Ekonomi Islam dan Lingkungan

Oleh: Muhammad Indra Saputra

Banyaknya kerusakan alam akibat ulah manusia mulai meningkatkan kesadaran masyarakat dunia terhadap lingkungan. Kerusakan alam yang terjadi akibat manusia pada umumnya didasari pada usaha manusia dalam memenuhi tujuan ekonomi baik dari sisi konsumen maupun produsen. Usaha pencapaian tujuan ekonomi tersebut sayangnya dianggap value-free (bebas nilai) dan diserahkan kepada individu masing-masing. Dengan demikian, sesungguhnya peran normativisme ekonomi sesungguhnya sangat dibutuhkan dalam penyelesaian masalah ini karena memberikan petunjuk dalam beraktivitas ekonomi yang seharusnya.

Normativisme ekonomi Islam dibangun atas dasar huquq yang terdiri dari self interest, social interest, environmental interest, dan God-Interest. Konsep ini memungkinkan manusia untuk memikirkan kepentingan yang lain dan bertindak secara tidak egois dalam beraktivitas ekonomi baik kepada orang lain maupun pada lingkungan dengan bertanggungjawab kepada Allah s.w.t..

Menurut Hassan dan Cajee (2002) terdapat lebih dari 500 ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan petunjuk dalam pengelolaan lingkungan. Petunjuk tersebut pada akhirnya tidak hanya menyejahterahkan masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga jangka panjang dan inter-generasi bahkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Huquq yang berasal dari ajaran Islam sejak zaman Rasulullah s.a.w. memungkinkan terciptanya ekonomi berkelanjutan.

Normativisme ekonomi Islam pada akhirnya harus sampai kepada seluruh pelaku ekonomi baik konsumen, produsen, maupun pemerintah. Kemudian, dibutuhkan juga langkah konkret dalam mengatasi isu lingkungan melalui ekonomi Islam, khususnya di Indonesia. Terlebih lagi, hal tersebut juga dicantumkan dalam MEKSI (hal 4) bahwa ekonomi Islam di Indonesia harus bermanfaat secara merata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi Islam juga perlu dilihat dari aspek lingkungan yang dapat dilakukan melalui keuangan syariah dan industri halal.

Salah satu bagian dari keuangan syariah dalam MAKSI adalah Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf yang pada umumnya dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau koperasi syariah. Lembaga tersebut dapat secara efektif digunakan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memerhatikan lingkungan karena memiliki jaringan yang kuat di masyarakat melalui program penghimpunan dan pemberdayaan.

Dari sisi penghimpunan misalnya, LAZ Rumah Sosial Kutub (R-SIK) memiliki program sedekah minyak jelantah. Selain berbahaya bagi kesehatan apabila dikonsumsi, minyak jelantah yang tidak diolah dengan baik dapat menjadi limbah B3 yang dapat merusak lingkungan. R-SIK ini berperan sebagai pengumpul minyak jelantah yang kemudian diberikan kepada pihak ketiga yang mengolah minyak jelantah untuk dijadikan biodiesel.

Melalui program tersebut kerusakan alam yang ditimbulkan dari penggunan minyak goreng dapat diminimasi. Hasil keuntungan dari pengolahan tersebut dihitung sebagai sedekah dari pemberi minyak, Kemudian. keuntungan digunakan untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dalam program pemberdayaan R-SIK.

Sedangkan dari sisi program pemberdayaan, LAZ pada umumnya memiliki pembinaan pengubahan perilaku masyarakat. Rumah Zakat merupakan salah satu LAZ yang memiliki program pemberdayaan lingkungan bernama Bank Sampah. Dengan program ini masyarakat dibina selama 12 bulan untuk mengelola sampah dan diedukasi terkait penjagaan lingkungan.

Dari industri halal, sertifikasi halal yang menjadi kewajiban bagi industri di tahun 2019 dapat menjadi potensi pendorong pembangunan berkelanjutan. Pada saat ini sertifikasi halal lebih mengutamakan peniadaan haram lizatihi atau halal berdasarkan tidak tercampurnya zat dalam produk dengan benda haram. Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dibutuhkan pengembangan dari sertifikasi halal yang dapat berupa pengadaan tingkatan/grade sertifikasi halal berdasarkan peniadaan haram ghairi lizatihi. Kriteria ini berkaitan dengan peniadaan unsur selain zat yang memungkinkan sesuatu menjadi haram dan nilai-nilai etis dalam ekonomi Islam.

Salah satu tingkatan sertifikasi halal adalah yang memiliki tambahan kriteria aspek lingkungan yang dapat disebut sebagai sertifikat Green Halal. Kriteria yang digunakan dapat berupa penggunaan bahan baku ramah lingkungan, pengelolaan limbah, dan penggunaan energi terbarukan yang menjadi aspek dalam MEKSI KNKS.

Green halal dapat menjadi competitive advantage dalam menarik pangsa pasar dibanding entitas lain yang memiliki sertifikat halal biasa dan sudah menjadi kewajiban di tahun 2019. Green halal juga dapat meningkatkan atensi masyarakat terhadap produk ramah lingkungan serta menjadi inovasi karena belum adanya sertifikasi produk ramah lingkungan di Indonesia. Selain itu, sertifikasi ini dapat mendorong ekspor produk lokal karena beberapa negara mulai menerapkan syarat Life Cycle Assesment yang merupakan penilaian dampak lingkungan dari semua proses produksi dari ekstraksi bahan baku sampai pembuangan atau daur ulang.

Tetapi, potensi dari LAZ serta koperasi syariah dan sertifikasi halal ini tentunya memiliki tantangan. LAZ atau koperasi syariah pada umumnya mengutamakan alokasi anggaran untuk program pemberdayaan yang murni pada pengentasan kemiskinan bukan pemberdayaan lingkungan. Begitu pula dengan sertifikasi halal berupa intensi entitas untuk sertifikasi halal yang masih hanya mengutamakan kehalalan produk yang dijual. Dengan demikian, dibutuhkan dukungan dari pemerintah untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dari dua instrumen tersebut.

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dapat mendorong beberapa hal salah satunya melalui dukungan peningkatan penerbitan green sukuk. Green Sukuk akan menjadi menjadi tambahan alokasi dana kepada LAZ atau koperasi syariah untuk program penghimpunan atau pemberdayaan dengan aspek lingkungan. Kedua lembaga ini sangat tepat diberikan bantuan dana karena kegiatan utamanya adalah pemberdayaan masyarakat. Dari pemberdayaan tersebut juga dapat dilakukan pengubahan perilaku masyarakat berorientasi lingkungan.

Underlying asset dari pemegang sukuk adalah proyek atau kegiatan usaha dari pemberdayaan lingkungan yang dilakukan oleh LAZ atau koperasi syariah. Negara akan mengawasi proyek tersebut dan dapat melakukan mitigasi gagal bayar melalui dana zakat dan sedekah. Adanya tambahan dana dari green sukuk juga dapat mengatasi permasalahan modal dari koperasi syariah.

Selain itu, dana dari hasil penerbitan sukuk juga dapat menjadi sumber pembiayaan tambahan entitas yang memiliki sertifikasi green halal. Insentif bagi entitas adalah kemudahan dan biaya yang lebih murah dari pemerintah karena adanya subsidi untuk industri melalui pembiayaan green sukuk. Dari sisi pemerintah pun biaya pembangunan berkelanjutan dapat lebih efisien dengan kerjasama melalui LAZ, koperasi syariah, dan industri halal. Pada akhirnya ekonomi Islam melalui keuangan syariah maupun industri halal diharapkan semakin meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan serta mencapai pembangunan berkelanjutan.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *