Halal Supply Chain Indonesia : Urgensi yang Belum Terpenuhi

Oleh: Rd. Gaziola Anarki Fitrah (Ilmu Ekonomi Islam 2019), Staf Departemen Kajian IBEC FEB UI 2020

Permintaan akan produk halal di dunia setiap hari semakin meningkat, begitu juga di Indonesia. Berdasarkan data dari State of The Global Islamic Economy Report 2019/2020, untuk sektor makanan halal saja, secara global tingkat konsumsinya diperkirakan mencapai  1,37 triliun USD pada tahun 2018 dan tumbuh sekitar 5,1 % dari tahun 2017. Di Indonesia, tingkat konsumsi untuk sektor makanan halal mencapai 137 miliar USD pada tahun  2018 yang sekaligus juga menjadikan Indonesia sebagai konsumen nomor satu dunia untuk sektor makanan halal. Hal ini dapat terjadi diantaranya karena, kesadaran umat Islam untuk menjalankan syariat agama Islam semakin meningkat ditambah lagi dengan  populasi penduduk muslim di Indonesia yang besar dan semakin berkembang. Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010 saja, 87,18% dari 237.641.326 atau sebanyak 207.176.162 penduduk Indonesia menganut agama Islam. Hal ini mengindikasikan adanya potensi pasar yang besar di Indonesia. Maka dari itu, sebagai negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia, kebutuhan akan produk halal di Indonesia tentu memiliki nilai ekonomi yang sangat besar.

Namun, ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada maksimalisasi keuntungan dengan adanya potensi pasar produk halal. Ada tujuan yang lebih besar lagi dengan munculnya potensi tersebut, yaitu memberikan kepastian kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi benar-benar terjamin kehalalannya. Serta dengan adanya jaminan tersebut, tidak secara signifikan meningkatkan biaya konsumsi yang harus mereka keluarkan. Untuk memberikan jaminan tersebut, ada suatu konsep yang disebut dengan Halal Supply Chain. Menurut Tieman (2012), Halal Supply Chain adalah pengelolaan jaringan halal dengan tujuan untuk memperluas integritas halal dari sumber awal sampai ke titik pembelian konsumen. Hal ini berarti, seluruh kegiatan dalam rantai pasok harus sesuai dengan syariat Islam. Mulai dari pemasok bahan baku yang terjamin kualitas halalnya, tahapan manufaktur, tahapan distribusi, ritel(tahapan pengeceran), hingga produk tersebut sampai di tangan konsumen.

Dengan tahapan yang panjang ini, besar kemungkinan akan timbul masalah –masalah yang berpengaruh kepada status kehalalan suatu produk. Misalnya pada tahap pendistribusian produk halal. Apabila pada tahapan ini produk halal dan produk non-halal didistribusikan secara bersamaan, dikhawatirkan akan terjadi kontaminasi silang yang dapat mengubah status halal suatu produk menjadi haram tanpa disadari oleh konsumen. Maka dari itu, Integritas dari konsep  Halal Supply Chain  inilah yang dapat menjamin bahwa produk tersebut tidak terkontaminasi pada setiap tahapan hingga nantinya produk tersebut sampai di tangan konsumen.

Di Indonesia, konsep Halal Supply Chain sendiri masih belum berjalan dengan baik. Menurut tabel evolusi halal Tieman (2011), Indonesia belum mencapai tahapan Halal Supply Chain. Hal ini dikarenakan lembaga yang berwenang memberikan sertifikat halal, dalam hal ini BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), mengeluarkan sertifikat halal terhadap produknya saja. Sertifikat halal tersebut belum mencakup tahapan-tahapan seperti penyimpanan produk setelah diproduksi dan distribusi suatu produk sampai produk tersebut sampai ditangan konsumen.

