Maqashid Kebijakan Pelarangan Umrah

Oleh: Fandy Fadillah (Ekonomi Islam 2019), Staf Departemen Kajian IBEC FEB UI 2020

 

Negara Arab Saudi merupakan negara yang dilimpahi dengan segala kemuliaan di dalamnya. Terutama dengan keberadaan kota suci bagi umat Islam yakni Kota Mekah dan Kota Madinah. Kedua kota tersebut merupakan tujuan utama bagi umat Islam untuk menjalankan salah satu rukun Islam yakni menunaikan haji yang sifatnya sekali dalam setahun. Tidak hanya haji, kedua kota tersebut juga tempat untuk melakukan ibadah umrah yang selalu dibuka sepanjang tahun.

Namun, Arab Saudi menerapkan kebijakan yang berbeda untuk beberapa bulan kedepan dikarenakan adanya pandemik Covid-19 yang melanda di seluruh negara di dunia. Pandemik Covid-19 ini sangatlah berbahaya karena menyebabkan jatuhnya banyak korban. Per tanggal 29 April 2020 ini, menurut worldometers sendiri telah ada 3,1 juta jiwa kasus Covid-19 dengan total kematian yang sudah mencapai lebih dari 218 ribu jiwa.

Oleh karena itu, Pemerintah Arab Saudi memberlakukan tiga kebijakan utama yang salah satunya adalah menghentikan sementara warga negara asing masuk ke Kerajaan Arab Saudi dalam rangka ibadah umrah dan mengunjungi Masjid Nabawi. Kebijakan ini dikeluarkan langsung oleh Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi demi menghentikan dan mengendalikan penyebaran Covid-19. Pemerintah Arab Saudi sendiri menyadari bahwa kebijakan yang mereka keluarkan ini akan merugikan banyak pihak di berbagai negara. Terutama dari negara-negara seperti Pakistan dan Indonesia yang selama lima bulan terakhir mengirimkan lebih dari 630 ribu jemaah dan 420 ribu jemaah untuk menunaikan ibadah umrah.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi ini tentunya mendapatkan respon yang beragam dari berbagai pihak, tidak terkecuali dari Masyarakat Indonesia sendiri. Ada pihak yang menerima keputusan ini karena mereka yakin bahwa ini merupakan jalan yang terbaik dalam situasi pandemik Covid-19. Namun, ada pula yang menyayangkan kebijakan ini karena akan menyebabkan kerugian dalam hal biaya dan waktu yang telah dikeluarkan. Pihak-pihak dari Indonesia yang terdampak secara langsung oleh kebijakan ini, yaitu pihak biro perjalanan umrah dan calon jemaah umrah.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemudian mendorong pemerintah untuk bernegosiasi lebih lanjut mengenai penghentian akses masuk ke Kerajaan Arab Saudi dalam rangka menunaikan ibadah umrah. DPR melakukan tindakan tersebut dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan Arab Saudi tersebut akan menimbulkan kerugian yang besar secara materi bagi penyelenggara perjalanan umrah. Oleh karena itu, DPR ingin meyakinkan Arab Saudi dengan melakukan serangkaian tes dan karantina terhadap jemaah Indonesia untuk memastikan bahwa secara medis terbebas dari Covid-19 sehingga mereka dapat mengikuti umrah.

Setelah kita mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi dan respon dari pihak-pihak yang terpengaruh oleh kebijakan ini. Manakah yang harus didahulukan? Memilih beribadah umrah dengan bertaruh nyawa atau memilih untuk menunda umrah dan menjalankannya di lain waktu dengan selamat walaupun harus menanggung kerugian materi? Atau apakah Kerajaan Arab Saudi akan lebih merugikan banyak pihak dibanding dirinya sendiri?

Jika kita menganggap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi ini lebih merugikan pihak-pihak lain dibanding dirinya sendiri, maka kita perlu membandingkan kerugian yang diderita Kerajaan Arab Saudi dengan pihak lain. Mari kita gunakan negara Indonesia karena negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mengirimkan jemaah umrah dengan porsi yang lebih besar dibanding negara lain.

Bila kita bandingkan pendapatan yang diterima oleh Kerajaan Arab Saudi dengan pendapatan yang diterima oleh Negara Indonesia, pada tahun 2014 pendapatan Kerajaan Arab Saudi atas penyelenggaraan umrah sebesar $10,1 miliar atau Rp15,4 triliun, sedangkan pada tahun 2015 pendapatan Negara Indonesia atas umrah sebesar Rp1,4 triliun. Dapat kita simpulkan bahwa dengan dikeluarkannya kebijakan ini maka Kerajaan Arab Saudi akan menanggung kerugian kurang lebih lima belas kali lipat lebih banyak dibanding kerugian yang ditanggung oleh negara Indonesia.

Oleh karena itu, tidak pantas bila kita menganggap bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi ini adalah kebijakan yang egois dan tidak memikirkan negara-negara lain yang menjadi pengguna jasa umrah ini. Sebaliknya, Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan ini semata-mata untuk melindungi jiwa jemaah dari Covid-19 yang mungkin dibawa oleh negara-negara lain meskipun harus menanggung kerugian materi yang lebih besar.

Kemudian kita kaji pula dari sisi respons dari pihak-pihak Indonesia yang terdampak secara langsung oleh kebijakan ini. Respons mereka menjadi relevan dikarenakan kerugian yang dialami pihak biro perjalanan umrah dan calon jemaah umrah ini menimbulkan perhatian di mata DPR. DPR pun sampai mengusulkan ke pemerintah untuk bernegosiasi dengan Arab Saudi terkait keputusan penundaan umrah bagi jemaah asal Indonesia ini. Usulan ini didasari penilaian bahwa kerugian yang dihasilkan dari kebijakan tersebut tidaklah sedikit. “Paling tidak satu bulan ada uang beredar kurang lebih Rp 1 triliun, berdampak bagi travel penyelenggara maupun Arab Saudi. Ini kan juga kerja sama yang saling menguntungkan,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf saat ditemui dalam diskusi di Jakarta, Hari Minggu, 1 Maret 2020.

Kita dapat melihat niat baik dari DPR yang sangat memedulikan nasib para pihak biro perjalanan umrah dan calon jemaah umrah dengan ingin bernegosiasi dengan Kerajaan Arab Saudi. Namun, masih banyak aspek yang harus dipertimbangkan dalam merespons kebijakan ini. Salah satunya, kita perlu mengkaji ilmu mengenai maqashid Syariah agar mengerti apa yang harus dilakukan dan mana yang harus didahulukan.

Maqashid Syariah yang dipaparkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali dan Abu Is’haq Al-Chatby menjelaskan bahwa ketika kita ingin menuntaskan tujuan dari umat manusia secara syariah, kita harus melakukannya dengan mengurutkan tujuan tersebut dari yang paling penting terlebih dahulu. Hal ini dilakukan sehingga kita mendapatkan kebermanfaatan secara menyeluruh. Maqashid Syariah menjadi indikator pencapaian maslahah yang terdiri dari lima aspek; penjagaan agama, penjagaan jiwa, penjagaan akal, penjagaan keturunan, serta penjagaan harta. Sedangkan maslahah terbagi menjadi tiga tingkatan yakni Daruriyyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyyat.

Bila kita kaitkan dengan permasalahan ini, maka permasalahan ini menyinggung Maqashid Syariah dalam kategori Daruriyyat. Kategori ini berarti segala permasalahan yang menyangkut kebutuhan primer manusia. Dalam Islam, kebutuhan primer manusia terletak dalam lima aspek Maqashid Daruriyyat. Kelima hal tersebut harus didahulukan berdasarkan urutannya.

Kemudian ketika kita membahas masalah pengusulan DPR ini untuk tetap melaksanakan umrah dikarenakan akan menimbulkan kerugian materi apabila Kerajaan Arab Saudi tetap mempertahankan kebijakan ini, hal ini dapat meletakkan pemeliharaan atas harta didahulukan dibanding pemeliharaan atas kehidupan manusia. Pengusulan ini tidaklah mendahulukan pemeliharaan atas kehidupan manusia dibanding pemeliharaan atas agama, mengingat bahwa ibadah umrah dapat dilakukan kapan saja sehingga tidak mengancam agama kita.

Pengusulan ini lebih didasari penjagaan harta dikarenakan DPR melakukan tindakan pengusulan tersebut untuk menekan kerugian yang diterima oleh pihak biro travel dan calon jemaah umrah Indonesia. Di sisi lain, pihak Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan ini semata-mata untuk menjaga kesehatan dan keselamatan dari jemaah umrah serta penduduknya. Tindakan ini merupakan tindakan pemeliharaan atas nyawa manusia.

Oleh karena itu, melanjutkan pengiriman jemaah umrah dari Indonesia akan membawa lebih banyak mudharat karena akan membahayakan jiwa bagi calon jemaah dan penduduk lokal. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa pemeliharaan atas nyawa manusia harus didahulukan daripada pemeliharaan atas harta, sehingga lebih baik menanggung kerugian materi daripada membahayakan keselamatan nyawa manusia. Terlebih lagi apabila dipertimbangkan, kerugian materi yang pihak Indonesia tanggung lebih kecil dibanding yang ditanggung oleh pihak Kerajaan Arab Saudi.

Bila kita melihat pada sejarah, maka peristiwa wabah ini juga pernah terjadi di era Khulafaur Rasyidin. Dikisahkan suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab Ra mengunjungi negeri Syam. Dia kemudian bertemu dengan Abu Ubaidah dan sahabat-sahabat lainnya. Mereka melaporkan kepada Umar, bahwa di Negeri Syam sedang diserang wabah penyakit, seperti wabah kolera. Kemudian datang Abdurrahman bin Auf dan berkata, “Saya tahu tentang masalah ini. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Jika kalian berada di suatu tempat (yang terserang wabah), maka janganlah kalian keluar darinya. Apabila kalian mendengar wabah itu di suatu tempat, maka janganlah kalian mendatanginya.”

Kemudian Umar mengikuti arahan dari Abdurrahman bin Auf untuk tidak mendatangi wilayah tersebut. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa kaum Muslimin dan manusia secara umum agar tidak dibinasakan oleh wabah penyakit tersebut. Dapat kita cermati bahwa pemimpin kala itu mengambil keputusan untuk tidak membahayakan lebih banyak nyawa manusia. Oleh karena itu, di masa sekarang hendaknya kita mengambil pelajaran dan mengikuti langkah yang diambil Khalifah Umar bin Khattab untuk lebih mengutamakan nyawa manusia dibanding sekadar kehilangan harta.

CONCLUSION

Pandemik Covid-19 ini membuat Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan untuk menutup akses umrah sampai waktu yang tidak ditentukan demi menjaga nyawa jemaah umrah dari berbagai negara. Kebijakan ini merugikan banyak pihak. Namun, yang menanggung kerugian paling besar adalah Kerajaan Arab Saudi itu sendiri. DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar jemaah Indonesia bisa tetap melakukan umrah di situasi pandemik seperti ini. Hal ini didasari oleh kepedulian DPR RI terhadap kerugian materi yang dialami oleh pihak biro travel umrah dan calon jemaah Indonesia.
Dalam Islam, ekonomi bersifat tidak bebas nilai. Sehingga, worldview yang menghasilkan nilai menjadikan dasar manusia dalam berperilaku khususnya tindakan ekonomi. Manusia yang memiliki Islamic Worldview menjadikan Maqashid Syariah dalam indikator kehidupan sehari-hari. Tercapainya Maqashid Syariah, menimbulkan maslahah (kebermanfaatan yang berkelanjutan) yang akan menciptakan falah. Oleh karena itu, kebijakan yang dikeluarkan Kerajaan Arab Saudi ini untuk menutup akses umrah ini patut diapresiasi atas pertimbangannya. Di sisi lain, pemerintah seharusnya dapat mengikuti kebijakan yang dibuat oleh Arab Saudi. Kebijakan yang memperhatikan penjagaan pada nyawa manusia, harus diutamakan dibandingkan pencapaian harta terkait profit. Kebiajakan pemerintah dapat memperimbangkan indikator yang ada pada maqashid syariah.

REFERENSI
Ahman, A. B. R., & Hmad, Y. O. A. (2011). Role of Finance in Achieving maqasid Al-Shariah. Islamic Economic Studies, 1–18.
Citradi, T., 2020. Corona Buat Umroh Dilarang, Ekonomi Saudi Dalam Bahaya?. [online] news. Available at: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200228164820-4-141268/corona-buat-umroh-dilarang-ekonomi-saudi-dalam-bahaya> [Accessed 25 April 2020].
Erwanti, M., 2020. Ini Pernyataan Lengkap Arab Saudi Larang Umrah Untuk Cegah Virus Corona. [online] detiknews. Available at: <https://news.detik.com/internasional/d-4916544/ini-pernyataan-lengkap-arab-saudi-larang-umrah-untuk-cegah-virus-corona> [Accessed 25 April 2020].
Fikri, D., 2020. Curhat Travel Agent Saat Arab Saudi Tutup Pintu Umrah Karena COVID-19 : Okezone Muslim. [online] https://muslim.okezone.com/. Available at: <https://muslim.okezone.com/read/2020/02/27/614/2175143/curhat-travel-agent-saat-arab-saudi-tutup-pintu-umrah-karena-covid-19> [Accessed 25 April 2020].\
Hafil, M., 2020. Teladan Kebijakan Umar Bin Khattab Saat Wabah Penyakit |Republika Online. [online] Republika Online. Available at: <https://republika.co.id/berita/q84g1b318/teladan-kebijakan-umar-bin-khattab-saat-wabah-penyakit> [Accessed 25 April 2020].
Hasan, A., 2020. Usaha Arab Saudi Menyedot Riyal Dari Umrah Dan Haji – Tirto.ID. [online] tirto.id. Available at: <https://tirto.id/usaha-arab-saudi-menyedot-riyal-dari-umrah-dan-haji-bKL8> [Accessed 25 April 2020].
Sakinah, K., 2020. 9 Negara Penyumbang Jamaah Umrah Terbanyak 5 Bulan Terakhir | Ihram. [online] ihram.co.id. Available at: <https://ihram.co.id/berita/plappa320/9negarapenyumbangjamaahumrahterbanyak5bulanterakhir> [Accessed 25 April 2020].
Setiawan, V., 2020. DPR Dorong Pemerintah Negosiasi Ke Arab Saudi Soal Penundaan Umroh – Katadata.Co.Id. [online] Katadata.co.id. Available at: <https://katadata.co.id/berita/2020/03/01/dpr-dorong-pemerintah-negosiasi-ke-arab-saudi-soal-penundaan-umroh> [Accessed 25 April 2020].
Thomas, V., 2020. Risiko Ekonomi Di Balik Tarik-Ulur Penutupan Umrah Arab Saudi – Tirto.ID. [online] tirto.id. Available at: <https://tirto.id/risiko-ekonomi-di-balik-tarik-ulur-penutupan-umrah-arab-saudi-eBPp> [Accessed 25 April 2020].
Widiyani, R., 2020. Latar Belakang Virus Corona, Perkembangan Hingga Isu Terkini. [online] detiknews. Available at: <https://news.detik.com/berita/d-4943950/latar-belakang-virus-corona-perkembangan-hingga-isu-terkini> [Accessed 25 April 2020].
Worldometers.info. 2020. Coronavirus Update (Live): 2,832,441 Cases And 197,342 Deaths From COVID-19 Virus Pandemic – Worldometer. [online] Available at: <https://www.worldometers.info/coronavirus/> [Accessed 25 April 2020].

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *