Kontribusi Wisata Halal dalam Mengurangi Kasus Kejahatan Seksual

Oleh: Hanifa Ramadhani (Bisnis Islam 2019), Staf Departemen Kajian IBEC FEB UI 2020

 

Keanekaragaman alam dan budaya yang memikat menjadikan Indonesia banyak diminati oleh para wisatawan lokal hingga wisatawan mancanegara untuk berkunjung dan berlibur dari penatnya aktivitas sehari-hari. Menteri Pariwisata Arief Yahya pada Rembuk Nasional Pariwisata Indonesia (Masata) di Aruba Room The Kasablanka, Kota Kasablanka, Jakarta, Selasa (15/10/2019), mengatakan sektor pariwisata berkembang signifikan selama empat tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Hal ini membuat sektor pariwisata diproyeksikan akan menjadi “core economy” dan penyumbang devisa terbesar di Indonesia untuk lima tahun kedepan. Dalam menunjang terealisasinya industri pariwisata menjadi core economy, dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana pariwisata yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta agar dapat memuaskan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia.

Namun, sayangnya masih banyak tantangan serta ancaman yang harus dihadapi oleh industri pariwisata, salah satunya yaitu kejahatan seksual yang kian marak terjadi di dunia wisata dan hiburan. Menurut WHO (World Health Organization), kejahatan seksual dapat diartikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan, dan memiliki unsur paksaan atau ancaman. Tindakan seksual terhadap anak atau individu yang terlalu muda untuk menyatakan persetujuan juga termasuk kejahatan seksual. Pelaku kejahatan seksual bisa dilakukan oleh siapa saja dan tidak terbatas oleh gender dan hubungan dengan korban.

Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia dikagetkan dengan penangkapan WNA Perancis yang bernama Francois Abello Camille oleh Polda Metro Jaya lantaran mencabuli 305 anak di bawah umur. Tidak hanya itu, Francois juga merekam aksi kejinya yang kemudian Ia simpan di dalam laptop miliknya. Ia menggunakan modus menawari korban menjadi model, dan Ia juga tidak segan-segan memaksa korban untuk berhubungan seks dengannya. Apabila ada anak yang menolak tindakannya, maka anak itu akan dianiaya oleh Francois. Aksi ini dilakukan oleh Francois sejak Desember 2019 hingga Juni 2020 di tiga hotel yang berbeda. Tiap anak yang menjadi korbannya diberikan Rp250.000-Rp1.000.000.

Dalam Catatan Akhir Tahun 2017, ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of Child for Sexual Purposes) Indonesia bekerjasama dengan KPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Republik Indonesia melakukan penelitian tentang “Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual di Daerah Tujuan Wisata”. ECPAT Indonesia memilih 6 daerah wisata yang dijadikan sampel penelitian yaitu Desa Bunutan di Karangasem Bali, Desa Kemadang di Gunungkidul Yogyakarta, Desa Langensari di Garut Jawa Barat, Kecamatan Balige di Toba Samosir Sumatera Utara, Kota Bukittinggi di Sumatera Barat, dan Nias Selatan di Sumatera Utara.  Dalam penelitiannya ECPAT Indonesia menggunakan 2 metode yakni wawancara dan Focus Group Discussion (FGD) dengan para stakeholder setempat. Dengan penggunaan sampel dan metode di atas, diharapkan agar penelitian lebih efektif dan hasil penelitian sesuai dengan kondisi lapangan.