Jika dibandingkan dengan Malaysia, mereka berada di level yang lebih maju daripada Indonesia mengenai penerapan konsep Halal Supply Chain. Mereka melalui badan sertifikasi halalnya, dalam hal ini JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), mengeluarkan sertifikat halal tidak hanya terhadap produknya saja, namun juga terhadap aspek lain seperti, sertifikasi perusahaan kargo pengangkut barang-barang hasil produksi. Untuk itu di dalam tabel evolusi halal Tieman (2011), mereka sudah mencapai tahapan Halal Supply Chain.

Seharusnya Indonesia segera mengimplementasikan apa yang dilakukan Malaysia. Dengan digunakannya konsep Halal Supply Chain secara menyeluruh, akan menimbulkan implikasi positif bagi konsumen yang memang harus dilindungi hak-haknya. Sebagai contoh, dengan diterapkannya konsep Halal Supply Chain maka akan menaikkan jaminan mutu suatu produk. Produk tersebut akan menjadi lebih terjamin kebersihannya sehingga menjadi produk yang sehat bagi konsumen. Konsumen yang dimaksud di sini bukan hanya umat Islam saja, tetapi mencakup seluruh manusia tanpa memandang agama. Karena pada hakikatnya,  memang ada syariat-syariat agama Islam yang manfaatnya bukan untuk umat Islam saja, namun dapat berlaku bagi seluruh manusia di dunia. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Ayat ini menjelaskan salah satu bagian dari syariat Islam, yaitu tentang mengkonsumsi makanan. Semua manusia diperintahkan untuk memakan makanan yang halal lagi baik karena yang diseru dalam surah tersebut bukan hanya umat Islam saja, tetapi manusia secara keseluruhan.

Selain dapat menjamin hak-hak konsumen, Konsep Halal Supply Chain juga dapat membuka jenis-jenis lapangan kerja dan peluang bisnis baru. Seperti pada tahapan pemasok bahan baku halal akan muncul lapangan kerja untuk tukang jagal daging yang tersertifikasi. Pada tahapan distribusi akan muncul kebutuhan terhadap pengawas jasa pengangkutan barang. Berbagai bentuk jenis pekerjaan di setiap proses pergerakan produk hingga sampai kepada konsumen. Bentuk peluang bisnis yang akan muncul juga cukup bervariasi, seperti pada tahap manufaktur akan muncul jasa gudang halal. Pada tahap distribusi akan muncul jasa logistik halal dan pemeliharaan fasilitas logistik, serta masih banyak lagi jenis-jenis peluang bisnis yang nantinya akan menyesuaikan kebutuhan dari diterapkannya konsep Halal Supply Chain di Indonesia.

Namun, terlepas dari berbagai implikasi positif dari diterapkannya  konsep Halal Supply Chain secara menyeluruh di Indonesia, tetap ada kekhawatiran yang akan muncul. Yaitu meningkatnya cost production karena biaya dalam sertifikasi halal yang semakin bertambah yang nantinya akan berdampak pada kenaikan biaya konsumsi produk halal bagi konsumen. Tetapi, Kepala BPJPH, Sukoso dalam interviewnya yang dilakukan bersama CNBC Indonesia mengatakan, untuk proses sertifikasi halal sekarang ini yang hanya mencakup proses produksinya saja, dapat digratiskan bagi UMKM yang memiliki omset di bawah satu miliar rupiah. Sementara untuk yang telah memiliki omset di atas satu miliar rupiah, maka akan dikenakan biaya sebesar Rp1.500.000,00  dengan masa berlaku sertifikat halal selama empat tahun. Ini berarti sama saja setiap bulannya mereka hanya membayar biaya sebesar Rp31.250,00. Dengan biaya yang relatif kecil ini, tentu tidak akan terlalu mempengaruhi harga dari produk-produk halal. Pertanyaannya sekarang, bagaimana jika sertifikasi halal tersebut mencakup semua tahapan dalam Halal Supply Chain? Dalam situasi ini diharapkan BPJPH sebagai lembaga Negara yang resmi untuk mengeluarkan sertifikat halal tersebut, dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang bisa mencegah harga produk-produk halal naik secara signifikan. Sehingga, dengan kebijakan-kebijakan tersebut dapat merangsang tumbuhnya industri halal di Indonesia. Bahkan, bukan tidak mungkin dapat membuka peluang Indonesia untuk tidak hanya menjadi konsumen nomor satu produk halal di dunia, tetapi juga dapat menjadi produsen nomor satu untuk produk halal dunia.

Konsep Halal Supply Chain ini semakin menegaskan bahwa Islam sangat menjaga hak-hak yang ada pada setiap manusia, dalam hal ini adalah konsumen. Untuk itu, dibutuhkan penyempurnaan regulasi mengenai Halal Supply Chain di Indonesia yang tidak hanya sebatas sertifikasi pada tahap produksi saja, tetapi dapat mencakup keseluruhan tahap yang ada dalam supply chain agar jaminan akan hak-hak tersebut dapat terjaga. Dan juga, dengan regulasi yang telah matang dan penerapan konsep Halal Supply Chain secara menyeluruh,  dapat menimbulkan dampak yang positif bagi setiap pihak yang terlibat dalam supply chain. Karena, Islam adalah agama yang Allah SWT jadikan sebagai Rahmatan lil ‘alamin (Rahmat bagi seluruh alam).

Wallahua’lam bisshowaab

Referensi :

Tieman, M. (2011). The application of Halal in supply chain management : in-depth interviews. https://doi.org/10.1108/17590831111139893

Soon, J. M., & Regenstein, J. Mac. (2017). Halal integrity in the food supply chain. 119(1), 39–51. https://doi.org/10.1108/BFJ-04-2016-0150

Tieman, M., & Ghazali, M. C. (2012). Principles in halal supply chain management. 3(3), 217–243. https://doi.org/10.1108/17590831211259727

Zealand, I. N. (2020). Halal industry master plan (2008 2020). 40–41.

The, D., & Economy, I. (2019). State of the Global Islamic Economy Report.

Achmad, R. (2018). Indonesia Kalah dengan Malaysia dan Jepang dalam Halal Supply Chain.Sharianews.https://sharianews.com/posts/indonesia-kalah-dengan-malaysia-dan-jepang-dalam-halal-supply-chain

Zaroni. (2016). Jalan Panjang Logistik Halal di Indonesia. Supplychainindonesia. https://supplychainindonesia.com/new/jalan-panjang-logistik-halal-di-indonesia/

BPS. (2011). Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut. Badan Pusat Statistik. https://sp2010.bps.go.id/index.php

Syawal, R. (2019). Bagaimana Konsepsi Logistik Halal di Era 4.0. Sharianews. https://sharianews.com/posts/bagaimana-konsepsi-logistik-halal-di-era-40

CNN Indonesia. (2019). Tak Lagi MUI, Sertifikat Halal Kini Resmi Diterbitkan Kemenag. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191016115414-92-440001/tak-lagi-mui-sertifikat-halal-kini-resmi-diterbitkan-kemenag

Permana, R. H. (2019). MUI Ingin Rebut Kembali Otoritas Sertifikat Halal, Bagaimana di Malaysia?Detiknews.https://news.detik.com/berita/d-4665189/mui-ingin-rebut-kembali-otoritas-sertifikat-halal-bagaimana-di-malaysia

CNN Indonesia. (2019). Sertifikasi Halal di Tangan Kemenag, MUI Masih Berperan Besar. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191017124156-20-440322/sertifikasi-halal-di-tangan-kemenag-mui-masih-berperan-besar

CNBC Indonesia. (2020). Biaya Sertifikasi Halal Gratis? Ini Penjelasan BPJPH. https://www.cnbcindonesia.com/news/20190902132253-8-96491/biaya-sertifikasi-halal-gratis-ini-penjelasan-bpjph

Maranda, S. (2020). Indonesia Jadi Importir Terbesar Produk Halal di Dunia. Tempo. https://nasional.tempo.co/read/1312644/indonesia-jadi-importir-terbesar-produk-halal-di-dunia

        https://tafsirweb.com/650-quran-surat-al-baqarah-ayat-168.html

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *