,

Pemikiran Ekonomi Umar bin Khattab

Pemikiran Ekonomi Umar bin Khattab

Di antara beberapa kajian sejarah pemikiran ekonomi adalah kajian ekonomi di zaman Khulafaur Rasyidin dan sistem perekonomian yang dibangun pada masa pemerintahan mereka. Umar bin Khattab merupakan khalifah yang kedua setelah wafatnya Abu Bakar ra. Memerintah selama 10 tahun dari 634 M – 644 M, beliau memfokuskan kepada 3 kebijakan penting, yaitu:

 

  1. Membangun Lembaga Baitul Maal

Baitul maal adalah semacam pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan dan pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Adapun kewajiban baitul maal adalah untuk mengamankan harta benda yang tersimpan di kas, dan untuk mengurus penerimaan kekayaan perbendaharaan yang meliputi: (1) mengurus nilai yang diterima, umpamanya dengan cara kompensasi untuk membayar para serdadu atau harga senjata dan kuda, (2) mengurus kepentingan umum. Sebenarnya gagasan sistem baitul maal (public treasury) ini sudah ada dan dikenal tetapi tidak secara kelembagaan. Di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, fungsi baitul maal lebih dikembangkan dan diefektifkan lagi, dengan mendirikan lembaga khusus untuk pengurusan dan pengelolaannya.

 

Umar bin Khattab juga melakukan klasifikasi-klasifikasi pendapatan yang tujuannya adalah adalah agar suatu sumber pendapatan tidak tercampur dengan sumber pendapatan yang lain. Seperti zakat dan pajak. Redistribusi pendapatan hasil zakat kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Dan jika terdapat sisa dari hasil pengumpulan zakat, maka khalifah dapat mengambil kebijakan untuk disesuaikan dengan kebutuhan sosial. Sedangkan redistribusi pajak dapat ditentukan oleh khalifah. Dan umumnya hasil pemungutan pajak ditujukan untuk pembangunan negara. Karena itulah, para pejabat baitul maal tidak mempunyai wewenang dalam membuat suatu keputusan terhadap harta baitul maal yang berupa zakat. Umar bin Khattab ra juga melarang pihak eksekutif turut campur dalam mengelola harta baitul maal. kebijakan Umar ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam tugas, atau penyalahgunaan pendistribusian pendapatan negara untuk kepentingan pribadi.

 

  1. Membangun Lembaga Hisbah

Hisbah adalah komisi atau lembaga yang berfungsi untuk mengawasi pasar, atau bisa dibilang Ombudsman. Menilik sejarah, tanggung jawab al-hisbah mulanya dipikul oleh Rasulullah SAW untuk selanjutnya disampaikan kepada umatnya agar senantiasa mengajak kepada kebaikan dan menghindari kemungkaran. Kemudian beliau mengangkat beberapa orang sahabat yang diberi tugas untuk mengawasi jalannya suatu transaksi bisnis. Lembaga al-hisbah ini dihidupkan kembali oleh Umar dengan mengangkat seorang sahabat yang bertugas sebagai pengawas pasar di kota Madinah. Di samping itu, Umar juga mengangkat sahabat sebagai inspektur pasar sekaligus bertindak sebagai hakim. Perbedaannya, di masa Rasulullah, al-hisbah masih belum berbentuk lembaga. Sedangkan di masa Khalifah Umar, al-hisbah ini sudah menjadi lembaga khusus dalam mengawasi hal-hal yang terjadi dalam pasar.

 

  1. Reformasi atas Hak Tanah

Sepanjang pemerintahan Umar, banyak daerah yang ditaklukkan melalui perjanjian damai. Penaklukkan ini memunculkan banyak masalah baru. Di antaranya mengenai hak kepemilikan tanah yang sudah ditaklukkan. Islam memandang tanah dan semua yang terkandung di dalamnya harus digunakan untuk kepentingan umum dan rakyat, dan setiap orang berhak mendapatkan makanan dari pengelolaan tanah. Umar menetapkan beberapa ketentuan, di antaranya jika suatu saat komunitas muslim semakin bertambah banyak, maka negara berhak untuk mengambil kembali tanah tersebut sebagai perbendaharaan guna memenuhi kebutuhan negara. Jadi jelas meskipun berwenang mengambil alih hak kepemilikan, negara juga harus dan berhak mengatur jangka waktu pemilikan tanah. Bisa saja tanah dijadikan milik pribadi dengan mengenakan pajak tanah atasnya, tapi negara juga bisa menguasai tanah yang luas dengan memberi ganti rugi dan kemudian menjadikannya milik umum.

 

Umar menyadari pentingnya sektor pertanian untuk memajukan ekonomi negeri. Karena itu beliau mengambil langkah-langkah pengembangan dan mengembalikan kondisi orang-orang yang bekerja di bidang itu. Dia menghadiahkan kepada orang yang sejak awalnya mengolahnya. Tapi siapa saja yang selama tiga tahun gagal mengolahnya, maka yang bersangkutan akan kehilangan hak kepemilikannya atas tanah tersebut.

 

 

Referensi:

Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Pers, September 2004, cet. Ke-1, edisi kedua.

Al-Jauzi, Ibnu, Manâqib Amîr al-Mukminîn Umar ibn Khattâb. Beirut: Dar wa Maktabat al-Hilal.

Muhammad, Quthb Ibrahim, Kebijakan Ekonomi Umar ibn Khattab. Pustaka Azzam, Juni 2002, Terj. Ahmad Syarifuddin Shaleh, cet. Ke-1.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *