Dana Masjid sebagai Solusi Permasalahan Permodalan UMKM Indonesia

DANA MASJID SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN PERMODALAN UMKM INDONESIA

Faturrachman Ariq

Faturariq87@gmail.com

Kepala Departemen Pengembangan Sumberdaya Manusia IBEC FEB UI 2018

Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 207.176.162 juta jiwa, atau sekitar 82% dari total penduduk Indonesia. Dampak nyata dari keadaan tersebut adalah jumlah kebutuhan pengadaan masjid yang besar, yang membuat jumlahnya di Indonesia terbilang cukup banyak, bahkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag) melansir, jumlah masjid dan mushala yang terdaftar di Kemenag berjumlah sekitar 700 ribu bangunan. Ditambah lagi, dari tahun ke tahun jumlah pertumbuhan masjid bertambah hingga 20 persen.

Dengan jumlah masjid sebanyak itu tentu seharusnya terdapat banyak peran yang dapat diambil masjid di bidang ekonomi, sosial dan keagamaan. Peran dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan dan sosial sudah tidak perlu dipertanyakan, bisa dilihat dari besarnya peran masjid dalam memudahkan penyelengaraan kegiatan keagamaan (sholat berjamaah, dakwah, dll) dan kegiatan sosial (pembagian sembako, sumbangan bencana alam, dll). Namun, timbul sebuah pertanyaan terkait peran masjid di bidang ekonomi, apakah benar-benar ada? Jika iya, mengapa peran masjid terhadap perekonomian umat masih belum terasa di Indonesia?

Permasalahan Permodalan UMKM Indonesia

Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun itu, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 56.534.592 unit atau 99.99%, dimana sebesar 35,10% nya mengalami kesulitan permodalan. Sisanya, sekitar 0,01% atau 4.968 unit adalah usaha besar. Namun demikian, persoalan klasik seputar pembiayaan dan pengembangan usaha masih tetap melekat pada UMKM. Pemerintah mencatat, pada 2014, dari 56,4 juta UMK yang ada di seluruh Indonesia, baru 30% yang mampu mengakses pembiayaan. Dari persentase tersebut, sebanyak 76,1% mendapatkan kredit dari bank dan 23,9% mengakses dari non-bank termasuk usaha simpan pinjam seperti koperasi. Dengan kata lain, sekitar 60%-70% dari seluruh sektor UMKM belum mempunyai akses pembiayaan melalui perbankan.

Laporan McKinsey yang disampaikan oleh Huda menyebutkan beberapa karakteristik utama dari pembiayaan kepada UMKM di Indonesia. Karakteristik tersebut antara lain adalah pada umumnya UMKM di Indonesia menginginkan produk dan jasa yang sederhana, bersedia membayar tingkat bunga yang lebih tinggi karena pada umumnya mereka menyadari risiko bisnis mereka yang juga tinggi serta menginginkan layanan yang bersifat fisik dan temu muka antara penyedia jasa keuangan dan pelaku UMKM itu sendiri. Laporan tersebut juga menyebutkan adanya potensi pendapatan bagi bank dalam penyaluran pembiayaan ke UMKM hingga memungkinkan bank untuk meningkatkan labanya sebanyak 200% dalam waktu lima tahun. Apabila kita melihat melalui kacamata Ekonomi Islam, tentu praktik peminjaman modal seperti ini jelas dilarang. Lalu solusi apa yang dapat diberikan Ekonomi Islam dalam permasalahan ini?

Potensi Dana Masjid

Pertama-tama, penulis ingin menegaskan bahwa dana masjid yang dimaksud penulis dalam artikel ini adalah dana yang asalanya dari umat yang sifatnya sukarela, yaitu Infaq dan Sadaqah, yang juga menjadi pemasukan terbesar dalam kebanyakan masjid di Indonesia.

Dalam Islam, uang adalah flow concept, sedangkan capital adalah stock concept. Dalam Islam capital is private goods sedangkan money is public goods. Sebagai analogi air yang masuk dan keluar dari kolam adalah air yang flow concept. Sedangkan air yang mengendap dalam kolam untuk beberapa waktu dan tidak ada sirkulasi adalah air yang stock concept. (Karim ,2015). Dari kutipan tersebut maka kita dapat menyimpulkan bahwa uang, khususnya yang bersifat amanah seperti Infaq dan Sadaqah, pada dasarnya haruslah tetap mengalir terus dan bersifat produktif.

Seperti penelitian (Adnan, 2013) di daerah Yogyakarta yang menunjukkan bahwa rata-rata dana masjid yang bersifat idle fund per month adalah sebesar 1.500.000/ Masjid, atau sebesar 9.600.000.000/ Bulan untuk 6402 masjid yang ada di Yogyakarta. Apabila dihitung secara nasional menggunakan data jumlah masjid dari kemenag, maka angkanya akan menjadi 1,05 Trilliun, dihitung dari jumlah idle fund di tingkat nasional.

Pada kenyataannya, dana masjid yang menganggur (idle fund) sifatnya akumulatif dan tercermin di kolom total balance. Apabila acuan kita adalah total balance, maka (Adnan, 2013) memperkirakan rata-rata masjid di Yogyakarta memiliki idle fund sebesar 42.159.151, atau sekitar 270 Milliar secara akumulatif dari 6402 masjid di Yogyakarta. Apabila dihitung secara nasional menggunakan data jumlah masjid dari kemenag, maka angkanya akan menjadi 30 Trilliun, dihitung dari jumlah idle fund yang bersifat akumulatif di tingkat nasional. MasyaAllah, kita dapat melihat begitu besarnya potensi yang dimiliki dana masjid, yang apabila dimanfaatkan dan dikelola dengan baik dapat menghasilkan kemaslahatan yang begitu besar.

Menurut (Sochimin, 2015), masjid di Indonesia mayoritas masih mengalokasikan sebagian besar dananya ke kegiatan yang tidak bersifat substantif seperti pembangunan fisik. Padahal masih banyak jamaah di sekitarnya yang masih kekurangan dalam hal finansial. Seharusnya memang masjid fokus utamanya adalah untuk menyejahterakan umat selain untuk menjadi tempat ibadah. Oleh karena itu, bantuan-bantuan yang bersifat non-produktif seperti pembagian sembako memang perlu dilakukan, tetapi di tahap lebih lanjut masjid juga perlu berperan dalam pembiayaan yang bersifat produktif seperti bantuan modal untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Kesimpulan

Khusus untuk bantuan modal UMKM, dengan potensinya yang begitu besar, masjid-masjid di Indonesia seharusnya dapat diberdayakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam akses permodalan UMKM umat. Aspek pembiayaan murah dan prosedur mudah adalah dua permasalahan utama dalam akses pembiayaan UMKM yang dapat diselesaikan dengan potensi idle fund masjid. Hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan gagasan tersebut adalah dengan pelaksanaan skema/akad yang jelas, mudah diaplikasikan, dan tentu tidak melanggar syariat, serta platform jasa keuangan non-bank yang efektif dan dapat menjembatani dua kepentingan entitas gagasan ini (pengurus masjid dan UMKM yang membutuhkan modal). Dengan implementasi yang optimal dari seluruh pihak, bukan tidak mungkin gagasan ini mampu memberi solusi terhadap permasalahan permodalan UMKM dan memberi andil dalam perkembangan UMKM di Indonesia.

Referensi:

Adnan, M. Akhyar Adnan. (2013). An Investigation of the Financial Management Practices of the Mosques In The Special Region of Yogyakarta Province, Indonesia, makalah disampaikan pada Sharia Economics Conference 2013, hlm 129.

Huda, A. N. (2012). The Development of Islamic Financing Scheme for SMEs in a Developing Country : The Indonesian Case. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 52, 179–186.

  1. Karim, Adiwarman, dan   Oni   Sahroni (2015).  Riba,   Gharar   dan   Kaidah-kaidah Ekonomi Syari’ah: Analisis Fikih dan Ekonomi.  Jakarta:  Rajawali Press.

Sochimin. (2015). Praktik Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kota Purwokerto. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Republika, “Filantropi dalam Perspektif Islam”, dikutip dari http://republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/03/17/p5qn6r396-filantropi-dalam-perspektif-islampada hari Minggu, 20 Mei 2018 pukul 13.20 WIB.