Efek Beragun Aset Syariah

EFEK BERAGUN ASET SYARIAH

Oleh : Nada Dinda Rynaldi

Wakil Kepada Departemen PSDM IBEC FEB UI

Pasar Modal Syariah di Indonesia memulai geliatnya sejak diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997, dilanjutkan dengan kerja sama antara Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) dan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000. Dengan adanya Jakarta Islamic Index memudahkan para investor untuk berinvestasi pada saham-saham tanpa menyalahi syariat Islam. Pasar Modal Syariah semakin memantapkan langkahnya di Indonesia ketika Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, yang merupakan fatwa yang pertama kali membahas pasar modal secara langsung.

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia tidak berarti memberikan jalan yang mulus bagi perkembangan Pasar Modal Syariah. Tercatat bahwa kontribusi pasar modal syariah terhadap pasar modal di Indonesia secara keseluruhan masih sangat kecil yaitu masih sekitar 5 persen. Hal ini mendorong para pelaku pasar modal syariah untuk terus merumuskan produk-produk baru dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi pada pasar modal syariah. Salah satu produk terbaru pasar modal syariah adalah Efek Beragun Aset Syariah (EBAS) yang resmi terbentuk pada tahun 2015 dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20 /POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah.

Efek Beragun Aset Syariah (EBAS) merupakan produk “versi syariah” dari Efek Beragun Aset konvensional yang sudah terlebih dahulu terbentuk pada tahun 2009. Efek Beragun Aset adalah efek (surat berharga) yang terdiri dari sekumpulan aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial seperti tagihan kartu kredit, pemberian kredit, termasuk kredit pemilikan rumah, kredit mobil, efek bersifat utang yang dijamin pemerintah dan arus kas. Dalam prosesnya kreditur awal (originator) mengalihkan asset keuangannya kepada para pemegang EBA. EBA dibentuk untuk menjawab kebutuhan likuiditas bank khususnya bank-bank yang memberikan fasilitas pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Ketika bank memberikan kredit jangka panjang seperti KPR, maka arus kas akan diterima sekitar 15 sampai 20 tahun kemudian. Sedangkan dana yang digunakan untuk membiayai kredit tersebut berasal dari tabungan nasabah yang notabene dapat diambil kapan saja dan dana pihak ketiga seperti deposito yang rata-rata berjangka waktu pendek sekitar 3 bulan, hal tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara dana yang diterima dengan dana yang dikeluarkan. Dengan adanya EBA, memungkinkan bank untuk menjual tagihan-tagihan pembiayaan jangka panjang dalam bentuk surat berharga kepada para investor melalui manajer investasi. Sehingga bank dapat menerima dana hasil penjualan surat berharga tersebut, dan para investor akan menerima angsuran dana dari para kreditur. Atau dengan kata lain, melalui EBA pendapatan yang akan diterima di masa mendatang (Future Income) dapat diterima di masa sekarang.

Sekilas produk EBA hampir sama dengan Mortgage Back Securities (MBS) yang menjadi akar permasalahan ­Subprime Mortgage Crisis di US pada tahun 2007-2010. Namun pelaksanaan MBS di US dengan EBA di Indonesia jelas berbeda, sebagaimana yang dijelaskan oleh Erica Soeroto selaku Direktur SMF bahwa secara keseluruhan terdapat 32 kriteria yang digunakan untuk melakukan seleksi, diantaranya yang terpenting adalah setiap KPR  harus didukung dokumentasi hukum yang memadai, umur KPR minimum 18 bulan, tidak pernah ada tunggakan lebih dari 30 hari, nasabah KPR berumur tidak lebih dari 55 sampai dengan jatuh tempo KPR serta setiap KPR dilindungi asuransi jiwa dan kebakaran. Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 total produk EBA yang pernah diterbitkan ada 7 (tujuh).

Berdasarkan POJK No. 20 /POJK.04/2015, Efek Beragun Aset Syariah adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset Syariah dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif, yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Secara umum  regulasi yang mengatur EBA konvensional tidak berbeda jauh dengan EBA syariah secara konsep tetap sama poin-poin yang diatur yakni tentang aset yang menjadi portofolio, kewajiban pemegang efek beragun aset, kewajiban kontrak investasi kolektif. Hanya saja dalam regulasi EBA Syariah setiap pihak yang melakukan penerbitan efek beragun aset syariah diwajibkan untuk memenuhi ketentuan prinsip syariah di pasar modal, seperti underlying asset pada EBA Syariah harus sesuai dengan prinsip syariah sehingga tagihan piutang yang berupa bunga tidak diperbolehkan. Selain itu pihak yang terlibat dalam penerbitan Efek Beragun Aset Syariah dalam rangka mengawasi dan mengevaluasi juga diwajibkan adanya Dewan Pengawas Syariah.

Sayangnya sampai saat ini perkembangan EBA Syariah masih sangat lambat, hal ini terjadi dikarenakan aturan OJK di sektor perbankan (d/h Peraturan Bank Indonesia/PBI), yaitu PBI No. 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank masih membatasi bank melakukan sekuritisasi. Hanya bank yang masuk Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan 4 yang bisa melakukan sekuritisasi. Saat ini, sebagian besar Bank Umum Syariah (BUS) masih masuk klasifikasi BUKU 1 dan BUKU 2. Selain itu, aset keuangan pada bank syariah tidak seluruhnya dapat disekuritisasi. Aset keuangan yang dapat disekuritisasi hanya aset keuangan yang aset riilnya masih dimiliki oleh bank syariah. Contohnya, piutang yang menggunakan akad MMQ dan IMBT.

Potensi EBA Syariah di Indonesia sangatlah tinggi mengingat kebutuhan perumahan di Indonesia yang besar dikarenakan pertumbuhan populasi masyarakat Indonesia yang pesat. Maka dari itu, dibutuhkan persiapan pembentukan infrastruktur regulasi, mendorong penyempurnaan peraturan di bidang perbankan terkait kategori bank yang dapat melakukan sekuritisasi, mendorong perbankan syariah untuk melakukan penerbitan EBA Syariah dengan underlying assets yang berasal dari kumpulan piutang-piutang beberapa bank syariah, serta melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pelaku pasar untuk lebih mendorong pelaku menerbitkan EBA Syariah.

Referensi :

Taufiqurrohman. 2016. Analisis Kebijakan Instrumen Investasi Efek Beragun Aset Syariah (Eba Syariah) di Indonesia Tahun 2016. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah : Ja