Mengapa Harus KNKS?

Mengapa Harus KNKS?

Oleh : Nada Dinda – Staf Departemen PSDM IBEC 2017

            Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) baru saja diresmikan pada tanggal 27 Juli 2017, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah. Komite ini merupakan lembaga non-struktural yang dipimpin langsung oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI, selanjutnya terdapat Dewan Pengarah yang beranggotkanan sepuluh pimpinan dari unsur-unsur pemerintahan dan otoritas terkait, yaitu  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Tugas-tugas komite selanjutnya dilaksanakan oleh manajemen eksekutif.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016, KNKS merupakan wadah koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sector keuangan syariah. KNKS memiliki tugas untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KNKS memiliki empat fungsi antara lain :

  1. Pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah;
  2. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana arah kebijakan dan program strategis di sektor keuangan syariah;
  3. Perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor keuangan syariah; dan
  4. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor keuangan Syariah.

Lalu apa yang melatar-belakangi pembentukan KNKS yang dibawahi langsung oleh Presiden RI? Untuk mengetahuinya dapat melalui dua pendekatan yaitu pendekatan sejarah dan pendekatan isu kontemporer. Sejak agama Islam mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-11 pada saat itu juga ekonomi Islam mulai berkembang melalui transaksi-transaksi yang dilakukan oleh para pedagang islam, yang kemudian ekonomi Islam memiliki peranan penting dalam pemerintahan kerajaan Islam melalui para penasihat kebijakan yang biasanya merupakan kaum ulama, hulu baling atau seseorang yang dianggap wali. Pada zaman kolonialisme, ekonomi Islam melalui para ulama dan tokoh-tokoh keagamaan membuka semangat masyarakat dan penguasa lokal untuk melakukan perlawanan setelah mendapatkan penjelasan tentang hak-hak kepemilikan, fungsi pajak, dan kontrol ekonomi yang dilakukan imperialis pada masa itu.

Pada tahun 1911 berdirilah organisasi bernama Sarikat Dagang Islam yang beranggotakan tokoh-tokoh intelektual muslim pada saat itu. Salah satu tokoh penting dalam pembentukan ekonomi Islam pada saat itu adalah HOS Tjokroaminoto yang notabene merupakan guru dari Presiden pertama kita yaitu Soekarno. Ekonomi Islam juga memiliki peran yang cukup signifikan dalam pembentukan ekonomi negara pada zaman kemerdekaan dikarenakan beberapa tokoh nasional kala itu seperti Soekarno, Hatta, Haji Agus Salim, dan lain-lain yang tidak asing dengan dasar-dasar ekonomi Islam. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perspektif para tokoh pendiri bangsa dala merumuskan sistem ekonomi dan tata aturan penyelenggaraan perekonomian negara.

Perkembangan industri ekonomi Islam di Indonesia resmi dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama pada tahun 1992. Beberapa tahun setelah itu berdiri pula asuransi takaful, pasar modal dan juga industri keuangan mikro syariah. Pada 2016, penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 258,7 juta jiwa dan sekitar 85 persen di antaranya adalah pemeluk agama Islam. Untuk memenuhi kebutuhan para pemeluk agama Islam di Indonesia, saat ini terdapat 5000 institusi yang terdiri atas 34 Bank Syariah, 58 operator takaful atau asuransi syariah, 7 Modal Ventura Syariah, 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, 4500-5500 Koperasi Syariah atau Baitul Maal wat Tamwil, dan satu institusi pegadaian syariah.

Namun, pasar perbankan syariah pada tahun 2016 baru mencapai 5,3 persen terhadap seluruh aset industri perbankan nasional. Capaian ini berbeda jauh dengan Arab Saudi yang sudah mencapai 51,1 persen, dan Malaysia yang sudah mencapai 23,8 persen. Peluang ini lah yang harus dimanfaatkan, sebagaimana dikatakan pada pidato Presiden Joko Widodo pada pelucuran KNKS pada 24 Juli 2017, agar nantinya tidak dimanfaatkan oleh negara lain.

Pada bulan September 2016, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen). Melalui usaha-usaha KNKS dalam mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah, dana sosial keagaaman seperti dana zakat diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengentaskan kemiskinsa dan menekan ketimpangan masyarakat Indonesia yang memiliki kecenderungan untuk semakin memburuk di tiap tahunnya. Selain itu, negara juga dapat memanfaatkan 4,3 miliar persegi tanah wakaf untuk kegiatan produktif serta wakaf tunai yang terkumpul sekitar 22 miliar digunakan untuk pembangunan ekonomi umat, pemberdayaan UMKM, sehingga dapat dirasakan langsung manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah selain untuk memenuhi kebutuhan pemeluk agama Islam di Indonesia dan membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia. KNKS juga memiliki tugas mulia yaitu mengembangkan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia agar dapat dilaksanakan sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam sebagai usaha untuk mencapai keselamatan sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT “ Alif Laam Raa ….. ( ini adalah ) Kitab yang kami turunkan kepadamu (Muhammad) supaya kamu mengeluarkan manusia dari kegerlapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, (Yaitu) menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha terpuji ”. (QS;Ibrahim ayat; 1)

Sumber :

http://aw-nashruddin.blogspot.co.id/2012/01/sejarah-perkembangan-ekonomi-islam-di.html

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10204/komite-nasional-keuangan-syariah-untuk-percepatan-pengembangan-ekonomi-dan-keuangan-syariah-di-indonesia/0/artikel_gpr

http://setkab.go.id/dipimpin-presiden-pemerintah-akan-bentuk-komite-nasional-keuangan-syariah/

https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1378