Kebijakan Moneter Ekonomi Islam

Oleh Salwa Hazrina Ishmah (Ilmu Ekonomi Islam 2017), Kepala Biro Eksternal IBEC FEB UI 2019

Pembukaan

Pemahaman general menyatakan bahwa objek dari seluruh aktivitas ekonomi konvensional adalah maksimalisasi utilitas atau kepuasan setiap individu baik sebagai produsen maupun konsumen. Tetapi, pemahaman ini tidak berakhir di situ bagi seorang Muslim. Seorang Muslim tidak hanya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan diri dan keluarganya, ia juga harus memenuhi kewajibannya kepada masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam perolehan dan pembuangan sumber daya material untuk memberikan kepuasan kepada manusia dan memungkinkan mereka untuk melakukan kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat (Zaman, 1984). Tujuan utama dari ekonomi Islam yakni untuk meningkatkan keadilan sosial dan manusia melalui praktik-praktik yang dapat menyebabkan perkembangan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan kesejahteraan yang merata di semua golongan. Lalu, fitur paling utama dalam sistem keuangan Islam adalah pelarangan absolut pada pembayaran dan penerimaan bunga (Khan & Mirakhor, 1989). Salah satu praktik yang dilakukan dalam level makroekonomi adalah kebijakan moneter yang disusun oleh bank sentral.

Pembahasan

Sebuah kebijakan moneter adalah proses pengorganisasian persediaan uang (money supply) dari suatu negara tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu; seperti menahan inflasi atau mencapai tujuan pekerjaan yang lebih sejahtera (Wisandani et al., 2017). Stabilitas ekonomi yang terganggu bisa diperbaiki dengan menggunakan kebijakan moneter. Ada beberapa instrumen dalam kebijakan moneter yang sudah diketahui secara umum seperti diskonto, giro wajib minimum, dan operasi pasar terbuka. Sasaran kebijakan moneter adalah meraih kondisi equilibrium yang ditandai dengan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan net export yang bersifat balanced. Republik Indonesia mempunyai kebijakan moneter yang dirumuskan oleh bank sentral, Bank Indonesia. Bank Indonesia sendiri mempunyai satu tujuan utama: mencapai dan menjaga stabilitas nilai mata uang Indonesia, Rupiah.

Beberapa kondisi ekonomi pada suatu negara membuat sulitnya untuk mengimplementasikan suatu kebijakan moneter. Maka, ada dua jenis kebijakan untuk menyelesaikan kesulitan ini, kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kala tingkat pengangguran dalam masyarakat meningkat, kebijakan moneter ekspansif sesegera mungkin dilakukan dengan menurunkan tingkat bunga. Saat suatu negara mengalami inflasi yang mulai tidak terkendali, pemerintah akan menerapkan kebijakan moneter kontraktif yaitu menurunkan money supply dengan menaikkan tingkat bunga. Bank sentral, untuk di Indonesia yakni Bank Indonesia, bisa mengaplikasikan prinsip syariah Islam dalam mengatur kebijakan moneter.

Gagasan ekonomi Islam berbeda dengan apa yang biasa disebut dengan ekonomi konvensional. Secara garis besar, ekonomi konvensional mempunyai gagasan di mana setiap individu yang berperan sebagai konsumen harus memaksimalkan utilitas dan individu yang berperan sebagai produsen harus memaksimalkan output yang dihasilkan serta tugas kedua peran ini dibatasi oleh constraint tertentu atau cost). Tambahan lagi, perekonomian negara akan berjalan dengan mengacu pada GDP (gross domestic product) yang dilihat berdasarkan total dari consumption, investment, government spending, dan net export (jumlah ekspor dikurangi jumlah impor). Khususnya dalam investment, unsur ini mengandung peran interest. Berbeda dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam memberi seorang individu kewajiban tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Semua aktivitas dalam ekonomi Islam dibatasi oleh syariah yakni Al-Quran dan As-Sunnah yang biasa mengatur kehidupan manusia sehari-hari tanpa perlu mengekang seseorang untuk berkarya. Syariat Islam diturunkan dengan tujuan untuk kemaslahatan hidup manusia yang disebut Maqashid Syariah. Maqashid Syariah terdiri dari memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam era awal Islam yaitu zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, baitul maal adalah sebuah fondasi dari apa yang sekarang dikenal sebagai bank sentral. Baitul maal hadir tidak hanya untuk menyalurkan ajaran Allah, lembaga ini bertujuan pula untuk menjaga kesejahteraan dan memastikan pemerataan dalam masyarakat atas hak mereka. Satu hal yang membedakan baitul maal dengan bank sentral pada umumnya adalah ketidakhadiran unsur interest karena mengandung riba yang dilarang Islam dalam Surah Al Baqarah ayat 275. Ketidakhadiran interest rate dalam ekonomi Islam akan menghubungkan sektor riil dengan sektor moneter dengan implementasi profit-loss sharing yang lebih stabil dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Layaknya kebijakan moneter dalam ekonomi konvensional, kebijakan moneter ekonomi Islam memiliki instrumen-instrumen. Persyaratan cadangan utama adalah instrumen paling penting akibat tingkat diskonto dan operasi pasar terbuka yang ditiadakan dengan mewajibkan bank untuk menempatkan uangnya dalam deposit permintaan di bank sentral sebagai persyaratan cadangan, bukan dalam deposit mudarabah karena ini adalah ekuitas milik nasabah. Selanjutnya, bank sentral bisa menetapkan limit tertinggi untuk menjamin bahwa total pembiayaan yang ada sesuai dengan target moneter. Instrumen untuk mengatasi masalah likuiditas diatasi dengan common pool di mana bank umum diwajibkan untuk menyimpan sebagian simpanan dalam proporsi tertentu berdasarkan kesepakatan bersama. Lalu, ada moral suassion; bank sentral dan bank umum harus melakukan konsultasi dan pertemuan untuk membahas masalah yang dihadapi agar tujuan yang direncanakan bisa lebih mudah untuk direalisasikan. Instrumen lainnya adalah memperlakukan uang yang diterbitkan sebagai fai’ atau pajak karena hal ini bisa membawa keuntungan bagi bank sentral akibat biaya yang digunakan untuk membuat uang lebih rendah daripada nilai uang tersebut dan bisa membiayai proyek untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi. Instrumen terakhir, alokasi kredit yang goal oriented akan memberikan keuntungan optimal untuk bisnis serta produksi barang dan jasa yang bisa didistribusikan secara merata kepada masyarakat.

Penutup

Masih ada isu dalam level makroekonomi yang belum bisa terselesaikan. Perubahan yang dihadapi pembuat kebijakan tidak akan semudah teori di atas kertas ketika mereka ingin mengubah ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Semua perubahan akan membutuhkan pembelajaran. Meski pembelajaran akan memakan waktu yang tidak sebentar, kebijakan-kebijakan makroekonomi yang sejalan dengan syariat Islam bisa diterapkan agar tercapai kemaslahatan yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam suatu negara.

Referensi

  • Al-Jarhi, Mabid Ali. 2002. “Macroeconomics: an Islamic Perspective” dalam Munich Personal RePEc Archive, No. 66938. HGB, Bakhita. 2017. “Impact of Islamic Modes of Finance on Economic Growth through Financial Stability” dalam Journal of Business & Financial Affairs, Vol.6 March 2017. Saudi Arabia: Tabuck University.
  • Khan, Mohsin S. dan Abbas Mirakhor. 1989. “The Financial System and Monetary Policy in an Islamic Economy” dalam JKAU: Islamic Econ., Vol.1. Washington: International Monetary Fund. (pp. 39-57)
  • Wisandani, Iwan, Sri Iswati, dan Rifki Ismal. 2017. “The Monetary Policy in Indonesia: in the Perspective of Islamic Economics” dalam International Journal of Nusantara Islam, Vol.5 No.1. (pp. 59-74)
  • Zaman, S. M. Hasanuz. 1984. “Definition of Islamic Economics” dalam J. Res. Islamic Econ., Vol.1 No.2. Pakistan: Islamic Economic Division State Bank of Pakistan. (pp: 49-50).
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *