Abu Yusuf Tokoh Dibalik Pengaturan Pajak Dinasti Abbasiyah

Abu Yusuf

Tokoh Dibalik Pengaturan Pajak Dinasti Abbasiyah

Abu Yusuf atau Ya’qub bin Ibrahim bin habib bin Khunais bin Sa’ad Al- Anshari Al- Jalbi Al-Kufi lahir di Kufah (731 M) dan wafat di Baghdad pada tahun 798 M. Dari pihak ibu, ia masih mempunyai hubungan darah dengan salah seorang sahabat Rasulullah Saw, Sa’ad Al- Anshari. Kufah ketika itu merupakan salah satu pusat peradaban islam dimana para cendekiawan muslim dari seluruh penjuru dunia islam datang silih berganti untuk saling bertukar pikiran tentang berbagai bidang keilmuan yang memacu minat yang sangat kuat terhadap ilmu pengetahuan. Selama tujuh belas tahun, Abu Yusuf belajar kepada pendiri madzhab Hanafi. Ia pun terkenal sebagai salah satu murid terkemuka Abu Hanifah. Sepeninggal gurunya, Abu Yusuf bersama Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani menjadi pelopor dalam menyebarkan dan mengembangkan madzhab Hanafi.

Salah satu karya Abu Yusuf yang sangat terkenal adalah Kitab al-Kharaj, sebuah buku tentang perpajakan. Kitab al-Kharaj Abu Yusuf didasarkan pada perintah dan pertanyaan khalifah Harun ar-Rasyid tentang perpajakan. Kitab ini mempunyai orientasi birokratik karena ditulis untuk merespon permintaan khalifah Harun ar-Rasyid yang ingin menjadikan bukunya sebagai petunjuk administratif untuk mengelola lembaga baitul mal dengan baik dan benar agar negara dapat hidup makmur dan rakyat tidak terdzalimi. Contohnya adalah penyediaan fasilitas dalam perluasan lahan pertanian untuk mendapatkan hasil produksi yang lebih besar. Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil produksi pertanian para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Abu Yusuf juga memberikan pendapatnya tentang mekanisme pasar. Abu Yusuf menyatakan tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah.

Dalam teori yang lain, Abu Yusuf menyatakan sejumlah aturan-aturan yang mengatur perpajakan, seperti kemampuan untuk membayar, kebijakan dalam penentuan waktu pemungutan dan pemusatan pengambilan keputusan dalam pengadministrasian pajak. Abu Yusuf menganjurkan model pajak yang proporsional atas hasil produksi tanah yang dianggapnya sebagai metode yang jujur dan seimbang bagi kedua belah pihak dalam keadaan hasil panen yang baik maupun yang buruk. Seperti dalam kasus kharaj, apabila nilai pajak tetap sementara terjadi penurunan produksi, maka ada kemungkinan menjadi beban wajib pajak yang akan mengakibatkan negara kehilangan penghasilan potensial yang sangat baik. Karena pada saat itu si wajib pajak tadi akan membayar sejumlah uang yang sangat tinggi, itu akan merugikan kepentingannya. Begitupun sebaliknya, apabila terjadi peningkatan produksi, nilai pajak yang tetap itu akan menjadi rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan negara dalam melaksanakan administrasinya. Dalam hal pemungutan dan pengadministrasian pajak, ada sejumlah departemen yang bertanggungjawab dalam menangani berbagai pungutan pajak dan keuangan. Pusat atau koordinator dari departemen yang ada tersebut adalah Baitul Mal, sebuah kantor perbendaharaan dan keuangan negara yang dikenal pertama kali ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang) pada Perang Badar.

Abu Yusuf merupakan orang yang pemikirannya dipakai di masa dinasti Abbasiyyah terutama pada pemerintahan Harun Al-Rasyid. Mekanisme ekonomi yang dibentuk oleh Abu Yusuf adalah sebagai berikut :

  • Menggantikan sistem wazifah dengan sistem musaqamah

Wazifah adalah pajak yang dipungut dengan ketentuan jumlah yang sama secara keseluruhan. Sedangkan Muqasamah adalah sistem pungutan pajak yang dibebankan berdasarkan nilai yang tidak tetap dengan menimbang tingkat kemampuan dan presentase penghasilan (pajak proporsional). Menurut Abu Yusuf, sistem Wazifah perlu diganti dengan sistem Musaqamah, karena Musaqamah merupakan sistem yang bisa mencapai keadilan ekonomi.

  • Membangun sistem ekonomi dan politik yang transparan

Transparasi ini terwujud dalam peran dan HAM dalam menyikapi tingkah laku dan kebijakan ekonomi, baik yang berkenaan dengan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, kehendak bebas, dan berbuat baik.

Dengan demikian, Abu Yusuf merupakan salah satu ilmuwan yang berperan penting terhadap perkenomian terutama dalam basis islam. Banyak pemikiran-pemikiran beliau yang digunakan dalam perekonomian suatu negara atau dinasti salah satunya seperti dinasti Abbasiyah yang menggunakan pemikiran Abu Yusuf tentang perpajakan.

Referensi :

Firdaus, M. Auritsniyal. (2015). Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf. ,  http://www.kompasiana.com/aurits/relevansi-pemikiran-ekonomi-islam-abu-yusuf_55842b0ce122bda20e8b4569. 10 Juli 2017.