Stagnansi Perkembangan Hotel Syariah di Indonesia

Karina Mariz-Wakadept PSDM

Stagnansi Perkembangan Hotel Syariah di Indonesia

Boomingnya industri halal di mata dunia dalam 10 tahun terakhir dapat dilihat dari antusiasme berbagai negara, bahkan yang berpenduduk mayoritas non-muslim sekalipun. Negara-negara seperti Inggris, Thailand, dan yang lainnya seolah tengah berlomba-lomba dalam pengembangan perindustrian halal di negaranya masing-masing.

Di Indonesia sendiri pada awalnya, konsep halal atau syariah hanya berkisar pada beberapa aspek mendasar, seperti produksi atas kebutuhan produk halal untuk konsumsi dan penggunaan sehari-sehari, yang kemudian disusul dengan lahirnya industri jasa keuangan pada awal tahun 1990an.

Kini, konsepsi  mengenai industri halal telah berkembang hingga ke ranah pariwisata, yang selanjutnya lebih dikenal dengan istilah halal tourism. Dengan keindahan alam yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, keragaman budaya, serta dengan karunia populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia diharapkan dapat menjadi pusat industri halal yang kondusif dibandingkan dengan negara lain melalui halal tourism ini.

Pada tahun 2012 silam, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama dengan BPH DSN MUI telah menyusun kriteria dan panduan umum bagi seluruh komponen pariwisata syariah yang salah satu diantaranya merupakan akomodasi. Dalam hal ini, yang bersifat vital adalah akomodasi penginapan yang sesuai dengan standar syariah.

Hotel syariah adalah hotel yang menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Defisini halal tidak hanya terbatas pada penyediaan halal food & drink, namun juga dalam pengoperasian hotel secara umum, mulai dari penyediaan, pengadaan, penggunaan produk serta fasilitas, hingga transaksi finansial. Selain itu, dalam menerima tamu, receptionist diharuskan melakukan seleksi tamu yang datang berpasangan, apakah mereka merupakan pasangan suami-istri atau memiliki hubungan mahram.

Komponen hotel syariah secara umum terbagi ke dalam 3 kategori, yaitu:

Fisik Pengelolaan Pelayanan
· Tidak ada ornamen patung maupun lukisan makhluk bernyawa.

· Tersedia shower untuk beristinja’ dengan air.

· Terdapat musholla dengan tempat wudhu yang terpisah antara pria dan wanita, juga pembatas antara shaf pria dan wanita, lengkap dengan perlengkapan sholat dan juga al-qur’an.

· Pusat kebugaran yang terpisah antara pria dan wanita atau pembedaan jam penggunaan untuk menghindari ikhtilat.

· Menggunakan bank syariah.

· Pembiayaan dari luar dengan sistem nonribawi

· Kerjasama dengan pihak ketiga yang bersifat selektif.

· Mengeluarkan zakat bila mendapat keuntungan.

· Seragam karyawati menutup aurat.

· Komunikasi dimulai dengan salam.

· No alcohol, halal food only.

· Pelayanan kamar menghindarkan yang berdampak pada khalwah.

Source: Riyanto Sofyan

Berdasarkan rating yang dilakukan pada tahun 2015 oleh Crescent, Global Muslim Travel Index Indonesia berada pada peringkat ke-6 dengan skor akomodasi sebesar 48.6/100. Untuk menjadi terpercaya di mata dunia, seluruh produk halal di Indonesia termasuk hotel tentunya membutuhkan sertifikat sebagai bukti tertulis yang menunjukkan apakah hotel tersebut telah memenuhi standar usaha hotel sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah.

Standar usaha hotel sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 merupakan rumusan kualifikasi usaha hotel ditinjau dari aspek produk, pelayanan, serta pengelolaan usaha hotel. Standar ini disusun agar kualitas produk, pelayanan, dan pengelolaan hotel terjamin. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan serta kepuasan tamu. Selain itu, juga sebagai bentuk perlindungan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam industri perhotelan itu sendiri seperti tamu, pengusaha hotel, tenaga kerja, dan masyarakat, baik untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, kemudahan, maupun pelestarian lingkungan hidup. Hal ini menjadi penting mengingat perkembangan hotel merupakan salah satu aspek vital dalam usaha pariwisata yang semakin pesat ini.

Pada tahun 2014, pemerintah telah menyusun dan menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2. Pedoman tersebut memuat penggolongan hotel syariah ke dalam 2 kategori, yakni Hotel Syariah Hilal-1 dan Hilal-2. Kategori Hilal-1 adalah penggolongan usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim dan kategori Hilal-2 merupakan penggolongan usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.

Dalam Permen ini, dijelaskan bahwa pengusaha hotel dapat menyelenggarakan usahanya setelah mendapatkan Sertifikat Usaha Hotel yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Bidang Pariwisata, dimana penilaian atas pemenuhan Kriteria Mutlak (ketentuan dan persyaratan minimal yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh pengusaha hotel) yang berlaku diselenggarakan oleh DSN-MUI. Namun, pada tahun 2016, Permen Parekraf Nomor 2 Tahun 2014 tersebut dicabut.

Walaupun demikian, regulasi mengenai Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata, termasuk usaha syariah yang kini diberlakukan termuat dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 lebih mendetil dan komprehensif.

Terlepas dari usaha pemerintah pusat dalam membuat standar hotel syariah, Wakil Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Barat, Joni S Iskandar, mengemukakan bahwasanya belum ada hotel yang benar-benar menerapkan konsep berbasis syariah di Jawa Barat. Menurut beliau, hal ini disebabkan oleh tingginya biaya investasi untuk hotel syariah mengingat adanya kualifikasi dan standar untuk hotel berbasis syariah yang mengharuskan para pengusaha hotel melakukan penambahan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indahnya esensi dari syariah adalah membuang segala sesuatu yang membahayakan atau merusak bagi manusia dan lingkungannya. Sejalan dengan tujuan diterapkannya syariah, yaitu memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan terhadap keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara ini adalah maslahat bagi manusia dan dikehendaki, tidak dibatasi oleh mereka yang beragama Islam saja, karena sesungguhnya sesuatu yang berbahaya bagi tubuh manusia Islam, tentu juga berbahaya bagi tubuh manusia yang bukan Islam. Jadi, pangsa pasar produk dan jasa syariah terbuka untuk semua manusia, tanpa membedakannya dengan ras, agama, gender, maupun lainnya.[1]

 

 

Daftar Pustaka

  1. Sofyan, Riyanto. (2011) Bisnis Syariah, Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan pada Bisnis Hotel. Jakarta: Gramedia
  2. Sofyan, Riyanto. (2012). Prospek Bisnis Pariwisata Syariah. Jakarta: Republika
  3. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2012). Kriteria & Panduam Umum Pariwisata Syariah. Jakarta
  4. http://www.republika.co.id/berita/koran/syariah-koran/15/01/09/nhwmgm5-hotel-syariah-terkendala-investasi
  5. PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN USAHA HOTEL SYARIAH
  6. PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM.53/HM.001/MPEK/2013
  7. PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
  8. PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN USAHA HOTEL SYARIAH

[1] Riyanto Sofyan, Bisnis Syariah, Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan pada Bisnis Hotel, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 42.

[Lenovo A71]