Optimalisasi Penggunaan Dana Haji untuk Pemberdayaan Umat Islam di Indonesia

Pembentukan berbagai lembaga formal untuk pengembangan ekonomi Islam di Indonesia beberapa tahun terakhir menjadi angin segar bagi pengembangan ekonomi Islam. Lembaga yang telah terbentuk seperti Baznas, BWI, KNKS, JPH dan sebagainya diharapkan mampu memberikan bukti nyata dari manfaat ekonomi Islam di Indonesia. Selain beberapa lembaga tersebut terdapat lembaga yang memiliki peluang yang lebih luas, yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Dalam menjalankan fungsinya BPKH memiliki asas berupa prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel serta bertujuan untuk melakukan optimasi dalam tiga hal berupa meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, serta meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat

Pengelolaan dana haji di Indonesia telah mengalami perkembangan hingga akhirnya dikelola oleh BPKH. Pada awalnya dana haji yang terkumpul dikelola secara langsung oleh Kementerian Agama berdasarkan UU No. 17 tahun 1999. Namun, dengan hal tersebut menimbulkan tantangan berupa cakupan tanggung jawab yang terlalu luas dan kemampuan pengelolaan yang belum mumpuni. Dengan adanya berbagai tantangan tersebut pihak pengelola Dana Abadi Umat (DAU) diubah dari Kementerian Agama menjadi BP DAU dengan diawasi Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) berdasarkan UU No. 13 Tahun 2008. Dan perkembangan terakhir, pengelolaan dana haji dikelola berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014 yang memberikan wewenang yang lebih luas dalam investasi oleh BPKH melalui produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya dengan  pengawasan KPHI.

BPKH memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.. Kedua posisi ini bekerjasama dalam pengelolaan dana haji sebagaimana komisaris dan direksi dalam sebuah perusahaan. Namun, yang membedakan dari Dewan Pengawas adalah wewenang yang dimiliki dalam penyetujuan terkait operasional investasi BPKH. Pengelolaan dana haji diwajibkan untuk menyediakan cadangan dana yang setara dengan dua kali biaya penyelenggaraan ibadah haji, artinya dana yang diinvestasikan dalam tahun berjalan akan ter-cover dengan dana cadangan tersebut sehingga penyelenggaraan dana haji akan tetap terlaksana apabila dalam kondisi kritis dana yang diinvestasikan mengalami kerugian.

Terdapat satu hal yang menarik dari BPKH, yaitu adanya sistem tanggung renteng dari pengurus BPKH yang memiliki arti bahwa setiap anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian atas penempatan dan/atau investasi dana haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaannya. Namun, dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut apabila mampu membuktikan beberapa hal yang telah tertera di Pasal 53 ayat 1.

Dana haji yang dikelola BPKH memiliki potensi yang besar dari segi jumlah (lihat proyeksi 2017-2022 di bawah) sehingga sangat memudahkan dalam pilihan investasi yang dilakukan, selain itu dana haji juga memiliki peluang yang berbeda dengan instrumen dana umat Islam lainnya, yaitu sifatnya yang menyeluruh dan fleksibel. Dana Haji tidak memiliki ketentuan khusus dalam Islam seperti zakat yang hanya bersumber dari golongan tertentu dan alokasi tertentu serta tidak memiliki batasan yang terlalu ketat terkait penggunaannya seperti wakaf yang dana pokoknya tidak diperbolehkan hilang (bukan berarti dana haji dapat secara bebas menurun nilainya).

Beberapa peluang tersebut tentunya diiringi tantangan yang dihadapi oleh BPKH. Pertama, total biaya haji riil yang ada di Indonesia, dana sekitar rata-rata 35 juta rupiah yang disetorkan oleh calon jemaah haji bukanlah nilai riil dari biaya yang harus dikeluarkan, melainkan terdapat subsidi dari pemerintah dan nilai manfaat dana haji. Apabila jemaah diwajibkan membayar secara penuh untuk keperluan haji, maka jemaah baru dapat melaksanakan ibadah haji apabila membayar uang sekitar 70 juta rupiah

Kedua, dana haji yang ada mengalami mismatch dengan nilai tukar mata uang rupiah. Penerimaan dana haji yang terkumpul berupa mata uang rupiah, sedangkan pengeluaran dana haji mayoritas digunakan dengan menggunakan mata uang asing. Sebagaimana grafik dibawah ini :

Dana haji yang disetorkan oleh calon jemaah tidak mengalami pengubahan selama beberapa tahun terakhir, sekitar 30-35 juta. Dana tersebut tidak mengalami penyesuaian dengan inflasi dan fluktuasi nilai mata uang sehingga dana yang ada tidak dapat meng-offset gap tersebut.

Namun, dari semua tantangan yang ada dapat dilakukan beberapa langkah untuk mengatasi hal tersebut. Investasi yang lebih leluasa harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pengalokasiaan investasi non-bank dapat dilakukan oleh BPKH seperti dalam infrastruktur, properti, dan berbagai bisnis langsung, seperti hotel, pesawat terbang, bus, katering yang digunakan untuk operasional haji

Dari sekian banyak pilihan yang ada dalam investasi, hal yang perlu diperhatikan adalah jaminan investasi terkait risiko dan manfaat yang diberikan untuk umat Islam secara meluas. Contohnya, dalam investasi jalan tol, penggunaan dana haji dapat dimulai ketika pemerintah telah menyiapkan seluruh persiapan pembangunan seperti pembebasan lahan dan urusan administrasi lainnya. Terkait manfaat yang harus diberikan untuk umat Islam, perlu dibuatnya sebuah indeks investasi berdasarkan maqasid syariah yang mampu mencakup pertimbangan risiko secara multidimensional, sedangkan manfaat yang diterima secara langsung oleh calon jemaah dapat melalui pembuatan virtual account. Jemaah yang menyetorkan dana awal sebesar 25 juta akan dibuatkan sebuah akun, ketika return investasi bertambah maka secara otomatis dana tersebut akan terdistribusi secara langsung ke akun yang dimiliki calon jemaah haji.

BPKH sebagai wajah baru ekonomi Islam diharapkan mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki. Meskipun sebagai lembaga baru, BPKH memiliki berbagai tantangan yang harus dihadapi dengan dukungan dari seluruh pihak, dana haji yang berasal dari umat Islam seharusnya mampu memberikan manfaat kembali untuk pemberdayaan umat sehingga integrasi umat Islam dapat terbentuk melalui mekanisme dana haji.

Sumber : Materi Dr. Yuslam Fauzi S.E., M.Sc. dan Wahyu Jatmiko S.E., M.Sc. pada Mentoring Ekonomi Syariah, tanggal 3 Oktober 2017 dengan beberapa tambahan dari penulis