SUKUK LINKED WAKAF: KETIKA BERINVESTASI SYARIAH MEMBERIKAN DAMPAK SOSIAL

SUKUK LINKED WAKAF: KETIKA BERINVESTASI SYARIAH MEMBERIKAN DAMPAK SOSIAL

Amrial | Ilmu Ekonomi Islam 2014

Setidaknya, terdapat dua permasalahan penting dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Pertama, potensi keuangan sosial Islam di Indonesia sangat tinggi, namun belum dioptimalkan dengan baik. Selanjutnya, masih dangkalnya produk keuangan komersil Islam yang ditunjukkan dengan market share yang masih rendah. Pada umumnya, masyarakat mengira bahwa permasalahan tersebut merupakan sesuatu yang terpisah atau tidak ada hubungannya. Namun, sejatinya dua permasalahan tersebut dapat diatasi secara bersamaan. Dalam sistem ekonomi Islam, keuangan Islam yang mencakup keuangan komersil dan keuangan sosial memiliki tujuan yang sama yaitu falah, kemenangan di dunia dan akhirat (Ascarya, 2016). Dengan begitu, produk keuangan komersil dan sosial dalam Islam seharusnya dapat diintegrasikan sehingga menghasilkan kerakteristik yang unik. Dalam artikel ini akan diuraikan mengenai salah satu produk keuangan Islam yang mengintegrasikan tujuan komersial dan sosial, yaitu sukuk linked wakaf. Produk tersebut merupakan alternatif produk investasi syariah yang selain mendapatkan insentif berupa return, juga memberikan dampak sosial.

Mengapa Sukuk Linked Wakaf?

Produk ini akan diuraikan penulis mengingat terdapat dua potensi sekaligus tantangan yang dihadapi Indonesia. Pertama adalah potensi wakaf di Indonesia. Data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2016 menunjukkan jumlah lokasi tanah wakaf sebanyak 435.768 buah dan luasnya mencapai 4.359.443.170 m2. Data tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa potensi wakaf di Indonesia sangat besar. Ditambah lagi dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia, yaitu 85% dari total populasi Indonesia, semakin mendukung besarnya potensi wakaf di Indonesia. Namun, peluang tersebut dihadapkan pada permasalahan pengelolaan wakaf yang belum optimal. Permasalahan tersebut antara lain pada aspek instusionaliasi dan transparansi. Selain itu, paradigma pengelolaan wakaf yang masih tradisional juga menjadi tantangan besar. Hal ini terbukti dengan fakta yang dikeluarkan BWI tahun 2016 bahwa 90% tanah wakaf di Indonesia belum dikelola secara produktif sehingga menyebabkan pemanfaatannya untuk umat menjadi belum maksimal.

Tantangan yang kedua adalah dangkalnya pasar produk keuangan syariah. Peran produk komersil keuangan syariah masih terbatas. Market share keuangan syariah masih kecil. Menurut OJK (Maret, 2017) pangsa pasar (aset) keuangan syariah secara keseluruhan masih berkisar 5% dari keseluruhan aset keuangan nasional. Namun, secara individu, data menunjukkan beberapa produk keuangan syariah memiliki market share lebih dari 5%, diantaranya perbankan syariah yang telah 5,29%, pembiayaan syariah 7,27% dan yang tertinggi sukuk negara sebesar 16,96%. Namun, dari fakta di atas terdapat potensi besar pada produk keuangan syariah sukuk yang kini menjadi isu hangat dikancah nasional, khususnya dalam konteks sukuk negara. Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan sukuk senilai Rp 666,65 triliun sejak tahun 2008 hingga Mei 2017. Namun, berbeda dengan sukuk korporasi, nilainya masih kecil meskipun telah mengalami pertumbuhan tiap tahunnya (lihat grafik 1). Total nilai akumulasi penerbitan sejak tahun 2012 hingga Mei 2017 adalah sebesar Rp25.573 triliun atau hanya 3,84% dari total nilai sukuk negara. Dengan melihat potensi dan tantangan di atas, usulan model produk sukuk linked wakaf yang telah digagas oleh Bank Indonesia pada tahun 2016 menjadi jawaban yang tepat.

Grafik 1. Perkembangan Sukuk Korporasi Indonesia (Mei, 2017)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2017

Karakteristik Sukuk Linked Wakaf

Produk sukuk linked wakaf merupakan bentuk penggabungan dua cakupan dalam keuangan Islam, yaitu komersil dan sosial. Hal ini menjadi unik dibanding produk keuangan konvensional sehingga menjadi alternatif baru bagi dunia keuangan Islam di Indonesia. Pasar investor yang dituju memiliki karakteristik khusus, yaitu memiliki motivasi keuntungan atas investasi dan didasari pula pada motivasi sosial untuk pengembangan aset wakaf di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi atas dua permasalahan di atas, yaitu dapat mengoptimalkan tanah wakaf[1] sekaligus memperdalam pasar keuangan syariah khususnya pada sektor pasar modal.

Proses penerbitan sukuk linked wakaf akan melibatkan beberapa pihak, setidaknya terdiri dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), Perusahaan BUMN, SPV, dan investor. Pada tahap awal, BWI akan melakukan perjanjian jangka panjang kepada BUMN dengan kontrak pengelolaan tanah wakaf selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya, BUMN menyerahkan proposal proyek kepada Special Purpose Vehicle (SPV) lalu diterbitkanlah sukuk BUMN dengan akad tertentu, -penulis akan menguraikan produk ini dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqisah.

Tahap selanjutnya, pihak BUMN menyerahkan proposal proyek kepada Special Purpose Vehicle (SPV) lalu diterbitkanlah sukuk korporasi dengan akad musyarakah mutanaqisah (diminishing musyarakah). Tanah wakaf dijadikan underlying asset penerbitan sukuk tersebut. Model sukuk ini menggunakan akad musyarakah mutanaqisah untuk menghindari pemindahan kepemilikan dari obligor kepada investor. Dengan asumsi menggunakan jenis sukuk asset backed, akad ini tetap memisahkan kepemilikan aset sebagai modal antara pihak obligor dan investor. Obligor (BUMN) tetap memiliki proporsi kepemilikan penuh atas tanah wakaf, sedangkan investor memiliki proporsi kepemilikan atas gedung yang dibangun dengan modal mereka. Akad ini juga bertujuan untuk mendapatkan kepemilikan aset secara penuh (tanah dan gedung) dengan cara menyicil kepada investor sehingga kepemilikan investor terhadap gedung semakin menurun (diminishing) dan dalam jangka waktu yang ditentukan keseluruhan aset akan dimiliki penuh oleh obligor.

Return proyek musyarakah ini diperoleh dari penyewaan gedung kepada tenant yang dibangun di atas tanah wakaf. Selanjutnya, bagi hasil dibagikan kepada pihak investor dan obligor sesuai dengan kesepakatan diawal, sedangkan kerugian harus dapat ditanggung sesuai dengan proporsi modal. Dengan proyek penyewaan gedung, risiko yang dihasilkan tidak terlalu besar dan cenderung menghasilkan return tetap dan dapat diprediksi. Obligor secara berkala menggunakan sebagian keuntungannya untuk membeli sebagian kepemilikan investor. Hingga pada akhir jatuh tempo, obligor dapat memiliki keseluruhan aset dan dapat menyerahkannya kembali kepada nadzir. Setelah tanah wakaf dan aset proyek dikembalikan, return yang dihasilkan dari tanah wakaf tentu akan menjadi lebih besar karena telah dikelola dengan produktif.

Salah satu negara yang telah mempraktikan produk serupa adalah Arab Saudi dengan mendirikan Zam-Zam Tower. Bangunan ini berdiri di atas lahan yang diwakafkan oleh Raja Arab Saudi di bawah pengelolaan King Abdul Aziz Waqf (KAAW) yang bertindak sebagai nazhir. KAAW menyewakan kepada konglomerasi Binladin Group dengan sistem konsensi yang disebut BOT (Build-Operate-Transfer) dalam jangka waktu 28 tahun. Kemudian, Binladin Group mensubkontrakkan konsesinya kepada Munshaat, sebuah perusahaan properti asal Kuwait. Sehingga Munshaat memiliki kewajiban mengembalikan pengelolaan gedung Zam-Zam Tower kepada KAAW sebagai nazhir wakaf. Pembiayaan megaproyek ini senilai US$390.000.000 ini dilakukan oleh Munshaat dengan menerbitkan sukuk Intifa’a[2] dengan jangka waktu 24 tahun.

Dampak Sosial Sukuk Linked Wakaf

Selain berorientasi pada keuntungan atas investasi komersil, produk sukuk linked wakaf juga menawarkan kontribusi pada aspek sosial khususnya dalam pengembangan aset wakaf di Indonesia. Jika banyak proyek yang berjalan di atas tanah wakaf, maka produktifitas tanah tersebut akan lebih tinggi dan membawa manfaat lebih untuk umat. Di atas tanah wakaf, pembangunan fisik bisa diperuntukkan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor usaha yang mendukung program-program sosial pemerintah (Bank Indonesia, 2016). Namun, tetap harus memperhatikan ketentuan wakaf berdasarkan Undang-Undang (UU) wakaf yang berlaku.

Potensi wakaf tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah yang masih minim pembangunan. Untuk itu, perlu upaya dalam mengarahkan pembangunan prioritas ke daerah yang masih tertinggal. Jika ini terwujud, maka sukuk linked wakaf juga berkontribusi dalam pemerataan pembangunan. Selanjutnya juga memberikan efek multiplier yang tujuan akhirnya adalah pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat..

Kesimpulan

Optimalisasi aset wakaf dengan penerbitan sukuk memberikan manfaat besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Model sukuk linked wakaf ini dapat mengintegrasikan sektor sosial dan komersial keuangan syariah. Tanah wakaf yang selama ini belum produktif dapat lebih dioptimalkan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada umat. Di sisi lain, model sukuk linked wakaf menjadi alternatif produk keuangan syariah baru yang dapat memperdalam pasar keuangan syariah sekaligus berkontribusi menciptakan aktivitas sektor riil baru.

Dalam penerapannya, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan regulator. Setidaknya beberapa pihak yang harus terlibat adalah Badan Wakaf Indonesia, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. Semua pihak tersebut harus dapat berkolaborasi dengan solid untuk mewujudkan usulan model sukuk linked wakaf ini demi kemajuan ekonomi Indonesia.

REFERENSI

Ascarya. (2016). “Integrasi Keuangan Komersial dan Sosial Islam untuk Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan dan Pembangunan”. Jakarta: Bank Indonesia.

Amrial. (2017). “Sukuk Linked Wakaf: Optimalisasi Aset Wakaf Melalui Penerbitan Sukuk”. Jakarta: Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah OJK

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. 2016. “Sukuk BUMN Berbasis Wakaf”. Jakarta: Bank Indonesia

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. 2016. “Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif”. Jakarta: Bank Indonesia

http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/16/12/23/oiko21366-90-persen-tanah-wakaf-indonesia-tak-produktif

http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html (diakses 26 Juni 2017)

http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/data-produk-obligasi (diakses 26 Juni 2017)

[1] Khususnya tanah wakaf yang termasuk dalam wakaf khairi, yaitu yang sejak awal ditujukan untuk umum.

[2] Sukuk Intifa’a adalah sejenis sukuk yang memungkinkan pembelinya untuk menyewa ruang yang berada di dalam kompleks Zam-Zam Tower selama jangka waktu tertentu.