PRESS RELEASE : Conference IESS 2020

Oleh : Biro Eksternal IBEC FEB UI 2020

Conference The 4th Islamics Economics Student Summit (IESS) 2020 merupakan kegiatan diskusi ekonomi Islam dan diskusi organisasi tingkat nasional antar himpunan mahasiswa jurusan ekonomi Islam. Tema yang diangkat pada IESS 2020 adalah Optimizing Islamic Philanthropy to Achieve SDGs amidst Global Uncertainty dengan tujuan pendistribusian dana filantropi Islam kepada kondisi pencapaian SDG (Sustainable Development Goals). Conference IESS 2020 berfokus pada 4 SDG sebagai sub-tema untuk bahan diskusi yaitu Good Health and Well-being, Quality Education, Decent Work and Economic Growth, serta Industry, Innovation, and Infrastructure

 

Conference The 4th Islamics Economics Student Summit diselenggarakan pada hari Sabtu, 14 November 2020 pukul 08.00 hingga pukul 11.30 melalui platform zoom meeting. Acara ini dihadiri oleh para delegasi dari himpunan ekonomi Islam beberapa universitas di Indonesia, diantaranya; Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjajaran (UNPAD), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (IAIN Purwokerto), dan juri panelis yaitu Bapak Azizon (Dosen FEB UI dan peneliti di PEBS FEB UI), Ibu Fauziah R. Yuniarti (Dosen FEB UI), dan Ibu Murni Alit Baginda (Chief Program Officer Rumah Zakat). Acara Conference IESS 2020 dipandu oleh Saudara Amrial sebagai moderator.

 

 

  • Good Health and Well-Being

 

Good health and well-being adalah poin Sustainable Development Goals yang ketiga. Tujuan poin ini adalah untuk mewujudkan kehidupan yang sehat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu urgensi di tengah pandemi COVID-19. Usulan yang diberikan oleh delegasi IESS 2020 mengenai inovasi yang dapat dikembangkan untuk mewujudkan poin ini tertera pada esai:

Pemanfaatan Cash Waqf-Linked Sukuk untuk Membiayai Infrastruktur dan Layanan Kesehatan dalam Rangka Mencapai Tujuan “Good Health and Well-Being” oleh Universitas Indonesia

Tema esai ini diangkat dari permasalahan disruption pada sektor ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, dimana PDB Indonesia pada kuartal II jatuh pada angka -5,2% dan pada kuartal III jatuh pada angka antara -2,9% hingga 1%. Selain itu, dapat dilihat bahwa upaya pelayanan kesehatan di Indonesia tidak bisa dilakukan dengan efektif karena tidak adanya sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang memadai. Padahal, kualitas kesehatan baik dalam bentuk sumber daya maupun anggaran merupakan salah satu prioritas untuk penanganan pandemi COVID-19. Berkaca dengan negara lain, Korea Selatan mengalami kesuksesan penanganan pandemi di Korea Selatan disebabkan oleh sistem kesehatan yang dimiliki sejak tahun 1960 berupa skema Universal Health Coverage. Selain itu, terdapat ketimpangan fasilitas kesehatan antara Indonesia dan Korea Selatan yang dapat dilihat dari perbedaan current health expenditure per capita (current US$) yang signifikan.

Untuk menjawab ketimpangan ini, delegasi dari Universitas Indonesia mengusulkan untuk mengoptimalkan CWLS atau Cash Waqf-Linked Sukuk. CWLS merupakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang berguna untuk memfasilitasi masyarakat dengan investment grade portofolio yang tertempel guna membangun perekonomian berbasis sosial. CWLS sendiri memiliki enam tahap. Pertama, wakif mewakafkan uang miliknya melalui mitra nazhir atau LKS-PWU. Kedua, setoran dana milik wakif ditempatkan di rekening wadiah atas nama mitra nazhir yang selanjutnya dipindahkan ke rekening BWI setelah mencapai nominal tertentu. Ketiga, dana wakaf yang terkumpul di rekening BWI dibelikan SBSN tipe CWLS yang diterbitkan oleh Kemenkeu RI. Keempat, SBSN dimanfaatkan untuk pembiayaan proyek pemerintah di bidang layanan umum masyarakat. Kelima, Kemenkeu RI membayarkan kupon SBSN kepada nazhir sesuai kontrak untuk diberikan kepada mitra nazhir setelah dikurangi haknya. Setelah didistribusikan, kupon dapat digunakan untuk pembangunan aset wakaf atau fasilitas umum. Keenam, dana wakaf uang dikembalikan wakif melalui bank operasional yang telah ditunjuk oleh BWI. Berikut adalah sesi diskusi yang berlangsung saat pemaparan ide:

 

Bu Murni: Apakah potensi kelemahan dari bentuk kolaborasi skema ini?

Jawaban: Kelemahannya adalah bahwa masyarakat baru bisa menggunakan wakaf ketika sudah ada kupon yang berjalan dan ada insentif bayar di muka yang dapat menjadi perdebatan di kalangan syariah. Namun jika insentif bayar muka ini tidak ada, maka akan terjadi lag dalam pemanfaatan aset wakaf itu sendiri. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai CWLS juga masih minim sehingga dibutuhkan sosialisasi yang besar agar penyerapan dana juga semakin baik. 

Pak Azizon: CWLS ini bagus untuk diterapkan bahkan untuk long term. Namun mungkin memang kejadian COVID ini dapat menjadi batu loncatan untuk menaikan dan memperkenalkan CWLS kepada masyarakat.

Universitas Padjadjaran: Mengapa menggunakan Korea Selatan sebagai contoh?

Jawaban: Karena Korea Selatan adalah salah satu negara yang memiliki penanganan COVID-19 yang paling baik. Selain itu, akses kesehatannya cukup terjangkau untuk semua orang, baik pada saat COVID maupun pada saat tidak COVID.

CWLS akan disalurkan dengan tujuan membantu masyarakat miskin untuk produktif. Hal ini didasari adanya keinginan masyarakat untuk berwakaf, keaktifan publik dan pemerintah dalam sukuk, serta adanya bukti empirik penerapannya. Maka dari itu, dengan mengoptimalkan dan mendorong penerbitan CWLS kedepannya, diharapkan dapat mencapai tujuan “Good Health and Well-Being”.

 

  • Quality Education

SDG berikutnya yang dibahas adalah Quality Education yang merupakan Sustainable Development Goals yang keempat. SDG ini bertujuan memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara serta mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Hal ini sangat penting karena pendidikan adalah hak mendasar yang dibutuhkan dan harus diterima oleh seluruh orang. Selain itu, pendidikan yang baik dapat menciptakan inovasi dan mendorong kehidupan manusia menuju ke arah yang lebih baik, terlebih di tengah ketidakpastian global seperti saat ini. Usulan yang diberikan oleh delegasi IESS 2020 terkait SDG ini adalah:

Fungsi Zakat sebagai Peningkatan Kualitas Pendidikan oleh Universitas Pendidikan Indonesia

Walaupun sudah dipimpin oleh berbagai pemerintahan yang silih berganti, nyatanya sampai hari ini problematika pendidikan yang ada di Indonesia belum mampu dituntaskan secara maksimal. Apalagi di tengah kondisi pandemi seperti saat ini yang menyebabkan pendidikan harus dilaksanakan secara jarak jauh atau daring. Beberapa permasalahan besar yang ada seperti kualitas pendidikan yang kurang baik, kesejahteraan guru, sampai infrastruktur yang belum memadai. Oleh karena itu, delegasi dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mencoba mencari solusi untuk menuntaskan permasalahan di atas.

Salah satu solusi yang muncul adalah pemanfaatan dana zakat. Ternyata, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, mencapai angka Rp 217 triliun pada 2017. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi potensi zakat yang tinggi di Indonesia, diantaranya yaitu Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, penyaluran zakat yang lebih beragam dan mudah lewat digitalisasi, serta negara dengan jumlah lembaga syariah terbesar. Penghimpunan zakat nasional juga terus mengalami pertumbuhan, terutama di periode 2016-2018 yang setiap tahunnya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 30,55%.

Dengan besarnya potensi tersebut, delegasi UPI melihat bahwa dana zakat dapat diberdayakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Penyalurannya dapat dilakukan lewat lembaga pengelola zakat agar mampu mencapai sasaran yang tepat secara efektif dan efisien. Bentuk pemanfaatannya dapat berupa tabungan pensiun bagi guru untuk kesejahteraan masa depan, bantuan alat pendidikan, dan beasiswa. Diharapkan pemberdayaan dana zakat dapat dijadikan opsi solusi untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia. Berikut adalah sesi diskusi yang berlangsung saat pemaparan ide:

 

Pak Azizon: Apa yang disampaikan sebenarnya hal yang sudah dilakukan, apakah ada inovasi yang ingin diberikan terkait pemberdayaan dana zakat?

Jawaban: Mengutip gagasan tokoh Ridwan Hasan Saputra berupa ide mengubah konsep bayaran gratis dengan konsep bayaran seikhlasnya dimana orang yang tidak mampu dapat tidak membayar namun orang yang mampu tetap dapat membayar. Bentuk pembayaran pun beragam, dapat dalam bentuk infak, sedekah, atau wakaf. Untuk mengakomodir hal tersebut, perlu dibangun suatu majelis keuangan pendidikan untuk kota dan provinsi. Pembayaran lalu dapat dilakukan secara transfer atau digital. Tagline yang ingin dibangun bukanlah pendidikan murah, namun pendidikan berkah. Majelis keuangan pendidikan nantinya beranggotakan ketua lembaga filantropi daerah, BAZNAS, dan LAS agar lebih mudah bagi MKP untuk mengumpulkan dana modal.

Universitas Airlangga: Apa peran konkret dari zakat yang dapat digunakan untuk memulihkan kesenjangan pendidikan? Khususnya di masa pasca pandemi ini.

Jawaban: Salah satu program penyaluran zakat yang dapat dioptimalkan di bidang pendidikan adalah LBB (Lembaga Beasiswa BAZNAS) atau Senyum Juara dari Rumah Zakat. Hal ini dapat disalurkan untuk memberikan bantuan untuk masyarakat atau infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Universitas Indonesia: Seperti apa skema tabungan pensiun?

Jawaban: Kolaborasi antara lembaga amil zakat dengan bank-bank syariah atau bekerjasama dengan lembaga penyedia dana pensiun dan menyalurkan dana zakat kesana.

Universitas Padjadjaran: Bagaimana ide ini dapat mewujudkan potensi zakat di Indonesia?

Jawaban: Hal ini juga menjadi tanggung jawab bagi mahasiswa ekonomi Islam atau orang-orang yang paham mengenai zakat dan infak untuk menyebarkan edukasi terkait zakat lewat cara-cara yang sesuai dengan trend.

 

  • Decent Work and Economic Growth

 

Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth. Full and productive employment and decent work for all merupakan poin Sustainable Development Growth yang diangkat dalam esai ini. SDG ini memiliki tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus serta memastikan setiap orang memiliki pekerjaan yang layak. Terjaminnya pekerjaan yang layak menjadi faktor utama bagi masyarakat demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ditambah lagi dengan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran di hampir seluruh negara. Usulan yang diberikan oleh Delegasi IESS 2020 terkait dengan SDG ini adalah:

Cash Waqf Linked Blue Sukuk (CWLBS) sebagai Solusi Pemulihan Ekosistem Kelautan Indonesia dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Oleh Universitas Airlangga

Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indonesia memiliki potensi laut per bulan Maret 2019 sebesar 1.772 Triliun. Namun keberadaan sampah laut yang bertebaran di laut Indonesia ini dapat memperkecil potensi laut Indonesia. Hal ini dikarenakan sampah laut menurut UNEP (United Nations Environment Programme) adalah bahan padat yang sulit terurai, hasil pabrikan, atau olahan yang dicampakkan yang akan merugikan ekosistem laut. Terlebih lagi apabila ikan-ikan yang menjadi komoditas laut ini memakan sampah-sampah laut tersebut. Tentunya akan berdampak buruk pada kesehatan manusia yang mengonsumsi ikan-ikan tersebut. Oleh karena itu, Delegasi IESS 2020 mengusungkan prinsip Blue Economy yang pembiayaannya dibantu sebagian oleh Instrumen filantropi dan keuangan Islami yakni Cash waqf Linked Blue Sukuk (CWLBS).

Prinsip Blue Economy yakni menerapkan efisiensi bahan baku dari alam dan zero waste sehingga dapat memberikan dampak sosial yang luas, sistem yang berkelanjutan dan penjagaan lingkungan serta memberikan inovasi teknologi yang ramah lingkungan. Teknologi RCS (River Cleaning Up System) pada hilir sungai dan penyaringan sampah di muara merupakan salah satu langkah mitigasi yang dicanangkan pemerintah demi mewujudkan prinsip Blue Economy. Kemudian Blue Sukuk berperan untuk mendanai infrastruktur pemerintah dalam pengolahan dan pengendalian sampah di lautan. Sementara itu, instrumen waqf berperan untuk membantu penghimpunan dana blue sukuk sekaligus menciptakan aset wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pengolahan sampah dan pelestarian ekosistem laut. Berikut adalah sesi diskusi yang berlangsung saat pemaparan ide:

 

Bu Murni: Literasi dan keterlibatan masyarakat terkait wakaf belum terlalu merata, bagaimanakah cara agar ide ini berjalan dan diterima oleh masyarakat?

Jawaban: Sosialisasi yang dibutuhkan adalah melalui digitalisasi dan kolaborasi dengan para penggiat sosial yang mengkampanyekan mengenai pentingnya laut indonesia.

Pak Azizon: Apa permasalahan mengenai sampah benar-benar karena sulitnya daur ulang sampah?

Jawaban: Dulu di jepang pernah ada masalah sampah dan akhirnya dimulai gerakan peduli sampah melalui edukasi. Jadi masalahnya bukan hanya untuk didaur ulang nya tapi dari masyarakat yang belum tau cara memilah sampahnya. Dan itu dilakukan selama 30 tahun lebih hingga akhirnya Jepang sekarang maju. Maka Indonesia butuh edukasi dulu agar bisa memilah sampah dengan baik. 

Pak Azizon: Meski infrastruktur pemilahan sampah bisa diberdayakan, itu belum cukup. Kita  juga harus merencanakan ingin dibuat apa sampah tersebut agar tetap sustain.

Universitas Padjadjaran: Bagaimana latar belakang untuk meyakinkan bahwa sukuk bisa mengatasi masalah sampah lautan di Indonesia dan akan spt apa dampaknya?

Jawaban: Kami memilih permasalahan sampah laut karena ini adalah masalah yg cukup besar dan mengancam ekosistem laut Indonesia, padahal potensi laut Indonesia sangat besar.

 

 

  • Industry, Innovation, and Infrastructure

 

Industry, Innovation, and Infrastructure adalah poin Sustainable Development Goals yang kesembilan. Tujuan poin ini adalah untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan, industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Hal ini menjadi salah satu urgensi di tengah perkembangan revolusi industri 4.0. Usulan yang diberikan oleh delegasi IESS 2020 mengenai inovasi yang dapat dikembangkan untuk mewujudkan poin ini tertera pada esai:

Perspektif Ekonomi dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Teknologi Oleh IAIN Purwokerto

Saat ini, kehidupan manusia berada di era digital dimana masyarakat bergantung pada teknologi. Delegasi IAIN Purwokerto mencoba memaksimalkan ekonomi digital untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lewat esai mereka, delegasi IAIN menitikberatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai kunci utama bagi semua sektor dalam mengembangkan bisnis mereka. Dengan adanya inovasi baru dalam ekonomi, dipercaya akan mampu menjawab tantangan dan peluang pembangunan Indonesia ke era baru, yaitu aspirasi besar untuk revitalisasi industri Indonesia secara menyeluruh. Berikut adalah sesi diskusi yang berlangsung saat pemaparan ide:

 

Pak Azizon: Apakah ada ide dasar untuk mengembangkan literasi digital yang produktif dalam takaran teknis dan lokal?

Jawaban: Melalui akses internet yg memadai, perpustakaan digital, gerakan literasi secara komprehensif melalui media, perpustakaan, teknologi, visual, serta dengan mengubah budaya hidup lisan dengan menambahkan juga budaya membaca. Namun hal ini saja tidak cukup tanpa ada dukungan dari pihak lain.

Pak Azizon: Literasi digital ini menjadi keharusan di tengah pandemi. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa ada proses adaptasi dan transformasi, maka masyarakat juga harus diadaptasikan agar gerakan ini dapat dilakukan dengan optimal.

Bu Fauziah: Bagaimana cara teknologi ini membantu peningkatan wakaf atau zakat?

Jawaban: Dengan terwujudnya ide ini, maka pembayaran wakaf dan zakat dapat dilakukan melalui base digital payment syariah dengan sharing platform bersama BMT, lalu akhirnya disalurkan untuk masyarakat. Infrastruktur juga harus dikembangkan agar dapat memadai ini semua.

Universitas Padjadjaran: Apakah digitalisasi inklusif ini tetap dapat terwujud mengingat ada beberapa kalangan masyarakat yang memang tidak memiliki akses internet atau bahkan tidak ada keinginan untuk memahami ekonomi digital?

Jawaban: Masalah tersebut dapat ditanggulangi dengan sosialisasi mengenai kelebihan ekonomi digital dan mengadakan acara-acara menarik mengenai perkenalan ekonomi digital yang melibatkan masyarakat. 

Universitas Diponegoro: Badan apa yang sekiranya akan cocok menaungi ide ini, khususnya terkait sosialisasi dan pelaksanaan?

Jawaban: Badan yang cocok untuk menaungi ide ini adalah Generasi Bank Indonesia (Genbi), yaitu organisasi yang dinaungi oleh Bank Indonesia secara langsung dan berkegiatan untuk mengadakan kegiatan yang aktif di masyarakat, salah satunya adalah memperkenalkan e-commerce kepada masyarakat.

 

Tackling Waste and Air Pollution through Green Banking and Philantrophy for Sustainable Cities in Indonesia Oleh Universitas Padjajaran.

Pembangunan kota berkelanjutan merupakan gagasan yang beberapa dekade ini digaungkan oleh banyak negara. Dalam membangun kota berkelanjutan, aspek lingkungan merupakan salah satu faktor yang fundamental. Karena ulah segelintir umat manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam, tidak jarang perbuatan mereka menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. Mengacu kepada data yang diterbitkan oleh World Resources Institute, Indonesia  menduduki peringkat 5 besar sebagai negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia. Permasalahan lainnya yang dapat menghambat pembangunan kota berkelanjutan di Indonesia adalah pengelolaan sampah yang masih jauh dari harapan. Sustainable Waste Indonesia mengeluarkan sebuah data di dalam laporannya, data tersebut menunjukkan bahwa hanya 7% dari 64 juta ton sampah yang didaur ulang, 69% yang menumpuk di tempat pembuangan dan 24% dibuang sembarangan dan merusak lingkungan.

Bersumber dari kedua permasalahan diatas, maka penulis menggagaskan ide pemanfaatan dana filantropi. Instrumen-instrumen yang digunakan yaitu wakaf, infaq dan shadaqah. Harta yang berasal dari dana wakaf itu akan digunakan untuk wakaf produktif yang mana wakaf produktif ini difokuskan untuk pembelian alat produksi  untuk mengelola sampah atau memberikan dana wakaf kepada industri manufaktur yang kompeten di bidang pengelolaan sampah sehingga dana tersebut akan menambah fasilitas yang memang dibutuhkan. Untuk pembiayaan selain menggunakan instrumen shadaqah dan infaq dalam gagasan ini  peran lembaga keuangan sangat sentral mengingat peran bank sebagai penyedia dana bagi industri dengan mengimplementasikan konsep green banking yang diawasi oleh KLH (Kementerian Lingkungan Hidup). Berikut adalah sesi diskusi yang berlangsung saat pemaparan ide:

 

Bu Murni: Bagaimana cara mengkombinasi ketiga sumber pendanaan (banking, infak sedekah, dan wakaf)? Apa faktor penentu terbesarnyanya? Selain itu, meski ide ini berhasil dilakukan di Jerman, apa alasan yang membuat optimis bahwa ini juga dapat berhasil di Indonesia?

Jawaban: Untuk kombinasi, berasal dari 4 stakeholders, yaitu kementerian lingkungan hidup, DSN MUI, filantropi, dan KNKS, dapat mewujudkan wakaf uang produktif dalam bentuk membangun sebuah industri kreatif dari sampah. Industri kreatif diperlukan karena demand akan hal ini secara makro sudah banyak, namun sisi supply-nya masih membutuhkan stimulus. Di Indonesia, sejak tahun 2016 telah muncul lembaga penggiat daur ulang sampah, maka hal ini menjadi titik awal optimis bahwa Indonesia dapat mencontoh negara Jerman. Wakaf produktif dapat sumber bantuan bagi para penggiat sampah ini untuk semakin mengembangkan ide mereka, misalnya membangun mesin daur ulang di tanah wakaf tersebut.

Universitas Indonesia: Bagaimana keadaan dan penerapan green banking di Indonesia?

Jawaban: Ada beberapa perbankan yang sudah memiliki nilai internal untuk menerapkan green banking. Namun dari sisi pembiayaan dan audit eksternalnya, mayoritas belum mewujudkannya. Selain itu, ketika tahun 2013 di Indonesia sudah ada pembahasan mengenai green banking oleh Bank Indonesia.

QUE-MART (Mosque-Mart) Unit Usaha Masjid dengan Konsep Bagi Hasil Sebagai Upaya Pengelolaan Wakaf Tunai Produktif Oleh Universitas Diponegoro.

Topik ini dilatarbelakangi oleh keadaan di Indonesia sendiri pemanfaatan wakaf belum optimal, dimana masih rendahnya kesadaran masyarakat akan wakaf terutama wakaf produktif. Masyarakat baru mengenal wakaf sebagai penyaluran aset tetap untuk kegiatan sosial, padahal dengan wakaf produktif apabila dikelola dengan baik dapat menghasilkan return untuk perekonomian umat. Melihat potensi wakaf uang yang belum dikelola secara optimal, maka diperlukanlah program insentif pengelola wakaf resmi yang mendapat izin dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Salah satu pengelola wakaf tunai ini seperti pengurus masjid. Setiap masjid dapat mengelola wakaf uang dengan mengelola suatu usaha, usaha tersebut dapat berupa menjual komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti sembako, kebutuhan sandang dan juga lainya.

Masalah tersebut mendorong penulis untuk mengusulkan gagasan yang berjudul “QUE-MART (Mosque-Mart)” yang bertujuan meningkatkan upaya pengelolaan wakaf uang serta dapat meningkatkan peran masjid sebagai penyongkong perekonomian umat. Mosque-Mart hadir sebagai unit usaha masjid yang bergerak di bidang konsumsi masyarakat, yakni menjual segala bentuk kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan pangan seperti sembako maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah dengan sistem bagi hasil. Pihak pertama adalah masjid sebagai shahibul mal wakaf tunai dan pihak kedua adalah pengelola (mudharib). Nisbah bagi hasil dilakukan sesuai kesepakatan di antara keduanya. Dengan adanya Mosque-Mart, maka wakaf tunai akan terus berputar bahkan bertambah apabila usaha yang dijalankan juga berkembang. Berikut adalah sesi diskusi yang berlangsung saat pemaparan ide:

 

Pak Azizon: Apa yang membedakan konsep Que-Mart dengan badan zakat lainnya, BMT, atau koperasi?

Jawaban: Yang membedakan adalah objek dari nazir-nya sendiri, karena bahkan di beberapa tempat di Indonesia, masih sulit untuk mengakses badan amil. Sementara itu, masjid adalah tempat yang cukup sering dijumpai, bukan hanya pada pusat perkotaan namun juga di pedesaan. Maka di masjid yang keberadaannya ada dimana-mana, dapat diimplementasikan Que-Mart, dimana pembeli membeli kebutuhan sehari-harinya dan sebagian keuntungannya didonasikan. Pembeli pun akan lebih terdorong untuk membeli di Que-Mart karena adanya motivasi mendonasi.

Pak Azizon: Mungkin dari konsep tersebut, hal yang dapat ditonjolkan dari Que-Mart buka hanya produknya, namun juga bagaimana Que-Mart menawarkan value kebaikan dari setiap transaksi yang dilakukan.

Bu Fauziah: Mengapa konsep ini walaupun sudah ada yang mengimplementasikan namun masih jarang dilakukan di desa atau kota kecil kota kecil?

Jawaban: Konsep ini belum terlaksana di kota kecil atau pedesaan  karena literasi dari wakaf baru dirilis. Bagi orang yang memang berkecimpung di dunia ekonomi mungkin sudah cukup familiar dengan konsep ini, namun tidak dengan masyarakat. Selain itu, sumber daya manusia yang ada di masjid pun hanya melakukan kegiatan operasional masjid karena belum memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang  finance. 

Universitas Pendidikan Indonesia: Untuk saran target masjid, lebih baik memilih masjid yang strategis secara ekonomi atau masjid di daerah yang masih tertinggal?

Jawaban: Masjid yang ingin diangkat adalah masjid secara keseluruhan karena tujuan konsep ini ingin diberlakukan adalah untuk memperkenalkan masyarakat mengenai wakaf tunai.

IAIN Purwokerto: Akad apa yang digunakan dalam program ini?

Jawaban: Akad yang digunakan adalah akad mudharabah, yaitu akad kerjasama antara nazir sebagai shahibul maal dengan pihak pengelola sebagai mudharib. 

Publik: Menurut teman-teman, apa saja hambatan dalam pengimplementasian di dalam Que-Mart? Apakah orang yang sebagai pengelola wakaf tunai di masjid harus memiliki sertifikasi untuk menarik kepercayaan masyarakat dalam berwakaf?

Jawaban: Hambatan yang ada adalah kesadaran masyarakat yang masih minim. Untuk sertifikasi sendiri dapat bekerja sama dengan Badan Zakat Indonesia.

Universitas Padjadjaran: Jika program ini berjalan, siapa pihak yang akan bertanggung jawab mengelola Que-Mart di pedesaan untuk mengkoordinasikannya dengan wilayah lain?

Jawaban: Usulan ini digandeng dengan lembaga Dewan Masjid Indonesia untuk menerapkan SOP yang harus dipenuhi dan memberikan pelatihan ketika suatu masjid ingin menerapkan konsep ini.