Islamic City Index dan Kaitannya dengan Indonesia

ISLAMIC CITY INDEX DAN KAITANNYA DENGAN INDONESIA
Atika Nur Aini
atikanrn@gmail.com
Wakil Kepala Departemen Penelitian IBEC FEB UI 2018

Iklim ekonomi saat ini mengacu pada pertumbuhan ekonomi dengan berbagai faktor penentu. Para ekonom umumnya setuju bahwa ada banyak faktor penentu pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan kinerja ekonomi harus dapat mencakup politik dan sosial. Dalam hal ini, terdapat perhatian yang cukup besar pada peran agama dalam ekonomi. Namun, sebelum dampak agama pada kinerja ekonomi atau dampak kinerja ekonomi pada agama dapat diperiksa, seseorang harus terlebih dahulu memastikan religiusitas suatu negara. Dalam artikel ini, penulis ingin mengkaitkan adanya Islamic City Index sebagai saah satu peringkat religiusitas dengan keadaan yang terjadi di Indonesia.

Religiusitas atau tingkat keagamaan suatu bangsa adalah kompleks dan kontroversial. Sistem ekonomi Islam yang sesungguhnya adalah sistem berbasis pasar, namun dengan mengakar perilaku dan tujuan Islam yang dikaitkan dengan konsumen, produsen dan pemerintah. Sebagaimana yang telah dicermati, semua dua belas prinsip ekonomi Islam mempromosikan tata pemerintahan yang baik dan kebijakan ekonomi dan sosial yang baik. Melihat sebagian besar karya akademik menitikberatkan pada dua pemikiran yakni agama sebagai variabel dependen atau independen. Sebagaimana variabel dilihat dependen maka tingkat pembangunan ekonomi yaitu standar hidup, atau campur tangan pemerintah di pasar, berdampak pada tingkat religiusitas. Namun, jika agama digunakan sebagai variabel independen, maka dalam hal ini tingkat religiusitas mempengaruhi ekonomi politik, yang merupakan kinerja ekonomi, produktivitas, etika kerja, dan perkembangan sosial yang dihasilkan.

Hossein Askari yang merupakan seorang ekonom kelahiran Iran yang mengembangkan ide dan gagasannya mengenai An Economic Islamic city Index (IE2). Islamic city index merupakan pemberian peringkat pada negara-negara dengan indikator sejauh mana negara tersebut menerapkan konsep ekonomi Islam dengan idealisme Islam dalam hal pencapaian ekonomi, pemerintahan, hak rakyat dan hak politik, serta hubungan internasional. Hasil The Economic Islamicity Index menunjukan peringkat 208 negara menurut 12 prinsip ekonomi syariah yang diwakili melalui 113 proxy yang berbeda. Negara Irlandia, Denmark, Luksemburg, dan Selandia Baru sebagai negara lima besar yang paling Islami di dunia. Negara-negara lain yang menurut Askari justru menerapkan ajalan Islam paling nyata adalah Swedia, Singapura, Finlandia, Norwegia, dan Belgia. Lalu, berbicara mengenai negara Islam seperti Malaysia hanya menempati peringkat ke-33. Sementara itu, negara Islam lain di posisi 50 besar adalah Kuwait di peringkat ke-48, sedangkan Arab Saudi di posisi ke-91 dan Qatar ke-111. Terfokus pada Indonesia, Indonesia sendiri ditempatkan dalam urutan peringkat ke 140.

Apabila kita melihat realita yang terjadi di Indonesia, perekonomian kita masih diselimuti dengan praktek ekonomi konvesional yang rasio nya masih sangat jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan pelaksanaan praktek-praktek berbasis Islam. Hal tersebut belum dapat mencerminkan definisi dari ekonomi Islam sendiri. Ekonomi Islam adalah pemikir muslim yang merespon terhadap tantangan ekonomi pada masanya, dalam hal ini mereka dibimbing dengan al Qur’an dan sunnah berserta akal dan pengalaman (M.Nejatullah Siddiqi). Melihat hal tersebut, setidaknya ada lima masalah dan tantangan yang dihadapi serta menjadi latar belakang mengapa Indonesia masih dalam peringkat yang dapat dikatakan cukup jauh dan belum dapat mengimplementasikan ekonomi islam. Adapun masalah dan tantangan tersebut adalah yang pertama masih minimnya pakar ekonomi islam berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu-ilmu syariah secara integratif. Kedua, ujian atas kredibiltas sistem ekonomi dan keuangannya. Ketiga, perangkat peraturan, hukum dan kebijakan, baik dalam skala nasional maupun internasional masih belum memadai. Keempat, masih terbatasnya perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi islam dan masih minimnya lembaga training dan consulting dalam bidang ini, sehingga SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah masih terbatas dan belum memiliki pengetahuan ekonomi syariah yang memadai, Kelima, peran pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, masih rendah terhadap pengembangan ekonomi syariah.

Kesimpulannya, Islam telah memberikan panduan ekonomi terperinci untuk menciptakan sistem ekonomi yang sukses dan adil. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan, bersama dengan keadilan sosial, adalah elemen dasar dari sistem ekonomi Islam. Dengan demikian, aturan Islam atas lingkungan yang mencakup perilaku dibentuk untuk mendukung tujuan masyarakat Islam: kesejahteraan sosial dan keadilan sosial ekonomi. Untuk itu, diperlukan sikap positif dari setiap elemen baik yang mengakar pada perilaku dan tujuan Islam yang dikaitkan dengan masyarakat dan pemerintahan itu sendiri.

Referensi:

Askari, H., & Mohammadkhan, H. 2016. The Results—Islamicity Rankings of All Countries. Islamicity Indices: The Seed for Change, 34-67. doi:10.1057/9781137587718_4

Aziew. 2016 “Definisi Ekonomi dalam Islam Menurut Para Ahli”. 18 Juli 2018 (19.15). https://www.scribd.com/doc/96145896/Definisi-Ekonomi-Dalam-Islam-Menurut-Para-Ahli

Faridatus, Ninik. 2018. “Penerapan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia”. 18 Juli 2018 (20.03). https://www.kompasiana.com/ninik07/5a9543335e13730f3c0e4753/penerapan-sistem-ekonomi-islam-di-indonesia?page=all