Berikut merupakan tabel dari jumlah penduduk yang berusia 0-19 tahun di 6 daerah

Daerah Wisata Jumlah Penduduk Usia 0-19 tahun
Karangasem, Bali 4.341 jiwa
Gunungkidul, Yogyakarta 1.676 jiwa
Garut, Jawa Barat 3.026 jiwa
Toba Samosir, Sumatera Utara 17.390 jiwa
Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 117.378 jiwa
Nias Selatan, Sumatera Utara 153.159 jiwa

Tabel 1 Jumlah Penduduk yang Berusia 0-19 Tahun di 6 Daerah Wisata
Sumber:  Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia Tahun 2017 (Januari 2018) dan diolah penulis

Dari hasil penelitian di atas, banyak ditemukan bentuk-bentuk kejahatan seksual yang melibatkan anak di bawah umur yakni prostitusi anak, hubungan seksual anak, kekerasan seksual pada anak, dan eksploitasi seksual pada anak-anak yang berada di dekat sektor pariwisata. Selain itu, masih banyak tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan seksual kepada anak perempuan di tempat wisata seperti pelecehan seksual meremas payudara dan kekerasan seksual mencongkel alat kelamin dengan jari. Tindakan tidak bermoral tersebut tidak hanya anak perempuan saja sebagai korban, namun anak laki-laki juga rentan menjadi korban kejahatan seksual seperti sodomi dan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh perempuan penghibur yang biasa dikenal dengan sebutan anjelo atau antar jemput lonte (ECPAT Indonesia, 2018).

Apabila kejahatan seksual ini terus dibiarkan, maka akan menjadi ancaman bagi masa depan penduduk usia muda yang tinggal di dekat sektor pariwisata. Selain fisik dan psikis yang terdampak akibat kejahatan seksual, korban juga akan mengalami trauma yang sulit disembuhkan. Hal ini membuat sumber daya manusia yang berada di dekat sektor pariwisata akan menurun. Kejahatan seksual inilah yang merusak citra industri pariwisata dan membuat wisatawan dan sumber daya manusia yang bekerja di industri pariwisata merasa takut karena kurangnya peraturan dan perhatian dari stakeholder setempat. Tantangan serta ancaman ini seharusnya menjadi tanggung jawab bagi stakeholder setempat yang meliputi pemerintah daerah, kepolisian setempat, masyarakat, kepala desa, forum anak kabupaten dan private sector, yang terdiri dari hotel, penginapan, bar, karaoke, restoran, asosiasi tour and travel, asosiasi tour guide dan spa massage.

Saat ini pemerintah telah mengupayakan untuk memberikan payung perlindungan bagi korban kekerasan seksual dalam RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual), namun masih banyak perdebatan di kalangan masyarakat dan di tingkat DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) mengenai definisi kekerasan seksual yang dianggap terlalu liberal dan berbenturan dengan nilai Pancasila dan agama. Untuk mencegah semakin meningkatnya kasus kejahatan seksual, pemerintah harus segera menuntaskan RUU PKS, sehingga penegak hukum memiliki landasan yang kuat dalam menindak kasus kekerasan seksual. Selain itu, pada Pasal 79 BAB VIII RUU PKS, yang menekankan kepada partisipasi masyarakat yang menjadi pegangan bagi stakeholder dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual, tidak terkecuali private sector sebagai pihak yang paling mengemban tanggung jawab terjadinya kasus kejahatan seksual di wilayah usaha mereka. Hal ini menjadi peluang bagi berkembangnya wisata halal dalam mengurangi kasus kejahatan seksual di sektor pariwisata Indonesia.

Masih banyak orang yang beranggapan bahwa wisata halal dan wisata religi merupakan dua hal yang sama. Pemahaman ini cukup keliru karena wisata halal memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan wisata religi. Wisata religi sendiri berarti, kunjungan untuk melaksanakan ibadah seperti mengunjungi kota suci Makkah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Sedangkan wisata halal merupakan sektor pariwisata yang keseluruhan aspeknya berlandaskan syariah.

Istilah wisata halal pertama kali diluncurkan secara nasional pada kegiatan Indonesia Halal Expo (Indhex) dan Global Halal Forum yang diselenggarakan pada tahun 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Wisata halal mulai menjadi tren pada saat kunjungan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud beserta rombongannya ke Indonesia pada tanggal 1 Maret hingga 12 Maret 2017. Wisata halal dapat dijadikan pilihan alternatif bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan syariah termasuk kejahatan seksual. Wisata halal menitikberatkan private sector dalam menjamin seluruh aspek di dalam wilayah usahanya sebagai bentuk tanggung jawab pihak yang berhubungan langsung dengan pelanggan yang bisa menjadi korban maupun pelaku kejahatan seksual. Untuk itu, terdapat beberapa potensi private sector wisata halal dalam mengurangi kejahatan seksual yang berhubungan dengan beberapa aspek seperti akomodasi penginapan, akomodasi transportasi, pakaian, serta makanan dan minuman.

Salah satu akomodasi di tempat wisata yang menawarkan tempat private adalah akomodasi penginapan seperti hotel, homestay, villa, dan lainnya. Akomodasi penginapan masih banyak disalahgunakan sebagai tempat yang aman dalam melakukan tindakan kejahatan seksual. Dengan adanya kelonggaran pengawasan dari pihak penginapan, pelaku kejahatan seksual dengan mudah melancarkan tindakannya kepada korban kejahatan seksual yang memiliki relasi personal dengan pelaku maupun dari sexual trafficking. Komnas Perempuan pada tahun 2019 mencatat beberapa bentuk kekerasan seksual di ranah KDRT/ relasi personal.

Berikut merupakan tabel dari jumlah bentuk kekerasan seksual di ranah KDRT/relasi personal

Bentuk Kekerasan Seksual di Ranah KDRT/Relasi Personal Jumlah
Pencabulan 321
Perkosaan 818
Percobaan perkosaan 53
Persetubuhan 236
Pelecehan seksual 58
Perkosaan dalam perkawinan (marital rape) 195
Inses 1071
Kekerasan dunia maya (cyber crime) 7
Perbudakan seksual 14
Eksploitasi seksual 200
Pemaksaan aborsi 6
Kekerasan seksual lain 9

Tabel 2 Jumlah Bentuk Kekerasan Seksual di Ranah KDRT/Relasi Personal
Sumber: Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018 Komnas Perempuan (Maret 2019)

 

 ﴾۸۳﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

“Negeri akhirat itu, kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. 28:83)

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang melakukan kejahatan tidaklah diberi pembalasan, melainkan (seimbang) dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Pelaku kejahatan seksual dijerat pasal 90 KUHP mengenai luka berat yang dilakukan atas unsur kesengajaan. Islam sangat melindungi keutuhan jiwa dan raga manusia. Hukum memelihara dan melindungi jiwa merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Oleh karena itu, luka berat yang diatur dalam KUHP pasal 90 merupakan luka yang sangat membahayakan jiwa raga manusia. Sesungguhnya Islam meletakkan penghormatan terhadap jiwa, sehingga tidak ada seorangpun yang menganggap remeh masalah ini. Setiap pihak yang rentan dalam kasus kejahatan seksual harus bertindak preventif terhadap apa yang berkaitan dengan jiwa dan raga, serta menutup rapat- rapat kemungkinan penggunaan sarana kejahatan termasuk perzinaan (Aditya Syaukie Fattachie, 2018).

﴾۳۲﴿ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. 17:32)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-hambaNya dari perbuatan zina dan mendekatinya yaitu hal-hal yang menjerumuskan seseorang kepada perzinaan. Salah satu perbuatan yang mendekati zina yaitu berkhalwat atau bersendirian antara laki-laki dengan perempuan yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiganya ialah syaitan (HR Ahmad). Dengan itu, private sector wisata halal di bidang akomodasi penginapan seperti hotel, dan homestay harus memiliki standar pengecekan data diri pelanggan dan menyimpannya selama proses check-in hingga check-out agar dapat memastikan keamanan, kenyamanan, dan menghindari dari hal-hal perzinaan maupun tindakan kejahatan seksual. Selain itu, diperlukannya pemasangan kamera CCTV pada tempat-tempat yang sepi yang tidak terjangkau oleh pengawasan pihak hotel dan homestay. Kamera CCTV berguna untuk membantu proses pengecekan pada pelanggan, sehingga dapat dipastikan tidak ada orang lain yang bukan mahram dari penyewa kamar yang dapat masuk ke dalam kamar.

Tidak hanya hotel atau homestay yang butuh pengawasan dari pemilik, namun juga villa sebagai tempat yang memungkinkan banyak orang untuk tinggal di dalamnya membutuhkan pengawasan yang lebih ekstra. Hal ini dilihat dari pelanggan yang menyewa villa untuk kepentingan berbagai macam acara yang biasanya bercampur baur antara kumpulan laki-laki dengan kumpulan perempuan (ikhtilat) tanpa dipisahkan oleh penghalang (hijab) maupun hanya sekadar jarak. Pemilik villa harus bertanggung jawab dengan semua kegiatan yang dilakukan di area villa. Maka dari itu, pemilik villa wajib membuat peraturan kepada penyewa villa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Ikhtilat juga sering kali terjadi di dalam akomodasi transportasi umum yang menimbulkan kesempatan dalam melakukan kejahatan seksual yang biasa dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan seperti menyentuh area privat wanita, menempelkan alat kelamin laki-laki pada area belakang wanita, dan juga pelecehan seksual memfoto pakaian dalam wanita menggunakan handphone dari bawah. Untuk mencegah tindakan ini, diperlukan adanya pemisahan antara laki-laki dan perempuan dengan sedikit jarak maupun dengan hijab atau pembatas, dan juga diperlukannya seorang penjaga yang cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan perkara tindakan asusila di dalam akomodasi transportasi dalam dunia pariwisata. Sehingga CCTV juga diperlukan dalam akomodasi transportasi umum. Dalam melindungi diri sendiri dari kejahatan seksual, para wanita mukmin juga sudah diperintahkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 59 agar menjaga auratnya dengan menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka agar mudah untuk dikenali dan juga terjaga kehormatannya, sehingga tidak ada orang yang berani melecehkan mereka.

Unsur kehati-hatian yang diterapkan oleh setiap individu dalam wisata halal sesuai dengan konsep maqashid syariah. Maqashid syariah merumuskan lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan untuk menegakkan maslahat dharuriyyat atau biasa disebut dengan kulliyat al-khams (lima prinsip universal), yaitu hifdh al-nafs (menjaga jiwa), hifdh al-diin (menjaga agama), hifdh al-‘aql (menjaga akal), hifdh al-nasl (menjaga nasab), dan hifdh al-mal (menjaga harta). Wisata halal merupakan sebuah bentuk dari penjagaan nasab/keturunan yang harus dilakukan oleh masing-masing orang dan juga pihak yang mengemban tanggung jawab terjadinya suatu hal di dalam wilayah usaha private sector tersebut.

Selain itu private sector wisata halal juga harus memastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pelanggan tidak mengandung makanan dan minuman yang telah diharamkan oleh Allah SWT, seperti minuman yang memabukkan dan dapat membuat orang yang meminumnya kehilangan akal mereka (HR. ibnu Majah dan Nasa’i). Hal ini juga termasuk dalam maqashid syariah mengenai penjagaan al-’aql/akal, karena setelah orang tersebut mengonsumsi minuman yang memabukkan, keadaan mereka menjadi setengah sadar dan memiliki emosi yang tidak stabil. Tidak jarang orang yang sering mengonsumsi minuman ini menjadi pelaku kejahatan seksual.

Meskipun masih banyak kasus kejahatan seksual di dunia pariwisata Indonesia, wisata halal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan dengan adanya konsep pengembangan wisata halal Indonesia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan seperti fasilitas yang mereka butuhkan, ramah anak, keamanan yang tinggi, kenyamanan, dan meningkatkan pengalaman bagi wisatawan yang berkunjung di wisata halal. Wisatawan cenderung memilih akomodasi pariwisata yang lengkap dan sesuai kebutuhan ditambah dengan faktor lingkungan yang mendukung. Hal ini erat kaitannya dengan motivasi wisatawan, apabila wisatawan puas terhadap layanan pariwisata yang diberikan, maka loyalitas dari wisatawan akan timbul.

Menurut CrescentRating, Indonesia mendapatkan peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal dunia versi GMTI (Global Muslim Travel Index) 2019. Prestasi ini merupakan hasil dari lima tahun fokus Indonesia pada pengembangan industri pariwisata halal sehingga Indonesia mampu menunjukkan potensinya sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia dan dapat bersanding dengan Malaysia dengan skor 78. Sedangkan negara Timur Tengah yang sudah lama menerapkan wisata halal berada di bawah Indonesia dan Malaysia.

Gambar 1 Peringkat Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019
Sumber: Global Muslim Travel Index 2019

Persaingan wisata halal di antara negara-negara Timur Tengah cukup sengit, terdapat beberapa tantangan yang membuat peringkat negara timur tengah berada di bawah Malaysia dan Indonesia. Salah satu contoh negara timur tengah yang memiliki tantangan wisata halal yaitu negara UEA (Uni Emirat Arab) yang berada di peringkat kelima GMTI 2019. Meskipun UEA merupakan negara yang banyak disinggahi oleh wisatawan dari berbagai penjuru dunia, PDB yang dihasilkan dari sektor pariwisata masih kurang dari 12,1%. Hal ini dikarenakan masih adanya perdebatan konsep pariwisata halal itu sendiri, walaupun sektor pariwisata halal dibentuk untuk pemenuhan kebutuhan umat muslim, namun wisatawan datang dari berbagai negara dan agama yang berbeda. Maka dari itu, akomodasi, produk, dan layanan yang inovatif diperlukan agar bisa mencakup semua kalangan yang sesuai dengan syariah. Selain itu, UEA juga bersaing dengan negara-negara Timur Tengah lainnya yang memiliki nilai sejarah yang lebih menarik wisatawan seperti Mesir, Turki, dan Arab Saudi. Namun, akomodasi yang dimiliki oleh UEA dapat memimpin di antara negara-negara Timur Tengah lainnya.

Tabel 3 Travel and Tourism Competitiveness: Contributing Factors. A
Sumber:  World Economic Forum (Kukreti, 2017)

UEA sangat unggul di bidang penyediaan layanan pariwisata di antara negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Dengan kualitas pelayanan yang baik, maka loyalitas dan daya tarik wisatawan juga akan semakin besar. Kemajuan teknologi UEA dibandingkan dengan negara-negara timur tengah lainnya juga sangat menyokong dalam peningkatan kualitas pelayanan seperti akomodasi transportasi yang lebih efisien, dan wisatawan dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas yang membutuhkan teknologi tinggi. Kelebihan yang dimiliki oleh negara UEA inilah yang menjadi tantangan bagi para pesaing termasuk negara Indonesia dan Malaysia yang notabenenya masih kalah dalam bidang teknologi. Untuk mencegah ketertinggalan, Indonesia telah menyusun target dan strategi yang akan diambil untuk meningkatkan sektor pariwisata sebagai “core economy”.

Walaupun saat ini Indonesia sedang memimpin laju perkembangan wisata halal dunia, bukan berarti Indonesia terbebas dari tantangan serta ancaman yang sewaktu-waktu dapat mencemari nama baik sektor pariwisata Indonesia. Kejahatan seksual di tempat wisata terjadi bukan hanya karena niat buruk dari pelaku dan kelengahan korban, tetapi juga karena adanya celah yang diberikan oleh private sector hingga pemerintah. Pelaku kejahatan seksual dapat memanfaatkan kesempatan dari lemahnya sistem keamanan akomodasi penginapan maupun akomodasi transportasi yang dikelola oleh private sector.

Hal ini dapat mencoreng nama baik industri pariwisata Indonesia di mata dunia. Sehingga menyebabkan motivasi wisatawan menurun dan target “core economy” tinggal harapan belaka. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara private sector dengan pemerintah dalam meningkatkan fasilitas dan pelayanannya serta hukum yang menekankan private sector harus bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi di wilayah usahanya agar wisatawan terhindar dari kejahatan seksual serta merasa aman, nyaman dan tentram. Untuk itu, pemerintah diharapkan cepat dalam merevisi RUU PKS agar terciptanya keadilan dengan landasan hukum yang kuat mengenai penghapusan kekerasan seksual dan juga mengurangi kasus kejahatan seksual di berbagai sektor terutama sektor pariwisata.

Wisata halal sebagai salah satu sektor yang memegang asas kehati-hatian sehingga dapat berkontribusi untuk membangun sebuah konsep pariwisata bebas kejahatan seksual, kekerasan seksual, hingga pelecehan seksual. Konsep ini harus didukung oleh private sector dengan menimbang-nimbang fasilitas dan pelayanan yang berlandaskan syariah mulai dari akomodasi penginapan, transportasi, fashion, hingga makanan dan minuman. Dengan demikian, potensi wisata halal semakin terbuka lebar bagi para pengusaha muslim dan muslimah yang ingin membangun usaha di bidang pariwisata.

Wallahua’lam bisshowaab

 

Referensi:

‘Kasus kejahatan seksual anak’ ditemukan di 10 lokasi wisata di Indonesia. (2018, January 01). Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-42534355

 

ʻUmar, I. K., L-Mubarakfuri, S. A., & Al-Atsari, A. I. (2006). Shahih tafsir Ibnu Katsir Jilid 1. Pustaka Ibnu Katsir.

 

ʻUmar, I. K., L-Mubarakfuri, S. A., & Al-Atsari, A. I. (2006). Shahih tafsir Ibnu Katsir Jilid 5. Pustaka Ibnu Katsir.

 

ʻUmar, I. K., L-Mubarakfuri, S. A., & Al-Atsari, A. I. (2006). Shahih tafsir Ibnu KatsirJilid 6. Pustaka Ibnu Katsir.

 

ʻUmar, I. K., L-Mubarakfuri, S. A., & Al-Atsari, A. I. (2006). Shahih tafsir Ibnu Katsir Jilid 7. Pustaka Ibnu Katsir.

 

‘Uwaydah, K. M., & Ghoffar, M. A. (1998). Fiqih wanita: Edisi lengkap. Pustaka Al-Kautsar.

 

Apakah Sesungguhnya Pariwisata Syariah? |Republika Online. (n.d.). Retrieved from https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/omwaqj291

 

Briantika, A., & Saputri, M. (2020, July 11). WNA Perancis Ditangkap Polisi atas Kasus Kekerasan Seksual 305 Anak. Retrieved from https://tirto.id/wna-perancis-ditangkap-polisi-atas-kasus-kekerasan-seksual-305-anak-fPUc

 

Cegah Trafficking Dan Eksploitasi Anak Di Sektor Pariwisata; KPAI Mengumpulkan Pengelola Hiburan Jakarta. (2018, April 13). Retrieved from https://www.kpai.go.id/berita/cegah-trafficking-dan-eksploitasi-anak-di-sektor-pariwisata-kpai-mengumpulkan-pengelola-hiburan-jakarta

 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (n.d.). Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, pp. 1-64.
http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf

 

ECPAT Indonesia. (2019, December 16). Menciptakan Pariwisata Berkelanjutan yang Melindungi Anak dari Eksploitasi Seksual. Retrieved from https://ecpatindonesia.org/press-release/menciptakan-pariwisata-berkelanjutan-yang-melindungi-anak-dari-eksploitasi-seksual/

 

ECPAT Indonesia. (2017, July 24). Potensi Eksploitasi Seksual Anak Di Destinasi Wisata Harus Diwaspadai! Retrieved from https://ecpatindonesia.org/press-release/potensi-eksploitasi-seksual-anak-di-destinasi-wisata-harus-diwaspadai/

 

ECPAT Indonesia. (2020, July 13). Publikasi Media. Retrieved from https://ecpatindonesia.org/topik/publikasi-media/

 

Fattachie, A. S. (2018). Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga. http://digilib.uinsby.ac.id/23705/3/Aditya%20Syaukie%20Fattachie_C33213061.pdf

 

Firdaus”, “. M. (2017, August 17). Beda Khalwat dan Ikhtilat. Retrieved from https://www.islampos.com/beda-khalwat-dan-ikhtilat-42908/

 

Halal Tourism Destination in UAE: The Opportunities, Threats and Future Research. (2019). International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering Special Issue, 8(6S4), 788-793. doi:10.35940/ijitee.f1158.0486s419

 

KOMNAS PEREMPUAN. (2018). Korban bersuara, Data Bicara Sahkan RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL Sebagai Wujud Komitmen Negara. CATATAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2018.

 

Malia, I. (2020, July 26). Waspadai Kejahatan Seksual Anak di Tempat Wisata. Retrieved from https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/waspadai-kejahatan-seksual-anak-di-tempat-wisata

 

Masful, M. F. (2017). Pariwisata Syariah: Suatu Konsep Kepercayaan dan Nilai Budaya Lokal di Daerah Pedalaman Pilubang, Payakumbuh, Sumatera Barat. Jurnal The Messenger, 9(1), 1. doi:10.26623/themessenger.v9i1.433

 

Murdaningsih, D. (2017, July 24). Kasus Kekerasan Anak Meningkat di Beberapa Destinasi Wisata. Retrieved from https://republika.co.id/berita/otkz5s368/kasus-kekerasan-anak-meningkat-di-beberapa-destinasi-wisata

 

Narasi Tunggal : 5 Tahun Kembangkan Pariwisata Halal, Indonesia Akhirnya Raih Peringkat Pertama Wisata Halal Dunia 2019. (n.d.). Retrieved from https://www.kemenparekraf.go.id/post/narasi-tunggal-5-tahun-kembangkan-pariwisata-halal-indonesia-akhirnya-raih-peringkat-pertama-wisata-halal-dunia-2019

 

RI, S. D. (n.d.). Pariwisata Berikan Kontribusi pada Pendapatan Negara. Retrieved from http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/24852/t/Pariwisata Berikan Kontribusi pada Pendapatan Negara

 

Ramdhani, I. (2017). Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, 4(1), 95-120. doi:10.15408/sjsbs.v4i1.7871

 

Rastika, I. (2016, June 17). Komnas PA: Tempat Wisata Jadi Surga Dunia bagi Paedofil. Retrieved from https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2016/06/17/22001151/komnas.pa.tempat.wisata.jadi.surga.dunia.bagi.paedofil

 

Ratriani, V. R. (2020, July 07). Marak Kasus Kekerasan Seksual, Apa Isi dan Polemik RUU PKS? Halaman all. Retrieved from https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/07/144300365/marak-kasus-kekerasan-seksual-apa-isi-dan-polemik-ruu-pks-?page=all

 

Redaksi. (2018, October 08). Maqashid al-Syariah: Prinsip Dasar HAM Islam. Retrieved from https://islami.co/maqashid-al-syariah-prinsip-dasar-ham-islam/

 

Sehatq.com. (2020, May 10). Kenali Beragam Bentuk Kekerasan Seksual, Beda dengan Pelecehan. Retrieved from https://cantik.tempo.co/read/1340595/kenali-beragam-bentuk-kekerasan-seksual-beda-dengan-pelecehan/full&view=ok

 

UNICEF. (2018). Sebuah Panduan Langkah Demi Langkah Untuk Mengenali Dan Mencegah Risiko Pada Anak Yang Berinteraksi Dengan Bisnis Anda. Perangkat Child Safeguarding Untuk Dunia Usaha

 

Vargas-Sanchéz, A., & Perano, M. (2018). Halal Tourism through the Lens of Generation Z in a Muslim Majority Country: Implications on Tourist Services. International Journal of Business and Management, 13(9), 36. doi:10.5539/ijbm.v13n9p36

 

Warta Ekonomi. (2020, May 20). Wisata Halal Terhantam Covid-19, Bisnis Fesyen Apa Kabar? Retrieved from https://www.wartaekonomi.co.id/read286483/wisata-halal-terhantam-covid-19-bisnis-fesyen-apa-kabar

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *