Perbandingan Penerimaan dan Penyaluran Zakat di Indonesia dan Pakistan

Perbandingan Penerimaan dan Penyaluran Zakat di Indonesia dan Pakistan

Oleh: Ayyas Aulia Hakim

Hampir setiap muslim pasti mengetahui apa itu zakat dan apa hukum menunaikannya. Namun, mungkin banyak muslim yang tidak mengetahui bagaimana keadaan penerimaan dan penyaluran zakat di suatu negara. Oleh karena itu, pada I-Share kali ini penulis akan mencoba menjelaskan hal tersebut dengan mengambil dua contoh kasus, yaitu negara Indonesia dan Pakistan. Penulis mengambil Indonesia sebagai contoh kasus karena selain Indonesia merupakan negara tempat di mana penulis hidup, Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia. Sementara itu, Pakistan dapat dikatakan murupakan “pelopor” dari ekonomi Islam di zaman modern ini.

Zakat in Indonesia

Zakat di Indonesia tercatat sudah ada sejak zaman kolonial, pada zaman tersebut sebagian besar Muzzaki secara langsung menyalurkan zakatnya kepada para Mustahik yang ada di lingkungan sekitar ia tinggal. Hal ini disebabkan belum adanya badan yang secara resmi ditugaskan mengelola zakat. Keadaan yang masuk akal mengingat Belanda sebagai penguasa Indonesia saat itu tidak beragama Islam sehingga kurang peduli terhadap kebutuhan-kebutuhan umat kala itu. Namun, memang terdapat beberapa masjid dan madrasah yang menerima pembayaran zakat masyarakat, tetapi pendistribusiannya masih terbatas kepada pembangunan dan pemugaran masjid dan madrasah di daerah yang sama, atau dengan kata lain manfaatnya masih relatif kecil bagi umat secara keseluruhan. Penerimaan zakat tanpa peraturan resmi dan sentralisasi ini baru berubah saat Presiden Republik Indonesia yang kedua, Soeharto, menginstruksikan tiga perwira tinggi militer untuk membentuk sebuah organisasi untuk menghimpun dana zakat nasional. Keputusan ini tercatat pada Kepres No. 07/PRIN/10/1968. Tidak lama kemudian dibentuklah BAZIS (Badan Amil Zakat dan Sodaqoh) sebagai badan semi otonom dalam mengkolektifkan zakat tapi dalam prakteknya masih dilakukan secara tradisional dan belum menjangkau khalayak ramai. Setelah berakhirnya rezim orde baru, kembali terjadi perubahan saat Presiden BJ. Habibie membentuk lembaga formal BAZ dan non-formal LAZ sebagai amil zakat. Kedua lembaga tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat. Fungsi yang tumpang tindih ini sempat menimbulkan perdebatan, yang pada akhirnya membuat pemerintah mengeluarkan UU Zakat baru, yaitu UU 23 tahun 2011. UU ini membagi lembaga zakat menjadi dua, yakni Dewan Zakat Pemerintah (BAZNAS) dan Lembaga Zakat Swasta (LAZ), di mana LAZ harus mengantongi izin dari BAZNAS agar dapat beroperasi. Di atas kertas kerja sama ini seharusnya dapat mengakomadasi seluruh umat muslim di Indonesia yang ingin mengeluarkan zakatnya karena LAZ dapat mengcover daerah-daerah yang tidak dapat dicover oleh BAZNAS. Sayangnya, melihat data tahun 2017 tingkat realisasi zakat Indonesia hanya 0,2 persen dari nilai potensialnya atau hanya sebesar enam triliun dari total 217 triliun. Namun, terlepas dari segala kekurangan yang ada distribusi Zakat telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan di lima daerah, yakni Bantul, Sinjung, Sukabumi, Gresik, dan Jawa Tengah, dengan rata-rata 14% di setiap daerah.

Zakat in Pakistan

Pakistan adalah negara yang berada di Asia Selatan dan mendapatkan kemerdekaannya dari India pada tahun 1947. Negara yang terkenal dengan penduduknya yang hampir seluruhnya adalah muslim ini baru memiliki sistem zakat resmi yang didirikan pemerintah pada tahun 1980. Pada tahun tersebut pemerintah Pakistan dibawah kepemimpinan Muhammad Zia-ul-Haq membuat sebuah sistem yang dikenal dengan “Zakat and Ushr ordinance”. Sistem ini memiliki heriarki mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga tingkat kecamatan. Namun, terhitung sejak amandemen ke-18 dari konstitusi Pakistan pada tanggal 17 Desember 2017 heriarki ini sudah tidak eksis, ditandai dengan tidak ada lagi tingkat pemerintah pusat dalam sistem ini, sehingga seluruh urusan zakat diserahkan kepada provinsi masing-masing dan tidak disentralisasi. Hal ini menimbulkan masalah-masalah seperti tingginya ketimpangan penerimaan zakat di satu provinsi dibandingkan dengan provinsi yang lain, individu yang memiliki tinggal dan memiliki usaha di provinsi berbeda sulit ditentukan berapa besaran zakatnya, dan pengeluaran yang dikeluarkan akan lebih besar untuk penerimaan dan distribusi zakat akan lebih besar dibandingkan dengan saat adanya sentralisasi zakat. Meskipun begitu, Pakistan sampai saat ini cukup berhasil dalam area pendistribusian zakat, indikatornya adalah rata-rata penerima zakat di Pakistan adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan seperti orang-orang yang buta huruf sehingga sulit untuk bekerja, orang yang tidak memiliki tempat tinggal, dan keluarga yang tidak mempunyai pencari nafkah untuk menopangnya.

Final Thought

Keadaan sistem zakat di negara Indonesia dan Pakistan memiliki plus dan minusnya masing-masing. Indonesia dengan keberhasilannya mengurangi tingkat kemiskinan melalui distribusi zakat dan tepatnya distribusi zakat yang dilakukan oleh Pakistan. Namun, jika ditilik lebih dalam, keberhasilan ini sepertinya superficial saja karena belum ada upaya dari kedua negara untuk secara luas menjadikan mustahik menjadi produktif bermodalkan uang zakat yang mereka terima. Jadi, seakan-akan negara hanya memberi “ikan” kepada para mustahik untuk dapat bertahan hidup. Padahal seharusnya, negara memberi “kail” agar mereka tidak sekedar bertahan hidup tapi dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Oleh karena itu, penulis rasa kita perlu untuk mengubah raison d’etre dari pendistribusian zakat dari “membantu orang miskin bertahan hidup” menjadi “membantu orang miskin naik taraf hidupnya”. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat pendistribusian zakat menjadi produktif  seperti memodali dan melatih rakyat mendirikan UMKM. Hal ini juga membuat sistem zakat Indonesia berhasil menurunkan tingkat kemiskinan di lima daerah dari total tiga belas daerah yang disurvei. Last but not least, kesadaran untuk berzakat di kedua negara juga masih harus diperbesar karena di kedua negara terdapat fenomena yang sama, yaitu penambahan orang yang sudah melewati nisab tidak diikuti oleh penerimaan zakat yang bertambah, bahkan di beberapa kasus keduanya berkorelasi negatif. Hal ini mungkin dapat dilakukan dengan memudahkan akses orang untuk dapat membayar zakat yang saat ini sangat mudah dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang sangat pesat.

Referensi:

  • com. (2018). [online] Available at: http://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population/ [Accessed 17 Mar. 2018].
  • Abdullah, N. (2018). Zakat Nasional 2017 Tumbuh 20% Jadi Rp6 Triliun | Kabar24 – Bisnis.com. [online] kabar24.bisnis.com. Available at: http://kabar24.bisnis.com/read/20180102/15/722684/zakat-nasional-2017-tumbuh-20-jadi-rp6-triliun [Accessed 17 Mar. 2018].
  • https://economy.okezone.com/. (2018). Potensi Zakat Nasional Capai Rp217 Triliun/Tahun. [online] Available at: https://economy.okezone.com/read/2018/02/23/320/1864008/potensi-zakat-nasional-capai-rp217-triliun-tahun [Accessed 17 Mar. 2018].
  • Bempah, R. (2018). Penerimaan Zakat Meningkat, Baznas Sebut Dapat Kurangi Kemiskinan. [online] KOMPAS.com. Available at: https://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/13/080513526/penerimaan-zakat-meningkat-baznas-sebut-dapat-kurangi-kemiskinan [Accessed 17 Mar. 2018].
  • Sejarah Perkembangan Zakat di Indonesia. (2018). .
  • Toor, I. and Nasar, A. (2018). ZAKAT AS A SOCIAL SAFETY NET Exploring the Impact on Household Welfare in Pakistan. Pakistan Economic and Social Review, pp.89-101.
  • Ismail, M. (2018). Zakat Practice In Pakistan. pp.5-28.
  • com. (2018). [online] Available at: http://worldpopulationreview.com/countries/pakistan-population/ [Accessed 17 Mar. 2018].