uang yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Adapun hasil dari investasi dialokasikan untuk upah nazhir (maksimal 10% dari keuntungan investasi) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90% dari keuntungan investasi). Investasi kemudian akan disalurkan ke dalam sektor investasi finansial (seperti pasar uang dan pasar modal) dan investasi di sektor riil/proyek.

Alasan dan pernyataan dukungan di atas memang terlihat sempurna. Apalagi ketika kita melihat dari kacamata kebijakannya dapat berdampak luas bagi negara dan masyarakat. Namun, beberapa masyarakat menilai kebijakan peluncuran ini menjadi kecurigaan sebagai alokasi program pembangunan pemerintah apalagi pengelolaan aset wakaf ini sangat berpotensi menimbulkan fraud dan moral hazard.

Pasalnya, baru-baru ini publik cukup dikejutkan dengan kasus korupsi yang terjadi pada periode kedua jokowi. Seperti, kasus korupsi menteri sosial atas penyuapan bantuan sosial. Kasus korupsi bansos merupakan salah satu kasus moral hazard menteri sosial. Bagaimana mungkin saat kondisi serba sulit seperti sekarang, masih ada pejabat yang mencari keuntungan di atas penderitaan orang banyak dan dana sosial kemasyarakatan. Sebenarnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, juga sudah memperingatkan sebelumnya bahwa dana bantuan sosial ini potensial untuk dikorupsi. KPK telah mengidentifikasi empat potensi korupsi yang salah satunya adalah potensi korupsi filantropi/sumbangan dana pihak ketiga (Firli Bahuri, 2020). Dengan demikian,  masyarakat kurang mempercayai pemerintah yang berpotensi melakukan moral hazard dalam kebijakan wakaf uang ini.

Gambar 2 Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2015-2020 dan Top 10 Tren Penindakan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Tahun 2020

Sumber: Indonesia Corruption Watch 2020

Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch tahun 2020, kinerja penindakan kasus korupsi sepanjang tahun 2020 juga masih rendah yaitu hanya mencapai 20% dari semua kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya angka korupsi di Indonesia cenderung menurun sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, akan tetapi nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi meningkat. Kendala lain yang dihadapi oleh masyarakat sebagai pelapor adalah minimnya informasi mengenai penindakan kasus korupsi yang masuk dalam tahap penyidikan. Secara tren, penindakan kasus korupsi sektor anggaran desa menempati peringkat pertama, hingga sektor sosial kemasyarakatan sudah menempati posisi kesepuluh. Mengingat wakaf uang ini termasuk sektor sosial kemasyarakatan, implikasi tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan wakaf uang ini dinilai masyarakat cukup kontras dan rentan korupsi jika segi pengawasan pengelolaan anggaran pemerintah setiap tahun semakin melemah.

Dewasa ini kita juga seringkali mendengar adanya informasi bahwa negara kita memiliki fiscal space (pengeluaran diskresioner negara yang salah satunya untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur) yang terbatas. Kondisi demikian mengakibatkan pemerintah tidak memiliki keleluasaan gerak dalam merencanakan dan mendorong pembangunan di Indonesia. Banyak pihak berpendapat bahwa salah satu sebab terbatasnya fiscal space tersebut adalah karena realisasi penerimaan negara yang yang masih belum sebanding dengan potensi penerimaan yang seharusnya diterima (Voice Of Informatics, 2020).

Kondisi umat Islam di tanah air membutuhkan dakwah bil al-mal (melalui harta), seperti infaq untuk membangun masjid, shadaqah, sumbangan anak yatim-piatu, zakat, dan wakaf. Banyak masalah yang harus diselesaikan melalui kerja nyata, terutama pada saat perekonomian bangsa Indonesia terpuruk dihajar resesi akibat pandemi Covid-19. Sementara, sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak, bea masuk, pajak ekspor berkurang drastis karena dunia usaha masih mengalami kelumpuhan.

Pada akhirnya, beberapa masyarakat beranggapan bahwa pemerintah mengajak umat Islam berkontribusi dalam pembangunan melalui dana wakaf untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan pemerintah yang berpotensi mengurangi nilai pokok uang itu sendiri. Sebab, pokok harta wakaf ini harus tetap terjaga fisiknya dan hanya, hasil kelolaannya saja yang dapat dialokasikan untuk kemaslahatan umum yang lebih membawa nilai tambah dan efek berantai pada ekonomi nasional.

Secara risiko, sebenarnya semua wakaf pun memiliki risiko masing-masing di dalam pengelolaannya. Wakaf tanah memiliki risiko yaitu kegagalan dalam pengelolaan tanah, sedangkan risiko gagal pada pengelolaan wakaf uang yaitu dapat hilang nilai pokoknya. Sampai sekarang wakaf uang juga belum optimal pengumpulannya, maka perlu juga menyeleksi dan menjaga kredibilitas nazhir yang harus benar-benar dapat memastikan tetap terjaganya nilai pokok wakaf uang dan adanya keuntungan dari pengelolaan aset. Selain itu, wakaf uang memiliki tantangan lain yang cukup banyak, seperti pengetahuan masyarakat mengenai wakaf uang masih sangat terbatas, riset dan pengembangan teknologi yang belum optimal dalam proses pemanfaatan bisnis wakaf, perlunya berbagai penyempurnaan pada regulasi, terbatasnya peran dukungan BWI, dan masih terdapat sentimen negatif terhadap GNWU. Wakaf uang sebenarnya lebih menarik dari zakat, infak, dan sedekah karena terdapat tanggung jawab menjaga nilai jariyahnya sehingga wakaf uang ini seharusnya dikelola juga oleh lembaga yang benar-benar berpengalaman dan terpercaya. Jika tidak, maka dapat mengkhawatirkan hilangnya aset dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap wakaf uang.

Oleh karena itu, kebijakan GNWU harus berefleksi dari negara lain seperti Arab Saudi, Yordania, Turki, Bangladesh, Mesir, dan Malaysia yang telah menerapkan wakaf uang dengan baik sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah kemiskinan dan kepentingan negara (Havita, 2014). Dalam penerapannya, negara-negara yang telah sukses dalam pelaksanaan wakaf uang memiliki lembaga khusus untuk mengelola wakaf yang setingkat dengan kementerian sehingga terjaga penerapan kebijakan wakaf uang ini dengan baik.

Kemudian, bukan hanya negara muslim saja yang telah menerapkan wakaf uang, tetapi negara tetangga kita yang minoritas muslim seperti Singapura juga sudah menerapkannya. Singapura sangat semangat menyukseskan dalam pengembangan harta wakaf uang, hal tersebut terlihat dari pengelolaan wakafnya yang dilakukan secara maksimal. Banyak aset wakaf mereka yang tidak hanya bermanfaat bagi kaum yang membutuhkan, tetapi juga menyokong perekonomian negara bahkan penyalurannya hingga ke luar negeri. Sebagai contoh, pada tahun 2014 telah disalurkan untuk penerima manfaat wakaf sebanyak S$2.823.223 dan dari jumlah tersebut, sebanyak S$355.021 telah disalurkan ke luar negeri.

Berbeda dengan Bangladesh, Bangladesh memanfaatkan wakaf uang sebagai pengganti peran pajak melalui penerbitan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang dapat dibeli masyarakat umum untuk pendanaan proyek-proyek sosial dalam upaya bangkit dari jerat kemiskinan. Wakaf Uang Bangladesh telah dikelola oleh Social Islami Bank Limited (SIBL) yang mengembangkan pasar modal sosial pada sektor voluntary. Sistem wakaf uang Bangladesh membuka peluang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat uang tersebut, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda seperti pemeliharaan harta-harta wakaf itu sendiri, investasi yang strategis untuk menghapuskan kemiskinan, dan menangani ketertinggalan di bidang ekonomi serta bidang pendidikan, riset, dan kesehatan.

Lalu, seperti apa pengelolaan wakaf uang pada kebijakan GNWU dan bagaimana strategi wakaf uang dalam optimalisasi potensi wakaf uang yang sangat besar tersebut? Berdasarkan laporan kementerian keuangan, Indonesia ternyata mengelola wakaf uang hanya diatur oleh satu direktorat di bawah Kementerian Agama (selaku pengawas). Selain kementerian agama, lembaga lain yang terkait dengan dengan pengelolaan wakaf uang adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku regulator sekaligus pengelola dana wakaf (nazhir) dan Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKS PWU) sebagai penghubung.

Paradigma baru wakaf uang yang kini dikembangkan berupaya mempromosikan keabadian manfaat wakaf, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf, kompetensi dan tanggung jawab pengelola wakaf, serta orientasi pada keadilan sosial. Indonesia yang notabene dikenal sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia dan memiliki potensi filantropi sangat besar, sudah saatnya kita menerapkan praktik pengelolaan wakaf yang transparan, profesional, kredibel, bisa dipercaya, dan memiliki dampak ekonomi umat Islam mengingat secara potensi filantropi Islam sangat besar. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2020, potensi wakaf uang di Indonesia setiap tahunnya sebesar Rp180 triliun. Namun, dalam catatan BWI, wakaf uang yang terkumpul sampai tahun 2020 adalah Rp391 miliar dan masih jauh dari potensi sesungguhnya yaitu hanya 0,22% dari potensinya (BWI, 2020).

Dengan demikian, sepatutnya perlu digencarkan kembali pengoptimalan wakaf uang mengingat masih banyaknya potensi yang ada. Akan tetapi, potensi wakaf yang ada masih belum termanfaatkan dengan baik dan masih banyak ditujukan untuk hal yang kurang produktif. Oleh karena itu, sudah seharusnya terdapat upaya transformasi wakaf uang yang modern dan luas kebermanfaatannya sehingga dapat teroptimalisasi dengan baik. Optimalisasi wakaf uang yang baik ini dapat berperan sebagai alternatif jalan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia (Sa’adah & Wahyudi, 2016)

Optimalisasi wakaf uang ini juga berdampak positif dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berkontribusi pada perekonomian secara masif menurunkan tekanan defisit anggaran. Hal ini pada gilirannya akan menurunkan kebutuhan pemerintah untuk berhutang sehingga akan mematahkan crowding-out effect dan akan menurunkan tingkat suku bunga yang merupakan penghambat utama investasi swasta serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sebenarnya campur tangan pemerintah terhadap wakaf hanya bersifat pencatatan dan mengawasi pemeliharaan wakaf uang agar sesuai dengan tujuan dan maksud wakaf. Pemerintah di sini sama sekali tidak mencampuri, menguasai, atau menjadikan benda wakaf menjadi milik negara melainkan hanya sebagai pengawas. Kehadiran Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara simbolik menjadi dasar untuk memperhatikan permasalahan sosial umat Islam sebagai kemauan keterlibatan politik negara.

Iklim politik yang kondusif yang mana dinamika internal umat Islam serta hubungan harmonis antara Islam dan negara ini memungkinkan berkembangnya filantropi Islam, seperti wakaf. Selain itu, demokrasi politik Indonesia menyediakan arena bagi artikulasi politik Islam secara konstitusional. Pada akhirnya, politik filantropi Islam ditentukan oleh proses nasionalisasi gagasan sosial-politik Islam ke dalam sistem dan konfigurasi sosial politik nasional.

Formulasi hukum dan iklim politik tersebut, jelas menjadi suatu perubahan yang sangat revolusioner. Jika dapat direalisasikan, akan memunculkan pengaruh yang berlipat ganda terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat dan sebagai penyokong keuangan pemerintah. Oleh karena itu tidak mengherankan, pemerintah memainkan peranan yang signifikan dalam menginisiasi dan memfasilitasi lahirnya seperangkat peraturan filantropi, khususnya kebijakan gerakan wakaf uang ini. Sesuai dengan formulasi hukum tersebut pemerintah bukanlah sebagai pelaksana operasional pengelola wakaf tapi pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator, motivator, fasilitator, dan publik servis bagi pengelolaan wakaf.

Menyikapi peranan pemerintah, iklim politik, dan formulasi hukum yang sedemikian rupa, GNWU dinilai suportif terhadap pembangunan dan mendukung upaya dalam optimalisasi potensi wakaf uang di Indonesia. Oleh karena itu,  perlu adanya rekonstruksi dalam optimalisasi, memperkuat sosialiasi, serta edukasi masyarakat. GNWU juga hanya bisa berhasil jika daya dorongnya lebih besar dari daya geseknya. Maka, dibutuhkan peran dari lintas sektor untuk membumikan wakaf (Mohammad Nuh, 2021).

Adapun, strategi optimalisasi wakaf uang tersebut dalam  membumikan wakaf uang ini ialah dengan mekanisme pembiayaan islami yang dikenal dengan sukuk waqf dengan sistem cash waqf linked sukuk (CWLS). Sukuk waqf merupakan  instrumen  gabungan  antara  wakaf  uang  dan  sukuk  negara. Sistem cash waqf  linked  sukuk (CLWS)  termasuk  produk creative financing baru dari Indonesia yang memberikan dampak keberkahan sepanjang  waktu dengan risiko kegagalan pengelolaan dan juga korupsi yang rendah. Selain itu, strategi cash  waqf  linked  sukuk berperan untuk investasi  sosial, instrument  yang  bertujuan  juga sebagai  mesin  pendukung dalam  mendorong  perkembangan  potensi  wakaf  uang  di  Indonesia. Pemanfaatan wakaf uang melalui sistem cash waqf  linked  sukuk juga diharapkan menjadi indikator pengembangan perwakafan yang progresif karena bila asetnya dikelola dapat memberikan  keuntungan  secara  ekonomis.

Gambar 5: Top Countries In Sukuk Assets dan Distribution of Total Sukuk Issuance Worldwide Tahun 2019

Sumber:  Thomson  Reuters  Islamic  Finance 2020

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia sudah selayaknya Indonesia mengambil peran wakaf uang sebagai pilar ekonomi umat. Minat  pada  salah  satu  instrumen  investasi  dunia  ini  pun  sangat  tinggi.  Berdasarkan laporan  pembangunan Thomson  Reuters  Islamic  Finance pada  tahun  2020 menunjukan  bahwa  ada  potensi  besar  yang  belum  dimanfaatkan  untuk  membiayai pembangunan negara  melalui  penerbitan  sukuk. Kemudian, distribusi penerbitan sukuk dari sisi aset tahun 2019. di Indonesia masih terbilang kecil yaitu sebesar 13,5 persen dari pasar sukuk global. Terlebih  Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan sukuk negara senilai Rp.900 triliun sejak  tahun  2008  hingga  Februari  2019.

Menurut  Mohammad Nuh, cash  waqf  linked  sukuk ini menjadi solusi  salah  satu  mesin  pendukung  kekuatan  nyata  dalam  mendorong  adanya potensi wakaf di Indonesia (Badan Wakaf Indonesia, 2019). Penyaluran imbalan sukuk negara ini diperuntukan pada kegiatan sosial, termasuk infrastruktur sosial yang menjadi aset wakaf. Pengelolaan wakaf uang di Indonesia tersebut dapat dioptimalisasi juga dengan memperbanyak kanal penerimaan. Salah satunya dilakukan dengan mengaktifkan peran bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah di berbagai daerah. Lembaga keuangan mikro syariah ini dapat digunakan sebagai tempat penerimaan wakaf uang berbasis masyarakat. Keberadaan dan peran aktifnya juga diharapkan menyebar merata untuk melayani masyarakat yang ingin berwakaf di seluruh Indonesia dan menginisiasi skema pengelolaan wakaf tunai yang diinvestasikan dalam bentuk pembelian sukuk negara sehingga dapat mendorong praktik berwakaf menjadi lebih luas.

Gerakan Nasional Wakaf Uang ini merupakan dakwah bil hal pemerintah atas potensi kontribusi materiil yang nyata dari umat Islam dalam membantu pembiayaan negara, di tengah turunnya penerimaan pajak akibat Covid-19. Potensi umat Islam membantu secara materiil terhadap eksistensi dan pembangunan di tanah air adalah tradisi yang sudah menyejarah. Wajar saja bila potensi dan kontribusi umat Islam untuk Indonesia disikapi oleh pemerintah dengan seadil-adilnya agar program tersebut sukses dan berdampak positif bukan hanya bagi keuangan negara dalam pembangunan, tetapi juga memberikan dampak untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas, peran pemerintah pada gerakan nasional wakaf uang ini sebenarnya bukan sebagai pengelola langsung, melainkan bertindak sebagai regulator wakaf uang saja. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dan sentimen negatif dari masyarakat terhadap GNWU akan potensi moral hazard pemerintah dalam pembiayaan keuangan pemerintah, pengetahuan masyarakat mengenai wakaf uang masih yang terbatas, riset dan pengembangan teknologi yang belum optimal dalam proses pemanfaatan bisnis wakaf, perlunya berbagai penyempurnaan pada regulasi, dan terbatasnya peran dukungan untuk Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Meskipun diskursus wakaf uang secara khazanah fikih tidak terlalu banyak mendapat perhatian dari para ulama. Akan tetapi, ketika wakaf uang berhasil menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama setelah keberhasilan wakaf uang di Bangladesh, animo masyarakat muslim untuk melaksanakan wakaf uang semakin besar. Bahkan, hukum positif beberapa negara, termasuk Indonesia, telah mengakomodasi wakaf uang dalam peraturan perundang-undangannya.  Kelahiran Undang -Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan tonggak sejarah  pemberlakuan wakaf uang di Indonesia. Sebab, Pemahaman masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya memahami konsep wakaf uang dan masih terpaku kepada pemaknaan wakaf tradisional yang terbatas pada tanah merupakan tantangan tersendiri bagi penggerak wakaf uang.

Namun, melihat maslahat yang terkandung di dalam wakaf uang, lambat laun masyarakat akan tercerahkan untuk mendukung pelaksanaan wakaf uang. Terlebih lagi, mereka akan lebih yakin ketika wakaf uang yang mereka tunaikan dapat dikelola secara profesional, seperti fenomena wakaf uang yang dikelola melalui sistem cash waqf linked sukuk yang berkontribusi besar jika berhasil dilaksanakan. Dengan kemaslahatan dan kontribusinya yang besar, maka sepatutnya kita mempercayakan kebijakan wakaf uang ini dan kembali kepada teori Ibnu Taimiyah dalam muqaddimah-nya, yaitu sesungguhnya yang menjadi pokok kebijakan filantropi ekonomi Islam adalah guna menjaga kemaslahatan. Allah memerintahkan menjalankan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan. Allah mengutus utusan-Nya adalah guna menyempurnakan kemaslahatan dan melenyapkan segala kerusakan.

Wallahua’lam bisshowaab

Referensi:

Ali, M. et al., (2019). Revitalization of Waqf for Socio-Economic Development,

Volume I

Ambrose, A. et al., (2018), “A proposed model for waqf financing public goods and mixed

public goods in Malaysia“, International Journal of Islamic and Middle Eastern

Finance and Management, Vol. 11 No. 3, pp. Retrieved from:

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMEFM-01-2017-0001/full/ht

ml

Amin, H, et al. (2013). Determinants of Online Waqf Acceptance: An Empirical

Investigation”. Electronic Journal of Information System in Developing Countries

Ascarya. (2011) The persistance of low profit and loss sharing financing in Islamic banking. The case of Indonesia review of Indonesian economic and business studies. LIPI Economic Research Center 1

Badan Wakaf Indonesia. (BWI). (2020). Sejarah Perkembangan Wakaf. Retrieved

from:

https://www.bwi.go.id/sejarah-perkembangan-wakaf/

BPS Indonesia. (2021). Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2019-2021.

Retrieved from:

https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html

BPS Indonesia. (2021). Realisasi Pengeluaran Negara (Miliar Rupiah), 2010-2020.

Retrieved from:

https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html

Chapra, M. U. (2008). The Islamic Vision of Development in the Light of. Islamic Research and Training Institute, 11.

Departemen Agama Republik Indonesia. (Depag RI). (2005). Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Firmansyah, H. (2019). Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf. Retrieved from:

http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1762440&val=1880

Haneef, M. et al., (2015), “Integration of waqf-Islamic microfinance model for poverty

reduction: The case of Bangladesh”, International Journal of Islamic and Middle

Eastern Finance and Management, Vol. 8 No. 2, pp. 246-270. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMEFM-03-2014-0029/full/html

Indonesia Corruption Watch. (ICW). (2021). ICW Sebut Kinerja KPK Buruk Sepanjang

2020. Retrieved from:

https://www.voaindonesia.com/a/icw-sebut-kinerja-kpk-buruk-sepanjang-2020/5858293.html

Islamic Finance Development Indicator. (IFDI). (2020). Progressing With Adversity,

Annual Report 2020. Retrieved from:

https://icd-ps.org/uploads/files/ICD-Refinitiv%20IFDI%20Report%20202010

7502893_2100.pdf

Kanha, H. (2020). Simbiosis Mutualisme Integrasi Wakaf dan Sukuk Dalam Meningkatkan

Investasi Pada Pasar Modal Syariah dan Mengurangi Kemiskinan. Retrieved from:

https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i1.29

Kasri, R. A. and Chaerunnisa, S. R. (2020). The Role of Knowledge, Trust, and

Religiosity in Explaining the Online Cash Waqf amongst Muslim Milenials. Journal of Islamic Marketing

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (Kemenkeu). (2021). Cash Waqf Linked

Sukuk Seri SWR002: Mengalirkan Berkah Untuk Ekonomi Ummah.

Retrieved from:

https://www.kemenkeu.go.id/media/17661/materi-marketing-swr002_fix.pdf

Komisi Informasi dan Komunikasi MUI. (2021). Wakaf Uang Untuk Pembangunan    Infrastruktur. Retrieved from:

https://mui.or.id/opini/29604/wakaf-uang-untuk-pembangunan-infrastruktur/

Majelis Ulama Indonesia. (MUI). (2002). Fatwa DSN MUI No. 32 tahun 2002 Tentang

Wakaf Uang. Retrieved from:

http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29.-Wakaf-Uang.pdf

Mohsin, A. et al., (2016). FINANCING THE DEVELOPMENT OF OLD WAQF 

PROPERTIES: Classical Principles and Innovative Practices around the World

Presiden Republik Indonesia. (Presiden RI). (2021). Presiden Jokowi Luncurkan Gerakan

Nasional Wakaf Uang. Retrieved from:

https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/

Shukor, S. A., et al. (2017). Muslim Attitude Towards Participation in Cash Waqf:

Antecedents and Consequences. International Journal of Business and Society

Saifuddin, F.B., Kayadibi, S., Polat, R., Fidan, Y., & Kayadibi, O. (2014) The role of

cash waqf in poverty alleviation: Case of Malaysia.

Sinergi Foundation. (2020). Keberhasilan Singapura Dalam Mengelola Wakaf.

Retrieved from:

https://www.sinergifoundation.org/keberhasilan-singapura-dalam-mengelola-

wakaf/