Distribusi Zakat, Sudah Efektifkah?

Oleh: Hanifa Ramadhani (Bisnis Islam 2019), Staf Departemen Kajian IBEC FEB UI 2020

 

        Bulan Ramadhan 1441 H sudah kurang dari seminggu lagi, lantas apa yang perlu kita persiapkan dalam rangka menyambutnya? Kebanyakan masyarakat Indonesia tentu sudah memikirkan untuk membeli berbagai macam barang baru, seperti membeli baju baru dan gawai baru. Namun, seharusnya bukan hal tersebut yang menjadi fokus utama kita. Kita harus mengingat kewajiban membayar lunas utang puasa tahun lalu dan menyiapkan sebagian dari harta kita untuk dizakatkan. Namun, apakah kalian pernah berpikir bagaimana pendistribusian zakat yang tepat disalurkan kepada yang berhak menerimanya?

        Ditengah-tengah Pandemi Covid-19, banyak masyarakat mengeluh soal kenaikan harga bahan-bahan pokok. Mungkin bagi masyarakat kelas menengah dan atas, hal tersebut bukan menjadi permasalahan. Namun, bagaimana dengan masyarakat kelas bawah yang mengharuskan mereka untuk mengurangi makan yang biasanya dua kali sehari menjadi satu kali sehari? Apakah dengan zakat kita bisa membantu menaikkan taraf hidup mereka menjadi lebih baik atau tidak berdampak apaapa? Pertanyaan ini dapat kita jawab melalui pendistribusian zakat yang tepat sasaran.

Hadits Rasulullah SAW, antara lain:

انَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا بَعَثَ مُعَاذا رَضِيَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اليَمَنِ قَالَ … فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ اَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَ الِهِمْ

“Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda : … Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang orang fakir di antara mereka” (HR Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas).

        Hadits diatas memerintahkan kita untuk memberikan sebagian dari harta kita untuk orang fakir dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Begitu pentingnya zakat dalam memberikan kontribusi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi para penerimanya. Zakat juga berfungsi mengentaskan kesenjangan sosial serta kemiskinan di wilayah sekitar orang-orang yang berzakat.

        Dalam hadits lain, riwayat Tabrani yang disahihkan oleh Al Haitamy, kita dilarang membiarkan kaum fakir tidur dengan perut lapar dan badan tidak terbalut kain, sedangkan rezeki mereka telah ditentukan Allah pada harta orang-orang kaya di sekeliling mereka. Padahal harta orang kaya tersebut cukup untuk menutupi kebutuhan pokok mereka. Namun, orang-orang kaya tersebut tidak memberikannya maka sungguh itu merupakan kezaliman yang sangat besar (Tarmizi, 2017).

        Sholat dan zakat sering disebutkan secara bersamaan di dalam Al-Quran. Namun, tidak sedikit dari kalangan umat muslim yang sering mengabaikan zakat. Banyak dari masyarakat awam menganggap bahwa kewajiban kita hanya sekedar membayar zakat fitrah di Bulan Ramadhan saja. Namun, sebenarnya zakat terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu zakat penghasilan, zakat perusahaan, zakat pertambangan, zakat pertanian dan peternakan, zakat perhiasan, dan masih banyak zakat lainnya yang harus kita keluarkan.

        Zakat memiliki dampak terhadap perekonomian, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Secara mikro, zakat hanya berdampak pada individu muslim yang membayar zakat, bahwa setiap harta yang dizakatkan akan mendapatkan pahala dan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Sedangkan secara makro, dampak zakat mencakup pergerakan distribusi kekayaan yang adil dan merata, sehingga memberikan pengaruh positif bagi perekonomian secara keseluruhan (BAZNAS, 2020).

        Penyaluran nasional berdasarkan golongan penerima manfaatnya sesuai dengan Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 yang membagi menjadi 8 golongan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqob (budak dan hamba sahaya), gharimin (orang yang terlilit hutang), fi sabilillah (pejuang di jalan Allah SWT), dan ibnu sabil (musafir). Namun karena ashnaf fakir miskin sering kali berada di lingkungan yang sama dan sulit dipisahkan, maka penyalurannya pun dilakukan bersamaan untuk kedua ashnaf tersebut.

        Pada tahun 2017 dan 2018, terdapat perbedaan penyaluran dikarenakan pada tahun 2018 zakat sudah terpisah dari infaq dan sedekah. Pada tahun 2018 penyaluran terbesar zakat diberikan kepada ashnaf fakir miskin, yakni sebesar 63,30% dari total penyaluran. Sedangkan pada tahun 2017 sebesar 69,06%. Penyaluran terbesar kedua zakat diberikan kepada ashnaf fi sabilillah (23,08%). Penyaluran terbesar ketiga diberikan kepada ashnaf ibnu sabil (0,96%), gharimin (0,85%), muallaf (0,44%), dan riqob (0,04%). Besarnya penyaluran pada ashnaf fakir miskin ini dikarenakan masih banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan.

        Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Puskas BAZNAS di 29 wilayah provinsi, menyebutkan bahwa pendayagunaan yang dilakukan BAZNAS terbukti dapat menurunkan jumlah penduduk miskin dalam rentang tahun 20152018. Menurut data Penyaluran ZIS Berdasarkan ashnaf Tahun 20152017, penyaluran untuk fakir miskin pada tahun 2015 sebesar Rp1,5 Triliun, tahun 2016 sebesar Rp2,1 Triliun, tahun 2017 sebesar Rp3,3 Triliun (Puskas BAZNAS, 2019). Dapat dilihat bahwa jumlah penyaluran zakat untuk fakir miskin semakin meningkat tiap tahunnya.

        Segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial dari tahun ke tahun. Pemerintah melakukan ukuran dengan metode penghitungan gini ratio yang merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Dengan gini ratio, kita dapat melihat perkembangan kesenjangan secara menyeluruh. Total gini ratio pada tingkat kota di seluruh Indonesia mengalami kenaikan 0,001 dari 0,391 menjadi 0,392 di awal tahun 2019. Namun, kembali menurun ke titik 0,391 di akhir tahun 2019. Sedangkan, total gini ratio pada tingkat desa di seluruh Indonesia 2 kali mengalami penurunan 0,002 dari akhir 2018 hingga akhir 2019 menjadi 0,315. Total keseluruhan gini ratio kota dan desa di seluruh Indonesia mengalami penurunan 0,002 dari akhir 2018 hingga 2019 menjadi 0,380 (Badan Pusat Statistik, 2019).

        Dengan data tersebut, dapat kita lihat bahwa zakat telah terbukti dapat menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, pemanfaatan potensi zakat diharapkan dapat dimaksimalkan dalam pengalokasian ke beberapa bidang strategis. Dalam jangka panjang, zakat dialokasikan ke beberapa bidang seperti sosial kemanusiaan, kesehatan, dakwah, pendidikan dan ekonomi yang mencakup jangka pendek dalam memberikan bantuan kepada ashnaf untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara mengkonsumsi barang yang telah ia beli. Zakat tersebut tentunya berguna untuk kebutuhan hidup ashnaf yang berkelanjutan dan tepat sasaran dalam pengalokasian yang strategis.

        Perbandingan pemerataan zakat di kota besar dengan di kota/kabupaten daerah dapat dilihat dari Allocation to Collection Ratio (ACR) yang merupakan perbandingan antara proporsi dana yang dikumpulkan dan dana yang disalurkan. Apabila semakin besar nilai ACR maka pengelolaan dari Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) semakin efektif. Pada tahun 2018, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional telah melakukan pengelolaan pendistribusian zakat secara efektif. BAZNAS kabupaten/kota melakukan pengumpulan ZIS sebesar Rp3,1 Triliun dan penyaluran sebesar Rp2.4 Triliun, memiliki tingkat ACR sebesar 78,52% yang berarti efektif dalam pengalokasian zakatnya ke tingkat kabupaten/kotanya terlebih dahulu.

        Meskipun ACR sudah mencapai angka yang begitu tinggi dan terbukti pengelolaan distribusi zakat sudah efektif di tingkat kota/kabupaten, hal tersebut belum membuktikan bahwa pemerataan zakat di setiap kota sudah cukup merata. Penyebabnya adalah adanya perbedaan penerimaan zakat di daerah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk mengatasinya, penerimaan zakat yang berlebih di suatu kota/kabupaten, akan diberikan kepada BAZNAS tingkat provinsi. Hal tersebut dilakukan agar kota/kabupaten yang kurang penerimaan zakatnya dapat mencukupi kebutuhan ashnaf. Begitu juga dengan BAZNAS tingkat nasional yang menerima zakat dari BAZNAS tingkat provinsi sebagai bentuk pendistribusian secara menyeluruh di Indonesia.

        Perbandingan pendistribusian zakat di Indonesia cukup berbeda dengan pendistribusian di Arab Saudi. Penyaluran zakat di Indonesia secara langsung diberikan kepada ashnaf atau melewati Organisasi Pengelolaan Zakat yang dialokasikan ke beberapa aspek. Sedangkan di Arab Saudi penyaluran zakat melalui General Authority of Zakat and Tax. Berdasarkan Keputusan Kerajaan No. (M/40) tanggal 21405/7/H yang didukung oleh Keputusan Menteri No. (2082) tanggal 11438/6/H dan Keputusan Menteri No. (2216) tanggal 71440/7/H berlaku mulai 1 Januari 2019 untuk menyalurkan dana zakat dari perusahaan, institusi bisnis, usaha bisnis kepemilikan individu yang aktif, dan penduduk tetap yang menjadi subjek zakat terfokus pada General Authority of Zakat and Tax.

        General Authority of Zakat and Tax mempercayakan beberapa karyawan yang dipekerjakan untuk tujuan pengumpulan zakat dari subjek zakat di Arab Saudi lalu menghitung jumlah zakat dan distribusikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat. Selain itu General Authority of Zakat and Tax mentransfer ke Badan Jaminan Sosial untuk pencairan kepada penerima manfaat jaminan sosial. Untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka juga melakukan pengawasan kepada Badan Jaminan Sosial agar pencairan dana tepat sasaran.

        Pendistribusian zakat di Arab Saudi cukup efektif jika dilihat dari amilnya yang ditunjuk langsung oleh pemerintah Arab Saudi untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan memonitori langsung secara menyeluruh dan memastikan para ashnaf menerima zakat secara adil dan merata. Keunggulan dari sistem pendistribusian zakat di Arab Saudi adalah sistem mereka yang memusatkan pembayaran zakat ke General Authority of Zakat and Tax yang dibawahi oleh pemerintah langsung, sehingga pengalokasian zakat tepat sasaran dan sesuai kebutuhan ashnaf di Arab Saudi.

        Sejauh ini Organisasi Pengelolaan Zakat seperti BAZNAS dan LAZ telah melakukan pendistribusian zakat dengan tepat. Dilihat dari efektif dan daya serap zakat bagi para ashnaf dan pengalokasian di beberapa aspek strategis. Namun, masih ada beberapa permasalahan yang dapat menghambat pengoptimalisasian distribusi zakat.

        Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki peranan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga masyarakat yang memiliki peranan untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengelolaan zakat.

        Berdasarkan penuturan Wakil Ketua Kongres Umat Islam Indonesia ke-7, Noor Achmad, lembaga filantropi yang ada di Indonesia belum dapat mengelola potensi dana zakat, infaq, sedekah (ZIS) secara optimal. Sebanyak 400 LAZ juga tidak optimal dalam pencapaian target penghimpunan. Hal tersebut dikarenakan BAZNAS berfungsi ganda sebagai regulator dan operator. Seharusnya lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dalam pengendalian zakat cukup menjadi regulator saja, agar LAZ yang menjadi operator untuk menciptakan pengumpulan zakat yang efektif.

        Majelis Ulama Indonesia (MUI) berencana membuat Badan Filantropi Indonesia. badan ini diharapkan sebagai filantropi islam terbesar jika dilihat dari potensi penghimpunan zakat yang cukup besar. Badan Filantropi bukan hanya terkait dengan harta dan benda, namun juga pemikiran dan tindakan yang dapat mewujudkan kedermawanan. Dengan hadirnya filantropi kita dapat mengefektifkan LAZ yang tersebar lebih banyak dibandingkan BAZNAS. Melalui LAZ yang efektif diharapkan pengumpulan zakat semakin maksimal dan dapat memberikan pengaruh kepada muzaki yang membutuhkan.       

        Selain itu, LAZ yang hanya diberikan izin satu perwakilan di satu provinsi dalam PP pasal 62 ayat 2 dan 3, ternyata membuka kantor cabang dan menyebabkan adanya lebih dari satu perwakilan pada satu provinsi. Hal ini menyebabkan adanya kemungkinan besar untuk miskoordinasi dan adanya penyaluran ganda di satu daerah. Di sisi lain, BAZNAS juga tidak mencatat pendistribusian zakat yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat yang berzakat langsung. Sehingga BAZNAS tidak bisa memonitori pendistribusian zakat yang berpeluang tumpang tindih dengan penyaluran bantuan lainnya.

        Sebagai solusinya, OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) akan melakukan pembenahan di beberapa bidang seperti digitalisasi zakat pada proses penyaluran dana zakat. BAZNAS telah mengeluarkan SK ketua BAZNAS No. 33 tahun 2019 tentang Nomor Identifikasi Mustahik (NIM). BAZNAS berkolaborasi dengan Kementerian Sosial dalam memanfaatkan basis data terpadu untuk mengidentifikasi lebih lanjut mengenai informasi mustahik yang akan menerima zakat. Dengan cara tersebut tidak perlu khawatir tumpang tindih antara bantuan zakat dan bantuan lainnya. Sehingga NIM tersebut berguna untuk mengetahui secara akurat identitas para mustahik.

        OPZ juga telah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam memvalidasi data muzaki dan mustahik dari Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sehingga, pada saat  muzaki dan mustahik ingin membayar dan menerima zakat cukup membawa E-KTP. Dengan menggunakan E-KTP dapat memperoleh banyak data pribadi individu. Hal ini dapat memudahkan administratif dan menghindari penyalahgunaan zakat oleh mustahik.

        Selain itu, OPZ juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat dengan inovasi sertifikasi amil OPZ. Sertifikasi ini dilakukan sebagai komitmen dari Badan dan Lembaga Zakat dalam meningkatkan SDM amil zakat. Sertifikasi juga sebagai cerminan kualitas pengelolaan zakat di suatu lembaga. Dengan adanya sertifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para muzaki dan memastikan agar amil zakat memiliki standar yang sama dengan profesi lainnya. Inovasi ini juga dapat memicu amil zakat untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya secara profesional.

        Organisasi Pengelolaan Zakat telah melakukan pendistribusian zakat dengan tepat. Namun, masih terdapat beberapa masalah pendistribusian zakat yang jarang kita ketahui, seperti BAZNAS belum mencatat pendistribusian zakat secara langsung yang dikhawatirkan menyebabkan pendistribusian zakat tidak optimal, undang-undang BAZNAS dan LAZ yang tumpang tindih, peran ganda dari BAZNAS sebagai regulator dan operator, dan pembangunan sumber daya manusia pengelola zakat yang masih minim karena belum diterapkannya sistem sertifikasi amil zakat. Dengan segala upaya dari dalam Organisasi Pengelola Zakat dan Pemerintah bekerja sama dalam memperbaiki sistem pendistribusian zakat agar tepat sasaran, menyeluruh, efektif, dan optimal.

        Meskipun banyak persoalan yang harus dibenahi di dalam Organisasi Pengelola Zakat, Suatu badan/lembaga ini tidak boleh melupakan tugas awalnya yang berfungsi sebagai penghimpun zakat dari masyarakat. Oleh karena itu, seluruh Organisasi Pengelola Zakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Dengan cara memberikan edukasi ke berbagai kalangan masyarakat, Organisasi Pengelola Zakat diharapkan bisa menjelaskan manfaat zakat sebagai pemerataan kekayaan kaum muslimin yang berdampak positif dalam pengentasan kesenjangan sosial serta meningkatkan perekonomian secara menyeluruh.

Wallahua’lam bisshowaab

 

 

Referensi :

Azhar Azis Pawennay Indonesiainside.id. (2020, Februari). MUI : Baznas Berperan Ganda, 400 Lembaga Zakat Tidak Optimal, p. 1.https://indonesiainside.id/khazanah/2020/02/05/mui-baznas-berperan-ganda-400-lembaga-zakat-tidak-optimal

Badan Amil Zakat Nasional Bagian Liaison dan Pelaporan. (2017). Statisktik Zakat Nasional 2017.https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/02/STATISTIK-ZAKAT-NASIONAL-2017.pdf

Badan Pusat Statistik . (2019). Gini Ratio September 2019 Tercatat Sebesar 0,380.https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1747/gini-ratio-september-2019-tercatat-sebesar-0-380.html

Badan Pusat Statistik. (2018). Gini Ratio September 2018 Tercatat Sebesar 0,384.https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/01/15/1548/gini-ratio-september-2018-tercatat-sebesar-0-384.html

Badan Pusat Statistik. (2019). Gini Ratio Maret 2019 Tercatat Sebesar 0,382.https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1630/gini-ratio-maret-2019-tercatat-sebesar-0-382.html

Badan Pusat Statistika. (2019). Persentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9,41 Persen.https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html

Dr. Erwandi Tarmizi, M. P. (2017). Harta Haram Muamalat Kontemporer . Berkat Mulia Insani .

E.M., S. K. (2004). Fiqih Wanita . Pustaka Al Kautsar Penerbit Buku Islam.

forumzakat.org. (2015, Juli 1). Tiga Masalah Utama, p. 1.https://forumzakat.org/tiga-masalah-utama/

General Authority of Zakat and Tax. (2019). Zakat General Guideline First Edition . https://gazt.gov.sa/en/Pages/default.aspx

Hidayaneu Farahatunnisa Sharianews.com. (2019, April 5). Peranan Zakat dalam Mempersempit Kesenjangan Ekonomi , p. 1.https://sharianews.com/posts/peranan-zakat-dalam-mempersempit-kesenjangan-ekonomi

Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. (2017). In Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Zakat Nasional. Jakarta.

P.K. Abdul Ghafour Saudi Gazette. (2018, May 1). Zakat’s Strategic Role in Poverty Alleviation Stressed, p. 1.http://saudigazette.com.sa/article/534024

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. (2019). Potret Pengelolaan Zakat untuk Menurunkan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Wilayah I Kaji Dampak Zakat 2019.https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1128-kaji-dampak-zakat-2019-jilid-i

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. (2019). Potret Pengelolaan Zakat untuk Menurunkan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Wilayah II Kaji Dampak Zakat 2019.https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1129-kaji-dampak-zakat-2019-jilid-ii

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. (2020). Outlook Zakat Indonesia 2020, 26-29.https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1113-outlook-zakat-indonesia-2020

Sahhatih, D. S. (2007). Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern. Bandung: CV Pustaka Setia.

Umar Mukhtar m.republika.co.id. (2020, Februari 06). MUI Wacanakan Bentuk Badan Filantropi, p. 1.https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/20/02/06/q599ye366-mui-wacanakan-bentuk-badan-filantropi

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *