Peran Pihak Ketiga dalam Ekonomi Islam

PERAN PIHAK KETIGA DALAM EKONOMI ISLAM

Jual beli (al-bay’) secara bahasa berarti pertukaran sesuatu dengan yang lain. Sedangkan secara istilah, jual beli (al-bay’) bermakna pertukaran “harta” dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau, memindahkan “milik” dengan “ganti” yang “dapat dibenarkan” (Sayyid Sabiq). Maksudnya adalah, pertukaran antar barang yang memiliki manfaat atas dasar saling merelakan atau memindahkan sesuatu yang kita miliki dengan menukar bukan hibah (pemberian) dengan cara yang benar, bukan terlarang. 

Berdasarkan berbagai sumber landasan yang ada baik di Qur’an dan Sunnah, para ulama sepakat bahwa hukum asal jual beli adalah mubah/boleh (kaidah muamalah). Ayat yang paling sering digunakan menjadi rujukan adalah sepenggal ayat Al-Qur’an pada Surat Al-Baqarah : 275 “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Namun, pada situasi tertentu hukum jual beli dapat berubah. Adakalanya menjadi wajib, sunah atau yang lainnya.

Menurut mayoritas ulama, jual beli memiliki tiga rukun dan syarat yang apabila ditinggalkan akan membuat transaksi jual beli menjadi tidak sah. Pertama, shighat atau ijab qabul harus jelas, sesuai, dan dilakukan dalam satu majelis. Ijab qabul bisa dilakukan dalam bentuk tulisan, isyarat, atau hal yang menunjukkan keinginan kedua belah pihak akad.

Selanjutnya, pelaku akad layak untuk melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak (ahliyyah) seperti baligh/mumayyiz. Penjual dan pembeli juga memiliki wewenang untuk melakukan transaksi dengan mengacu pada syari’at (wilayah). Rukun yang terakhir, objek jual beli harus legal secara syari’at (masyru’) yaitu halal untuk dimanfaatkan, dapat diserahterimakan, diketahui keberadaannya, dan ada pada waktu akad berlangsung.

Berdasarkan penyerahan objek akad, jual beli dapat diklasifikasi ke dalam empat bentuk; Pertama, penyerahan barang dan pembayaran dilakukan secara langsung atau tunai. Kedua, penyerahan barang dilakukan secara tunai, sedangkan pembayaran dilakukan di lain waktu, baik secara tunai (bay’ mu’ajjal) maupun secara bertahap (bay’ at-taqsith). Ketiga, penyerahan barang dilakukan secara tertunda, namun pembayaran dilakukan secara tunai (bay’ as-salam). Keempat, baik penyerahan barang maupun pembayaran dilakukan secara bertahap (bay’ al-istishna’).

Dewasa ini, jual beli berdasarkan penyerahan objek akad berkembang menjadi murabahah bay’ bitsaman ajil (BBA) (yang berasal dari bay’ mu’ajjal dan bay’ at-taqsith), salam paralel, dan isthisna’ paralel. Hal ini dilatarbelakangi oleh masyarakat yang menghadapi situasi dimana muncul kekhawatiran atau rasa tidak percaya apabila melakukan ketiga akad jual beli tersebut langsung kepada produsen. Selanjutnya muncul bank atau lembaga keuangan yang terjamin dan lebih dipercaya oleh konsumen sebagai pihak ketiga yang membantu pelaksanaan ketiga akad tersebut. Persamaan dari ketiga akad tersebut adalah menghadirkan pihak ketiga dalam transaksinya, sehingga terjadi dua akad dalam satu transaksi, yakni konsumen dengan pihak ketiga serta pihak ketiga dengan produsen. Oleh karena itu disebut sebagai transaksi paralel.

Di era masa kini, salah satu jenis kontrak dari murabahah disebut bay’ bitsaman ajil (BBA). Pengertian BBA menurut Zainul Arifin (1999) adalah kontrak murabahah dimana barang yang diperjual-belikan tersebut diserahkan dengan segera dan harga barang tersebut dibayar di kemudian hari secara angsuran (installment deffered payment)

Contoh transaksi dari BBA adalah ketika Ibu Syifa ingin meningkatkan produktivitas usahanya dengan cara mengajukan pembiayaan laptop ke BMT FEB UI dengan jaminan alat produksi usaha yang ia miliki. Laptop yang Ibu Syifa ajukan itu bernilai Rp18.000.000 dengan margin 1% dan jangka waktu selama 18 bulan. Perhitungan  pembiayaan Ibu Syifa akan menjadi seperti ini :

Angsuran Pokok (AP) = Laptop / 18 bulan

= Rp18.000.000 / 18 bulan

= Rp1.000.000 per bulan

Perhitungan Margin = Laptop x Persentase Margin

= Rp18.000.000 x 1%

= Rp180.000 per bulan

Angsuran yang harus dibayar oleh Ibu Syifa tiap bulannya adalah :

Angsuran Pokok + Margin = Rp1.000.000 + Rp180.000

= Rp1.180.000

Salam paralel merupakan sebuah terusan dari sebuah akad salam dimana salam paralel merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam. Jual beli salam sendiri adalah pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Dalam salam paralel, transaksi salam pertama dilakukan dilakukan antara nasabah dengan bank, sedangkan transaksi salam kedua dilakukan antara bank dengan pemasok atau petani. Akad salam kedua harus dilakukan terpisah dari akad pertama serta tidak boleh saling ketergantungan (ta’alluq) antara kedua akad salam tersebut. Selain itu, akad salam kedua baru bisa dilakukan setelah akad pertama sah. Akad salam pertama dan kedua memiliki rukun-rukun yang sama. Rukun salam itu sendiri ada tiga, yaitu transaktor, objek akad salam, serta ijab qobul. Transaktor terdiri atas penjual (muslim ilaihi) dan pembeli (al muslam). Objek akad salam berupa barang yang akan diserahkan dan modal salam. Serta ijab dan qobul adalah pernyataan saling ridha atau rela di antara pihak pelaku akad. Berdasarkan fatwa DSN No. 5 Tahun 2000 tentang Jual Beli Salam paralel, melakukan jual beli Salam paralel diperbolehkan dengan ketentuan akad kedua dilakukan terpisah dan tidak saling berkaitan dengan akad pertama. 

Contoh ilustrasi salam paralel adalah sebagai berikut : Perusahaan A memesan beras kepada Bank B. Bank B menyanggupi dan membuat kesepakatan dengan Perusahaan A untuk spesifikasi pesanan beras dengan kualitas A sebanyak 1 ton dengan harga Rp. 8.000/kg dan waktu penyerahan tanggal 14 april 2020. Kemudian Perusahaan A membayar secara tunai untuk pesanannya sebesar Rp. 8.000.000.

Setelah itu Bank B memesan beras dengan kriteria tersebut kepada Petani C dengan harga Rp. 6.000/kg dan waktu penyerahan tanggal 13 april 2020. Kemudian Bank B membayar secara tunai untuk pesanannya sebesar Rp. 6.000.000 kepada Petani C.

Pada tanggal 13 april 2020 Petani C menyerahkan beras pesanan Bank B sesuai perjanjian yang telah disepakati. Lalu pada tanggal 14 april 2020 Bank B akan menyerahkan beras pesanan perusahaan A sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Pada praktik kontemporer, isthisna’ berkembang menjadi istishna’ paralel yang melibatkan pihak lain, dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKS), untuk memberikan pinjaman dana kepada pihak pemesan/pembeli serta memiliki fungsi sebagai pengawas produsen/kontraktor agar barang yang dipesan sesuai dan dalam waktu yang tepat mengacu pada kesepakatan awal. Berdasarkan pertimbangan yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna’ Paralel, keberadaan akad Istishna’ paralel diperlukan sehingga diperbolehkan, karena pada umumnya LKS melakukan akad istishna’ secara paralel. Tetapi harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diperlukan.

Praktik transaksi akad isthisna’ paralel dapat dijumpai seperti berikut: Sebuah himpunan mahasiswa (HIMA) Universitas X berencana membuat jaket fungsionaris dalam masa kepengurusan yang baru. Untuk kebutuhan tersebut, salah seorang perwakilan HIMA, menghubungi sebuah Lembaga Keuangan Syariah untuk menyediakan jaket fungsionaris sesuai dengan desain yang dibuat oleh tim kreatif dari HIMA tersebut dan disepakati biayanya sebesar 12 juta Rupiah serta harus selesai dalam jangka waktu maksimal dua bulan. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2020, HIMA membayar uang muka sebesar 1 juta Rupiah.

Selang dua hari (3 Maret 2020) setelah pembayaran uang muka oleh HIMA, LKS meminta vendor Barokah untuk membuatkan jaket fungsionaris dalam jangka waktu satu setengah bulan dengan anggaran sebesar 10 juta Rupiah. LKS memberikan uang muka sebesar 2 juta Rupiah. Sisanya akan dibayarkan  setelah pembuatan selesai. Dalam pengerjaannya, vendor Barokah diawasi oleh LKS agar selesai tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Pada tanggal 18 April 2020, vendor Barokah telah selesai dan menyerahkan jaket fungsionaris ke LKS dan LKS melunasi pembayarannya (membayar 8 juta Rupiah). Kemudian LKS menyerahkan jaket fungsionaris ke HIMA dan HIMA melunasi pembayarannya (membayar 11 juta Rupiah). LKS berhasil mengerjakan pesanan HIMA dengan tidak terlambat karena memberikan batas pengerjaan kepada vendor Berkah lebih awal.

Jual beli (al-bay’) dalam islam berusaha memfasilitasi aktivitas perekonomian yang bebas dan menekan dari elemen-elemen biaya yang tinggi dalam suatu perdagangan. Seperti yang telah disampaikan dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain mengandung riba, jual beli juga memiliki rukun dan syarat agar transaksi tersebut dapat dilaksanakan dan sah hukumnya dalam Islam.

Salah satu kontrak murabahah, yaitu bay’ bitsaman ajil merupakan suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati oleh BMT atau bank syariah untuk menyediakan dana investasi kepada nasabahnya dengan jaminan suatu objek. Proses pengembalian dana tersebut dilakukan secara angsuran dengan waktu yang sudah ditetapkan dalam bentuk margin dan angsuran pokok.

Jual beli salam merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan dengan proses pemesanan terlebih dahulu. Dalam akad salam, para penerima pesanan (pedagang) dibolehkan untuk membuat kontrak salam kedua dengan subkontraktor. Kegiatan tersebut dinamakan sebagai salam paralel. Salam paralel merupakan kontrak terusan yang dilakukan oleh penerima pesanan dengan subkontraktor untuk mempermudah kegiatan pengadaan barang pihak penerima pesanan.

Akad jual beli kontemporer yaitu istishna paralel adalah transaksi jual beli yang sama dengan salam namun terdapat perbedaan yaitu akad dapat batal jika pemesan (pembeli) tidak mengambil pesanannnya atau membatalkan akadnya. Istishna paralel dilakukan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) memberikan pinjaman kepada dana kepada pihak pemesan/pembeli serta memiliki fungsi sebagai pengawas produsen/kontraktor agar barang yang dipesan sesuai dan dalam waktu yang tepat mengacu pada kesepakatan awal.

Referensi:

Ajuna, L. H. (2016). Kupas Tuntas Al-Bai’. Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 4, 78–97.

As-Sa’dy, S. A., Baz, S. A. A. bin, Utsaimin, S. S. Al, & Fauzan, S. S. F. Al. (2008). Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual-Beli. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.

DSN-MUI. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. Jakarta.

Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). Fiqh Muamalat (1st Edition). Jakarta: Kencana Pemuda.

Haisyi, N. (2019). Analisis Terhadap Dalil Hukum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Istishna. At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 10(1), 25. https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v10i1.3083

Muslim, M. N. I. (2008). Jual Beli dan Syarat-Syaratnya. Retrieved July 12, 2020, from muslim.or.id website: https://muslim.or.id/222-jual-beli-dan-syarat-syaratnya.html

Rufaydah, A. (2020). Hukum Jual Beli Pre Order, Akad Salam dan Istishna. Retrieved July 7, 2020, from Bimbingan Islam website: https://bimbinganislam.com/hukum-jual-beli-pre-order-akad-salam-dan-istishna/

Sabiq, A.-S. (1985). Fiqh us-Sunnah: Purification and Prayer. Jeddah: American Trust Publications.

Tarmizi, E. (2014). Hal yang Penting Diketahui Setiap Pengusaha Muslim. Retrieved July 7, 2020, from Radio Rodja website: https://www.radiorodja.com/6376-akad-akad-investasi-akad-istishna-ustadz-dr-erwandi-tarmizi-ma/

Yenti, F., Febrianti, S., & Veranti, D. O. (2019). Implementation of Bai ‘Bitsaman Ajil (Baa) Financing To Increasing Income on Bmt At-Taqwa Muhammadiyah Bandar Buat Branch. Jurnal Apresiasi Ekonomi, 7(1), 108–120. https://doi.org/10.31846/jae.v7i1.203

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *