Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan

PERAN ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang telah diwajibkan oleh Allah Swt. kepada setiap muslim. Penyebutan zakat dalam Al Qur’an sering mengiringi penyebutan shalat agar kita tidak hanya memperhatikan hak Allah saja, tapi juga memperhatikan hak sesama manusia. Sebagai muslim, kita wajib mempelajari ilmu mengenai zakat agar dapat menjalankannya dengan benar, sama halnya kewajiban untuk mempelajari bagaimana rukun dan syarat menjalankan ibadah shalat serta rukun Islam lainnya. Kewajiban zakat ini diturunkan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, karena sasaran utama zakat adalah untuk mencukupi kebutuhan orang-orang fakir dan miskin.

Salah satu masa kegemilangan Islam dalam mengentaskan kemiskinan adalah pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. Pemimpin yang mengoptimalkan potensi zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf sebagai kekuatan solusi pengentasan kemiskinan di negerinya. Hal ini terbukti hanya dengan waktu 2 tahun 6 bulan dengan pengelolaan dan sistem yang profesional, komprehensif dan universal membuat negerinya makmur dan sejahtera tanpa ada orang miskin di dalamnya.

Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia seharusnya bisa mengikuti kisah sukses zaman terdahulu, yaitu mengentaskan kemiskinan dengan instrumen zakat. Menurut Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Didin Hafidhuddin, potensi zakat Indonesia mencapai Rp200 triliun lebih per tahun dan dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Potensi tersebut sangat sulit direalisasikan kecuali dengan sistem pengumpulan dan pengelolaan yang baik.

Di era modern, kita lebih akrab dengan instrumen pajak yang pemerintah wajibkan kepada seluruh warga negara. Sedangkan zakat masih belum diprioritaskan dan tidak terlalu diperhitungkan perannya sebagai sumber pendapatan negara. Padahal pada zaman dahulu, Islam jaya karena taatnya pada syariat, termasuk taatnya dalam membayar zakat. Bahkan pada zaman Khalifah Abu Bakar as Shiddiq, orang-orang yang ingkar terhadap zakat akan diperangi demi melindungi agamanya.

Zakat memiliki paradigma yang berbeda dengan pajak. Zakat meningkatkan sisi permintaan secara agregat. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah konsumsi seorang fakir dan miskin setelah mereka mendapatkan hak zakatnya. Sementara orang yang mampu tidak memengaruhi tingkat konsumsinya. Sebagai muslim kita harus meyakini bahwa zakat yang dibayarkan juga berdampak terhadap pemberi zakat, misalnya menjadikan harta akan lebih berkembang dan berkah dari Allah Swt. Berbeda dengan pajak yang memengaruhi sisi penawaran. Pajak menyebabkan biaya produksi naik dan mengakibatkan sisi penawaran menurun. Harga yang meningkat justru membuat permintaan menurun. Sehingga secara makro, zakat menghasilkan pertumbuhan ekonomi akibat menciptakan demand baru yang berasal dari mustahik.

Bagaimana Zakat Dapat Mengurangi Kemiskinan ?

Perlu diketahu terlebih dahulu, bahwa tolak ukur fakir dan miskin dalam Islam berbeda dengan standar yang dipakai saat ini. Miskin adalah seseorang yang memiliki pendapatan antara 50% sampai 100% dari total konsumsi kebutuhan pokoknya. Adapun fakir, yaitu mereka yang memiliki pendapatan dibawah 50% dari total konsumsi. Sehingga tolak ukur kaya dan miskin bukan hanya dari total pendapatan, melainkan dari proporsinya terhadap konsumsi kebutuhan pokok.

Islam telah mengatur ukuran zakat yang berhak diterima oleh mustahik (orang yang berhak menerimanya). Bagi orang miskin yang misalnya memiliki pendapatan sebesar 80% dari total konsumsinya, mereka berhak mendapatkan zakat sebesar 20% sisanya dari total konsumsi untuk bisa menutupi kebutuhan pokoknya. Misal dengan total kebutuhannya sejumlah 2 juta per bulan, orang miskin tersebut berhak mendapatkan zakat sebesar 400 ribu rupiah (20% dikalikan 2 juta rupiah), dan dalam setahun berhak mendapatkan zakat sejumlah 4,8 juta rupiah. Begitu juga dengan seorang fakir, mereka berhak mendapatkan zakat sebesar antara 50% – 100% dari total konsumsi kebutuhan pokoknya.

Hak zakat yang diterima fakir dan miskin tersebut merupakan tanggungan bersama orang muslim yang mampu. Sehingga kemiskinan secara umum juga menjadi tanggung jawab muslim yang mampu. Bahkan dalam Nabi Saw. menetapkan bahwa siapapun diantara umatnya ada yang bermalam dalam keadaan kenyang sedangkan ia tahu tetangganya dalam keadaan kelaparan maka ia bukanlah seorang mukmin. Dari konsep dan tuntutan tersebut, secara gamblang kita dapat mengatakan bahwa tidak akan tersisa kemiskinan jika mekanisme zakat yang sesuai dengan aturan Islam berjalan baik dan semua muslim yang mampu menunaikan kewajiban zakatnya, serta merasa memiliki tanggung jawab terhadap masalah kemiskinan tersebut.

Zakat merupakan satu sistem jaminan sosial yang pertama kali di dunia. Inilah sistem jaminan sosial menurut Islam yang dengan ini, setiap individu mampu mewujudkan kesejahteraan secara sempurna bagi pribadi maupun keluarga. Sistem ini dapat mengeluarkan seseorang dari status kemiskinan. Bahkan dengan program zakat produktif, suatu lembaga mendorong seorang mustahik untuk berpindah status menjadi seorang muzakki.

Jadi, zakat merupakan instrumen dalam Islam yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Sehingga salah satu solusi yang perlu kita lakukan adalah mensosialisasikan kepada umat Islam perhitungan zakat dengan benar dan mengajak mereka menunaikan kewajibannya tersebut. Keyaninan yang tidak hanya diukur dan diprediksi secara matematis namun meyakini berkah dan pertolongan dari sang pencipta.

Sehingga sudah sepatutnya pemerintah memprioritaskan perhatiannya pada zakat. Memberlakukan zakat sama halnya dengan pajak pada zaman sekarang. Pemerintah harus berupaya memberikan mekanisme pembayaran yang mudah, meningkatkan transparansi, dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat muslim di Indonesia. Karena hal ini juga menjadi kewajiban pemerintah dalam melindungi agama bagi warga negaranya. Mendorong warga negara menjalankan kewajibannya (zakat) yaitu dengan memberikan fasilitas dan mekanisme pembayaran zakat yang memadai dan optimal.

 

Amrial
Wakil Kepala Dept. Pendidikan dan Kajian IBEC FEB UI

 

Referensi

Khan, F. (1984). Macro Consumption Function in an Islamic Framework. Journal of Research in Islamic Economics

https://rumaysho.com/1811-13-keutamaan-menunaikan-zakat.html (diakses pada 24 Oktober 2016).

https://almanhaj.or.id/3470-syariat-islam-memberikan-solusi-dalam-mengentaskan-kemiskinan.html (diakses pada 24 Oktober 2016).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *