Zakat Sebagai Pengganti Pajak, Bolehkah ?

Khairul Arifin-Staff Departemen PSDM

Zakat Sebagai Pengganti Pajak, Bolehkah ?

            Sebagai warga Negara indonesia yang baik dan benar kita harus tunduk pada hukum, di Indonesia  terdapat hukum dalam mengelola keuangan Negara yang diatur dalam perundang-undangan tentang pengelolaan pajak, objek dari pendapatan pajak sendiri ialah warga Negara yang tercatat telah memiliki NPWP, pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara, sebab 78% dana APBN berasal dari pajak, dengan demikian maka pemerintah akan terus melakukan upaya untuk meningkatkan perolehan pajak, berbagai regulasi dan ketetapan pun dibuat demi mendapatkan perolehan dana yang fantastis, walaupun demikian, faktanya nilai tax ratio Indonesia masih jauh dibawah rata-rata tax ratio Negara di Eropa dan Amerika.

Besarnya potensi pajak di Indonesia berbanding terbalik dengan pendapatan yang diperoleh. Di lansir dari berita tempo.com,  terdapat 129 juta wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang seharusnya membayar pajak ke Negara dengan total pendapatan 120 triliun, tetapi fakta yang diperoleh bahwa masih 27juta jiwa WPOP yang mendaftarkan diri ke dirjen pajak, dengan demikian dari nilai 120 triliun hanya bisa terserap sebesar 27 triliuan rupiah, sumber pajak yang besar ini berasal dari jumlah penduduk muslim Indonesia yang berkisar 87% dari total penduduk, hal ini terjadi karena mungkin disebabkan penduduk muslim enggan membayar pajak, sebab telah ada kewajiban membayar pajak dalam islam yang disebut dengan membayar zakat, tentu umat islam tidak mau melakukan double payment karena pada dasarnya kedua hal tersebut bersifat sama.

Dengan demikian, menteri keuangan RI Sri Muluani Indrawati (SMI) dalam Dalam pembukaan 2nd Annual Islamic Finance Conference (AIFC) 2017 di Yogyakarta, Rabu (23/8), mengatakan bahwa beliau menginginkan agar zakat dapat dikelola seperti pajak yang sama-sama adanya pembayaran dan tidak mengharapkan itu kembali dalam rangka pembangunan nasional. Pernyataan tersebut sehubungan dengan dikeluarkannya peraturan Direktorat Jendral (Dirjen) pajak RI nomor  Per-11/PJ/2017. Yang mana peraturan tersebut terkait dengan  zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak selama zakat tersebut dibayarkan ke Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hal ini tentu bertujuan  agar warga muslim Indonesia tetap menyalurkan harta mereka untuk kepentingan Negara dan dapat dikelola demi  mensejahterakan seluruh lapisan warga Negara.

Dengan adanya peraturan turunan dari UU No 23/2011 Tentang Zakat tersebut, diharapkan masyarakat yang seharusnya wajib mengeluarkan zakat (muzakki) dapat mengeluarkan zakatnya tanpa ada rasa takut semakin berkurang pendapatannya setelah dipotong pajak. Kedepan, dengan semakin transparan, akuntabel, dan partisipatif pengelolaan zakat di Indonesia, maka zakat akan memiliki peran yang semakin besar dalam pembangunan nasional. Tentu hal ini merupakan suatu kemajuan pula bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Hal serupa juga telah di terapkan di Negara tetangga yaitu Malaysia, dimana zakat dijadikan sebagai tax deductable, dimana para pengusaha Negara tersebut sangat senang dan gembira karena mereka tidak dikenakan kewajiban ganda yaitu pajak dan zakat, banyak yang memperkirakan bahwa hal ini akan berakibat pada berkurangnya pendapatan negara, Tetapi, Data di Malaysia menunjukkan bahwa selama tahun 2001-2005 dengan adanya undang-undang zakat mengurangi pajak, perolehan zakat di negara tersebut terus meningkat. Tahun 2005 perolehan zakat dari 12,5 juta penduduk yang muslim mencapai RM 573 juta atau Rp1,4 trilyun.

Begitu juga di Negara dengan jumlah demografi penduduk terbesar nomor 4 didunia dan terbesar penduduk beragama muslim dunia yaitu Indonesia, dilansir dari halaman berita tempo.co,Jakarta- bahwa Wakil Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional Zainulbahar Noor mengatakan potensi zakat Indonesia mencapai Rp 217 triliun. Dengan potensi itu, zakat dinilai mampu membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan. Dengan jumlah tersebut di pastikan bahwa zakat menampung 10% dari dana APBN, tetapi pada saat ini, dana yang terhimpun dari masyarakat baru berkisar 1,2 persen atau berkisar sebesar 3triliun rupiah.

Walaupun demikian, di Indonesia sampai sekarang ini zakat tidaklah dijadikan serta merta sebagai tax deductible, karena pada peraturannya di UU No.17/2000 mentapkan bahwa pembayaran zakat masuk kedalam biaya bagi pajak penghasilan pribadi maupun perusahaan bukan sebagai pengurang pajak secara langsung, tambah lagi dalam  UU No. 38/1999 bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi akan dikurangkan terhadap laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan. Di dalam UU No. 17/2000 juga ditetapkan bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan secara resmi oleh wajib pajak Orang Pribadi pemeluk Islam atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki kaum muslimin, dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak. Dengan kata lain, sebagaimana yang diatur dalam keputusan Dirjen Pajak No KEP−542/PJ/2001 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas penghasilan netto. Jika penghasilan bruto seorang wajib  pajak adalah Rp5.000.000,00 sedangkan wajib pajak tersebut telah menunaikan zakat sebesar Rp1.000.000,00 maka pajak yang harus dibayarkan adalah Rp4.000.000,00 (Rp5.000.000,00 – Rp1.000.000,00) dikalikan tarif progresifnya sebesar 5% yaitu Rp200.000,00. Jadi, bukan bebas pajak.

Adapun kesimpulan dari materi yang dapat diambil ialah bahwa :

  • Sebagian besar pembayar zakat (88,68%) juga pembayar pajak. Lebih dari 52% masyarakat tidak mengetahui bahwa zakat dapat sebagai pengurang penghasilan kena pajak; dan pembayaran zakat cenderung tidak melalui BAZ atau LAZ karena aspek kepercayaan dan keyakinan.
  • Dari segi pengakuntansian zakat sebagai pengurang pajak, masyarakat yang memberlakukan zakat sebagai pengurang pajak, sebagian besar menerapkannya secara keliru, yaitu zakat sebagai pengurang pajak terutang yang sesungguhnya adalah sebagai pengurang pendapatan kena pajak. Akhirnya masyarakat berharap zakat diposisikan sebagai pengurang pajak terutang bukan sebagai beban.
  • Artike ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa zakat dapat menjadi pengurang pendapatan kena pajak

Berdasarkan pembahsan tersebut sudah jelas bahwa ketika zakat dijadikan penting oleh negara, dan masyarakat mau untuk membumikan dalam hal membayar zakat maka kesejahteraan warga serta kemaslahatan negara akan dicapai, walaupun demikian kita jangan mentah-mentah menolak untukmembayar pajak karena dalam prinsipnya baik zakat dan pajak merupakan dua hal yang membantu negara dalam mengisi pendapatan.

Dengan  menunaikan  zakat  dan  pajak  secara  benar,   kita  telah  melaksanakan  kewajiban  beragama  dan bernegara ,  sehingga  insya  Allah   secara  individu  akan   menambah  rezeki,  mensucikan  harta, menenteramkan  jiwa  dan  secara  umum  meningkatkan kemakmuran  dan keberkahan  bangsa.

Sumber : http://www.neraca.co.id/article/89271/zakat-untuk-pembangunan

https://m.tempo.co/read/news/2016/06/07/151777667/baznas-potensi-zakat-di-indonesia-mencapai-rp-217-triliun